Ketua Umum Induk KUD : Tidak Setuju Pembubaran 2.500 KUD

Herman YL Wutun, Ketua Umum Induk KUD

PIPnews.co.id | Jakarta – Salah satu tindakan dari program Reformasi Total Koperasi, yang saat ini sedang gencarnya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, adalah pembubaran terhadap koperasi tidak aktip. Yang dianggap tidak lagi memungkinkan untuk hidup bertahan, layaknya sebuah koperasi yang benar, yaitu punya pengurus, punya anggota dan memiliki unit usaha.

Tindakan pembubaran ini berlaku untuk semua jenis koperasi, dan tak terkecuali dengan kelompok Koperasi Unit Desa (KUD), yang  rencananya akan dibubarkan sebanyak 2.500 unit, dari sekitar 9.000 unit KUD yang ada di tanah air.

Rencana pembubaran inilah yang sudah disampaikan oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring kepda Ketua Umum Induk KUD, Herman YL Wutun beberapa waktu lalu.

“Artinya, sebelum dilakukan tindakan pembubaran oleh Kementerian Koperasi dan UKM, kepada saya lebih dulu diberitahu, selaku Ketua Umum Induk KUD” ujar Herman dihadapan peserta Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk KUD Tahun Buku 2016 di Hotel Millenium Sirih, Jakarta Pusat pada 31 Juli 2017.

Menanggapi rencana pembubaran ini lanjut Herman, terus terang secara pribadi dia tidak setuju. Dia justru berharap Kementerian Koperasi dan UKM masih memberikan kesempatan kepada KUD-KUD yang akan dibubarkan untuk dihidupkan lagi melalui pembinaan oleh pemerintah.

Herman memberi alasan, bahwa pasca reformasi tahun dua ribuan, praktis pemerintah tidak pernah lagi memberikan pembinaan dan kemudahan bagi jajaran KUD, maupun Pusat KUD dan Induk KUD. Bahkan jangankan pembinaan, bisnis usaha penyaluran pupuk kepada petani yang tadinya menjadi bisnis andalan KUD, justru ikut dicabut.

Hal ini kata Herman berakibat banyak KUD tutup buku hidup segan mati tak mau. Dengan fenomena seperti ini, maka sesungguhnya pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap harcurnya bisnis KUD. “Untuk itu tidak ada salahnya kalau pemerintah sekarang memberikan kembali penyaluran pupuk bersubsidi kepada KUD-KUD, yang notabene adalah koperasi milik petani di pedesaan,” ujar Herman.

Sesuai data yang diperoleh Pipnews.co.id dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi di tanah air tercatat 212 ribu unit, dan sebanyak 61.000 diantaranya sudah dibubarkan karena tidak aktif. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*