Kadiskop: Koperasi Jadikan Sumut Berdaya Saing

M. Zein Siregar Msi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut

Pipnews.co.id, Medn 8 September 2017

 

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provsu Drs M Zein Siregar MSi menyampaikan, menumbuhkembangkan koperasi dan UM­KM sejalan dengan visi Gubsu untuk men­jadikan provinsi yang berdaya saing menuju Sumut sejahtera.

Usaha kecil menengah merupakan sektor yang tangguh dan menjadi penopang ke­ta­hanan ekonomi daerah. Karena itu, perhatian pemerintah kepada usaha kecil ini agar rakyat semakin sejahtera, adil dan merata.

Demikian dikatakan Kadis Koperasi dan UKM Provsu ketika membuka Temu Kon­sultasi Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah dan Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi di Grand Kanaya Ho­tel Medan, baru-baru ini.

Menurut Zein, saat ini banyak ditemui ko­perasi yang melaksanakan kegiatan usa­hanya tapi tidak sesuai dengan asas dan prinsip koperasi maupun peraturan perun­dang-undangan. Hal itu men­cederai dan men­coreng citra koperasi, sehi­ngga me­rugikan anggota koperasi. Hal ini disebabkan le­mah­nya pengawasan.

Karena itu, sebut kadis, pihaknya membe­rikan apresiasi yang tinggi terhadap Kemenkop dan UKM RI khusus Deputi Bidang Peng­a­wasan serta Asdep Kepatuhan Kemenkop dan UKM RI yang memfasilitasi temu kon­sultasi beker­ja sama dengan pemda.

“Bimbingan Teknis ini mendorong peningkatan ker­ja sama dengan pemda untuk penguatan pe­ngawasan melalui penerapan konsultasi kepatuhan koperasi,” tutur M Zein, seperti dilansir Analisa Medan.

Disampaikannya, Peraturan Menteri Ko­perasi No 17/Per/M.KUKM/IX/2015 ten­ta­ng Pengawasan Koperasi, perlu mene­tap­kan peraturan yang mengatur pengawasan ko­perasi. Perdep No 05/Per/dep.6/IV/2016 tentang pedoman teknis mengenai norma, standar, prosedur, tata cara serta ko­de etik pengawasan koperasi melibatkan pemda dan para pemangku kepentingan.

Kegiatan yang dilakukan Deputi Peng­awas melalui Asisten Deputi Kepatuhan Ke­menterian Koperasi dan UKM RI ini ber­tu­juan untuk menambah wawasan dan penge­tahuan para pembina dan pengurus koperasi mengingat pentingnya advokasi dan kepa­tu­han koperasi.

Dikatakan kadis, guna mewujudkan ko­perasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi.  Maka peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan perlu pengawasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gerakan ekonomi rakyat dan juga  badan usaha. “Perlu mem­perbaiki diri dan salah satunya adalah memperkuat struktur permodalan,” ungkap­nya dan menilai koperasi juga perlu me­man­faatkan fasilitas modal pen­yertaan de­ngan menggandeng pihak luar.

Sementara Asdep Kepatuhan Menkop dan UKM RI, M Yusuf Choerullah ST menga­ta­kan kegiatan pengawasan koperasi harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota untuk mening­katkan kepatuhan koperasi.

Diungkapkan Yusuf, di lapangan banyak koperasi yang bermasalah karena tidak me­matuhi perun­dang-un­dangan yang berlaku. Akibatnya jum­lah ko­perasi meningkat tetapi tidak berkualitas. “Karena itu saat ini dibentuk pengawasan dari Kementerian Koperasi, yakni Asdep Pengawasan Kelembagaan, Pengawasan KSU, Kepatuhan, Penilaian Kesehatan, dan Pemberian Sanksi dan lain­nya,” ujar Yusuf.

“Kita mengharapkan melalui kegiatan ini agar pelaku koperasi di daerah mau mengikuti peraturan koperasi. Dan bimtek ini akan berkesinambungan tiap tahun untuk peni­ngkatan kualitas koperasi,” katanya. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*