Akhirnya Koperasi Pelindo I Belawan Setuju Pembayaran Pesangon

Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan (tengah) saat memimpin RDP antara mantan operator Head Truck, Pelindo I dan Disnaker Medan. (Analisa)

Pipnews.co.id, Medan 11 September 2017

 

Ali Asman Simamora (47) akhirnya bernapas lega. Menyusul pihak Koperasi Karyawan Pelabuhan PT Pelindo I Belawan, Sumatera Utara menyetujui pembayaran pesangon mantan operator head truck usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan di ruang komisi B DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan, baru-baru ini.

Seperti diketahui Ali Asman Simamora, yang tinggal di Jalan Mustofa Kecamatan Medan Timur ini, sebelumnya hendak dipindahkerjakan ke perusahaan outsourcing bernama PT Kuda Inti Samudra. Masa kerja yang rata-rata 14 tahun ke atas, setelah diterima di perusahaan outsourcing  akan dikembalikan ke nol tahun.

Artinya para pekerja yang selama ini bekerja  di bawah Koperasi Karyawan Pelabuhan (Kopkarpel) PT Pelindo I Medan akan kehilangan masa kerja mereka selama ini, termasuk juga uang pesangon.

Simamora bercerita, bahwa pada Januari 2017 lalu, pihak Koperasi Karyawan  PT Pelindo I Belawan mengumumkan memindahkan seluruh karyawan yang masuk dalam kategori outsourcing ke perusahaan swasta (pihak ketiga) yakni PT Kuda Inti Samudra. Jadi bagi karyawan yang masih aktif, akan diberi uang pengganti sebesar Rp10 juta. Sementara bagi karyawan yang memasuki masa pensiun, akan diberi uang pengganti sebesar Rp30 juta.

“Terang saja kami menolak dan akhirnya mengadukan masalah PHK sepihak kami ini ke dinas tenaga kerja Kota Medan,” tutur Simamora di hadapan anggota Komisi B yang dihadiri Hendrik Halomoan Sitompul (F-Demokrat), M Yusuf (F-PPP), Wong Chun Sen (F-PDIP, M Nasir (F-PKS), Asmui Lubis (F-PKS).

Namun, setelah melakukan mediasi dengan waktu yang lama, lanjut Simamora, Disnaker akhirnya mengeluarkan surat anjuran kepada pihak Kopkarpel PT Pelabuhan Belawan untuk segera membayar pesangon sesuai aturan dan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003. Hingga akhirnya permasalahan hak  normatif karyawan koperasi tersebut sampai ke DPRD Medan.

Pada pertemuan terkait hak-hak normatif tenaga operator Kopkarpel PT Pelabuhan Belawan, Ketua Komisi B DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan kepada perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan meminta kepada pihak Kopkarpel PT Pelindo I Belawan untuk menghitung pesangon karyawan yang telah di-PHK sesuai masa kerja.

Mengutip Analisa Medan dikatakan, melalui perundingan yang alot, akhirnya disepakati pihak dari Kopkarpel, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan perwakilan karyawan yang di PHK menghitung ulang jumlah pesangon sebanyak 7 orang operator Head Truck yang belum dibayarkan pesangonnya. “Semua pesangonnya harus dibayar sesuai masa kerjanya,” kata Tua Terigan.

Seraya menambahkan, untuk selanjutnya, dia berharap agar jangan terulang kembali permasalahan PHK di perusahaan PT Pelindo I Belawan. Sebelum memberikan pekerjaan terhadap vendor, harus terlebih dulu ada kesepakatan antara perusahaan dengan pihak vendor atau pihak ketiga..

Sementara Wong Chun Sen, M Yusuf, H.Asmui Lubis, Muhammad Nasir, sepakat kiranya setiap perusahaan harus berlaku adil dan dalam merekrut pekerja tetap mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku yakni UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Kita tidak menginginkan adanya upaya-upaya dari pihak perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah di bawah UMK atau UMR. Pihak perusahaan juga harus mampu memberikan kesejahteraan kepada karyawan atau pekerjanya baik itu pekerja tetap maupun outsourcing,” pungkas Wong Chun Sen Tarigan. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*