Ketua Harian Dekopin : Setelah 64 Tahun Vakum Kongres Koperasi Dihidupkan Lagi

PIPnews.co.id | Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70, yang dilaksanakan di kota Makasar, Sulawesi Selatan pada 11-15 Juli 2017, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai penyelenggara, juga merangkai kegiatannya dengan pelaksanaan Kongres Koperasi Indonesia ke-III.

Kongres yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, ini akan dilaksanakan di Grand Clarion Hotel & Convention, Makasar pada 13-14 Juli 2017, dengan tema “Reafirmasi Komitmen Kebangsaan Untuk Membangun Perekonomian Indonesia Yang Lebih Berkeadilan Berdasarkan UUD 1945 Dalam Rangka Mewujudkan Koperasi Sebagai Pilar Negara”.

Ketua Penyelenggara Agung Sudjatmoko, yang juga Ketua Harian Dekopin mengatakan, Kongres Koperasi ke-III merupakan lanjutan dari Kongres Koperasi ke-II, yang pada tahun 1953 diselenggarakan di kota Bandung. Dengan demikian boleh dikatakan Kongres Koperasi ke-III dihidupkan kembali  setelah 64 tahun tidak pernah lagi dilaksanakan (vakum).

Karena ini merupakan lanjutan imbuh Agung lagi, maka Kongres kali ini akan dihadiri seluruh elemen bangsa yang mempunyai kontribusi membangun perekonomian yang lebih maju, merata dan berkeadilan melalui koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian.

“Atau dengan kata lain, Kongres ini adalah ajang pertemuan besar dari para wakil Pemangku Kepentingan Koperasi (Pemerintah, DPR/D, Dekopin, Pelaku/Praktisi Koperasi, Akademisi, Peminat dan Pengamat Koperasi, BUMN, BUMS dan Masyarakat)”, untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan strategis dalam rangka merumuskan secara komprehensif dan implementatif untuk menjadikan Koperasi Sebagai Pilar Negara,” ujar Agung dalam siaran pers Dekopin.

Sesuai agenda, ada 17 orang Narasumber yang menjadi pembicara pada Kongres ini. Mereka adalah Setyo Novanto (Ketua DPR-RI), Bambang Brojonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), AAGN Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM), Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian), Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), Azam Khan (International Finance Corporation), Samuel D. Filiaci (Direktur NCBA), Mr Bobby Chin (Chairman of NTUC Fairprice Cooperative), Edi Kartika (Ketua Umum KWSG), Burhanuddin Abdullah (Rektor Ikopin), I Nyoman Suwirta (Bupati Klungkung-Bali), H.AM Nurdin Halid (Ketua Umum Dekopin), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Umum Kadin Indonesia), Soetrisno Bachir (Ketua KEIN) dan Soekarwo (Gubernur Jawa Timur).

Maksud, Tujuan, Output dan Outcome Kongres Koperasi ke-III

Kongres Koperasi ke-III ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran bersama seluruh elemen bangsa untuk menegaskan kembali reafirmasi komitmen kebangsaan untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih berkeadilan berdasarkan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan koperasi sebagai pilar negara.

Sedang tujuan dari Kongres (1), Memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentinganh dengan pembangunan koperasi Indonesia, untuk menyepakati berbagai sasaran dan tindakan yang harus dicapai setiap lima tahun ke depan, (2) Merumuskan dan menyepakati langkah-langkah strategis untuk membangun masyarakat berbasis kerjasama yang lebih berkeadilan dengan memanfaatkan Road-Map pembangunan koperasi Indonesia., (3) Mengevaluasi secara rutin pencapaian pembangunan koperasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, dan (4) Melakukan penyesuaian Road-Map pembangunan koperasi Indonesia dengan perkembangan ekonomi global.

Adapun Output yang diharapkan dari Kongres adalah, (1) Deklarasi untuk reafirmasi komitmen membangun perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (2) Menyepakati usulan yang akan diajukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan sensus koperasi nasional (Suskopnas) sekali dalam 10 tahun sebagai dasar penguatan implementasi road-map pembangunan koperasi. (3) Menyepakati dan meluncurkan roadmap 30 tahun pembangunan koperasi. (4) Menyepakati dan meluncurkan roadmap 30 tahun pengembangan pendidikan koperasi. (5) Menyepakati penyelenggaraan kongres koperasi secara reguler 5 tahun sekali untuk mengkaji ulang pelaksanaan, melakukan  penguatan implementasi, dan menyusun prospek perkembangan koperasi 5 tahunan. (6) Menyepakati usulan untuk memperkuat  struktur dan menambah kewenangan kementerian koperasi dan pembinaan kewirausahaan.

Catatan Dari Hasil Kongres Koperasi I dan II

Kongres Koperasi I diadakan di Tasikmalaya pada 11-14 Juli 1947, antara lain menghasilkan keputusan, (1) Terbentuknya Sentral Orga­nisasi Koperasi Rakyat Indonesia, di­singkat SOKRI. Lembaga inilah yang kemudian menjelma menjadi Dewan Koperasi Indonesia (Deko­pin), wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia hingga saat ini. (2) Menetapkan 12 Juli sebagai “Hari Ko­perasi Indonesia”, yang diperingati se­tiap tahun, sampai sekarang. (3) Perlunya mendirikan bank ko­­perasi, yang dikemudian hari berdirilah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), (4) Pendi­dik­­an perkoperasian secara masif dan (5) Memberi peran pada koperasi un­tuk distribusi barang kebutuhan pokok.

Sementara Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia ke-II menghasilkan beberapa keputusan penting,  antara lain:

  1. Mendirikan sebuah badan pemusatan pimpinan koperasi untuk seluruh Indonesia, diberi nama Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
  2. Mewajibkan DKI membentuk sebuah lembaga pendidikan koperasi untuk mendidik para anggota, pemimpin, pegawai koperasi serta mendirikan sekolah menengah koperasi di tiap-tiap propinsi.
  3. Menerbitkan harian, majalah, brosur, buku pelajaran koperasi.
  4. Membentuk sebuah panitia yang akan memberi saran-saran kepada pemerintah mengenai Undang-Undang Koperasi.
  5. Mengusahakan kemudahan pemberian badan hukum.
  6. Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
  7. Memilih Dewan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia.

Di samping keputusan yang sasarannya di arahkan pada internal gerakan koperasi, ada juga keputusan yang di arahkan pada lingkungan eksternal, yaitu:

  1. Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya melaksanakan perubahan dasar ekonomi, dengan menggunakan koperasi sebagai sistem dan alat utama untuk mencapai kemakmuran rakyat bersama, sesuai dengan maksud pasal 38 UUD Sementara RI.
  2. Koperasi dijadikan mata pelajaran pada sekolah lanjutan, dan menanam benih kekoperasian pada sekolah rakyat.
  3. Segera menerbitkan Undang-Undang Koperasi yang berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Dasar Sementara RI.
  4. Menambah Anggaran Belanja Negara bagi kemakmuran rakyat terutama di luar Pulau Jawa dan Madura.
  5. Menyempurnakan susunan Jawatan Koperasi.
  6. Rencana pembangunan rumah rakyat diundangkan serta menunjuk gerakan koperasi sebagai penyelenggaraan pembangunan rumah-rumah rakyat.
  7. Penyelenggaraan pembelian padi hanya diserahkan kepada organisasi koperasi. (Yan)

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Ketua Harian Dekopin : Setelah 64 Tahun Vakum Kongres Koperasi Dihidupkan Lagi – PUSAT DATA ANGGOTA KOPERASI

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*