Ketua GKSI : Peternak Sapi Perah Maupun Populasi Ternak Sapi nya Terus Menurun

Pipnews.co.id, 7 September 2017

 

Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Seluruh Indonesia (GKSI) Dedi Setiadi mengatakan, dalam empat tahun terakhir jumlah populasi sapi perah di Indonesia terus turun. Sampai 2016, jumlah populasi sapi tercatat 291.183 ekor, jauh berkurang dibandingkan 2013 sebanyak 438.745 ekor.

Angka ini juga sejalan dengan penurunan jumlah peternak di Indonesia. Pada 2016, jumlah peternak yang tergabung dalam koperasi mencapai 96.355 orang, turun dibandingkan 2013 sebanyak 102.726 orang.

 

Para peternak ini tercatat sebagai anggota koperasi pada 95 unit primer koperasi susu yang tersebar di pulau Jawa, di bawah naungan tiga GKSI  tingkat provinsi, yaitu GKSI Jawa Barat, GKSI Jawa Tengah dan GKSI Jawa Timur. Sementara GKSI pusat berada di Jl Prof. Supomo, Jakarta Selatan.

Dedi Setiadi yang juga Ketua GKSI Jawa Barat dan Ketua KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara) mengaku, kemitraan dengan Industri Pengolahan Susu (IPS) akan sangat membantu kelangsungan hidup para peternak sapi perah lokal.

 

“Selama ini, para peternak sapi perah memasok susu ke IPS untuk berbagai kebutuhan olahan seperti yogurt, susu kental manis, es krim, mentega, keju, dan lain-lain,” ujarnya, kepada Pipnews di kantor KPSBU di Lembang, Jawa Barat  pekan lalu.

 

IPS Diminta Maksimal Menyerap Susu Segar Peternak

 

Sementara itu, Dewan Persusuan Nasional (DPN) meminta IPS menyerap produksi sekaligus mendorong peningkatan kualitas susu sapi perah lokal. Langkah ini diperlukan agar kuantitas sapi perah di dalam negeri tidak terus berkurang.

Ketua DPN Teguh Boediyana mengungkapkan, pihaknya juga meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperkuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyediaan dan Peredaran Susu dan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Industri Susu yang sedang disusun.

Kendati masih harus diperkuat dengan aturan yang lebih tinggi, Peraturan Menteri Pertanian tersebut dapat mewajibkan industri pengolahan bermitra dengan peternak untuk menyerap susu segar dalam negeri. “Ini akan mampu mendorong bisnis persusuan domestik untuk lebih bergairah,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, pekan lalu.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 terbit pada 17 Juli 2017. Pasal 23 Peraturan ini secara tegas mewajibkan pelaku usaha melakukan kemitraan dengan peternak melalui pemanfaatan susu segar dalam negeri dan atau promosi secara saling menguntungkan. Teguh menjelaskan saat ini produksi susu dari peternak lokal hanya sebesar 18% dari total kebutuhan nasional 4,45 juta ton per tahun. “Sekitar 82% kebutuhan susu dipenuhi dengan impor,” imbuh dia.

Menurutnya, tidak adanya kewajiban menyerap produksi susu lokal menjadi salah satu penyebab kemunduran sektor peternakan sapi perah di Indonesia. Kewajiban ini dicabut pada 1998 menyusul penandatanganan Letter of Intent Dana Moneter Internasional (IMF). Padahal, sampai tahun 1985 pemerintah Indonesia mewajibkan industri pengolahan susu menyerap produksi peternak sapi perah lokal.

Kewajiban inilah yang membuat bisnis persusuan di Indonesia kala itu bergairah. Bahkan, sampai era 1990-an, produksi peternak sapi lokal mampu memenuhi hingga 50% kebutuhan susu nasional. Ia menambahkan, kewajiban industri menyerap susu lokal dan upaya meningkatkan kualitasnya akan menciptakan persamaan hak dan kewajiban di antara semua pihak.

Selama ini IPS terbagi dua jenis, yaitu mereka yang menyerap susu peternak lokal dan mereka yang hanya mengemas ulang susu impor. “Kewajiban ini akan membuat seluruh industri pengolahan susu memiliki posisi yang setara. Aturan itu juga akan meminimalkan jumlah industri pengolahan yang hanya mengemas susu impor. Kalau dilakukan perbaikan peternak sapi perah akan terjadi,” ujar Teguh. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*