Darmin Nasution : Membangun Koperasi Bukan Hanya Teori

PIPnews.co.id | Makassar – Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia mengatakan, bahwa era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK), merupakan era pemerintahan yang fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan. Salah satu bukti kerja nyata saat ini adalah, Presiden Jokowi lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur seperti di Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

“Pemerintah sekarang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah, tidak lagi daerah perkotaan. Dalam agenda penguatan ekonomi kerakyatan, Presiden Jokowi ikut memantau perkembangan gerakan Koperasi,” ucapnya dalam diskusi publik Kongres Koperasi ke III yang diadakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13 Juli 2017).

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur dan perekonomian, Darmin juga menyampaikan, Presiden sedang fokus menargetkan pembagian merata sebanyak 5 juta sertifikat tanah dalam rangka mewujudkan reformasi agraria secara bertahap sampai tahun 2019.

“Saya berharap, agar pelaku gerakan Koperasi yang ada ikut mengambil momen kesempatan tersebut dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Jadi mari kita kelola tanah yang nanti sudah diberikan pemerintah untuk kegiatan Koperasi, seperti dalam bentuk pertanian dan perkebunan,” katanya.

Darmin mengakui, bahwa kinerja pemerintah sampai saat ini belum maksimal. Namun pemerintah terus berupaya dan bekerja keras untuk segera merealisasikan program kerja “Nawacita”. Dia menjelaskan, saat ini Presiden Jokowi lebih fokus terjun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dari pada menerima laporan dari para pembantunya.

Menyikapi gerakan Koperasi, Darmin juga mengatakan, pemerintah sudah memahami berbagai macam kendala yang terjadi selama ini. Untuk itulah, saat ini Presiden Jokowi memutuskan instansi yang terkait untuk membantu gerakan Koperasi agar bisa maju dan mandiri untuk ke depannya .

Salah satunya, dana APBN sebesar 20 persen selama ini masih berkutat untuk program pendidikan yang formal. Dia sedang mengupayakan agar nantinya pemerintah bisa merealisasikan sebagian dana tersebut untuk pendidikan gerakan Koperasi di seluruh Indonesia dalam bentuk pelatihan. Dimana bentuk pelatihan tersebut untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) seluruh pengurus dan anggota Koperasi.

Darmin menekankan, di era tantangan global saat ini, Gerakan Koperasi juga harus bisa menjawab tantangan dan menciptakan gagasan-gagasan ekonomi kerakyatan. “Gerakan Koperasi harus bisa mandiri sesuai semangat roh perjuangannya. Koperasi tidak bisa menjadi Soko Guru Ekonomi, kalau dikerjakan hanya dengan teori, tapi harus dengan kerja keras,” tutupnya. (Agus)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*