Darmin Nasution Diminta Anggota DPR Memisah Koperasi dari UKM

Anggota DPR Idris Laena (membelakangi lensa) menyampaikan pendapat ke Menko Perekonomian Darmin Nasution (dua dari kiri) yang duduk di depan.

PIPnews.co.id | Makassar – Salah satu catatan menarik dari Kongres Koperasi ke-3, yang digelar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Makasar pada 11-15 Juli 2017, adalah ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Darmin Nasution didaulat sebagai pembicara dihadapan 1.000 orang gerakan koperasi peserta kongres  datang dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Manakala peserta kongres diberi kesempatan menyamaikan pendapat, di saat itulah Anggota Komisi VI DPR-RI Idris Laena menyampaikan uneg-uneg kepada Darmin Nasution. Dia menantang Menko Bidang Perekonomian itu  untuk memisahkan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Koperasi, ya koperasi, UKM ya UKM. Itu memang beda.

“Kementerian saja kan koperasi dan UKM. Kayanya koperasi disejajarkan dengan UKM,” kata Idris di Phinisi Ballroom Grand Clarion Hotel & Convention Jl AP Pettarani Makassar, tempat dimana Kongres Koperasi-3 dilaksanakan.

Idris Laena, yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Umum Dekopin menyarankan, Koperasi dan UKM itu dipisahkan. “Sehingga nantinya ada koperasi kecil, koperasi menengah, dan koperasi besar,” kata Idris.

Dibagian lain lanjut politisi Partai Golkar itu, bahwa nanti kemeterian yang mengurusi koperasi tidak lagi disebut Kementerian Koperasi dan UKM. Tapi cukup dengan nama “Kementrian Koperasi” imbuhnya lagi..

Meskipun demikian, Darmin Nasution tidak langsung menjawab secara detail terkait usulan Idris. Ia malah menjelaskan seperti apa ekonomi Pancasila yang dipegang teguh pemerintah saat ini.

“Sistem ekonomi yang berdasarkan asas Pancasila bila diimplementasikan akan mendorong kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Darmin.

Secara yuridis konstitusional perihal perekonomian nasional sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia pada pasal 33 UUD RI tahun 1945. Demokrasi Pancasila seharusnya melahirkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Darmin menegaskan, pembahasan mengenai kesenjangan sosial bukan menyalahkan siapa pun, namun permasalahan yang timbul sejak lama. Ia juga mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema pengembangan dan perbaikan ekonomi rakyat di industri pertanian. Kata dia, Koperasi juga akan terlibat dalam reformasi agraria khusunya penggunaan akses lahan yang disediakan oleh pemerintah. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*