Dekopinwil Jateng Akui Banyak KUD Punah

( foto : Ilustrasi )

Pipnews.co.id, Semarang 15 September 2017

Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Tengah (Jateng) menyatakan prihatin melihat koperasi unit desa (KUD) yang dahulu hampir ada di setiap desa, sekarang ini relatif banyak yang punah, tinggal papan nama.

Ketua Dekopinwil Jateng Warsono di Semarang mengatakan bahwa contoh paling nyata dari nasib koperasi yang telantar adalah KUD yang dahulu hampir ada di setiap desa dengan bermacam bidang usaha.

Hal tersebut diungkapkan Rarsono seusai Diskusi Publik Mencari Solusi atas Permasalahan Koperasi di Semarang, Jawa Tengah pekan lalu yang diprakarsai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tenga.

“Namun, saat ini KUD sudah hampir tidak ada [di desa]. Padahal, jika dikembangkan sebenarnya bisa membantu masyarakat perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraannya,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis Humas Kemenkop dan UKM RI

Bukan hanya KUD, kata dia, koperasi yang dahulu banyak ditemui di berbagai lembaga, seperti sekolah dan perkantoran, sekarang ini sudah diambil alih perannya dengan lembaga berorientasi bisnis.

Sementara itu, Suparmin, pengurus Koperasi Mina Baruna Pemalang yang hadir pada kesempatan itu, membenarkan. Sekarang ini, merasa khawatir dengan regerasi pengurus koperasi yang bakal berhenti atau mandek. “Padahal, dahulu koperasi diajarkan di tingkat sekolah dasar hingga menengah sehingga banyak generasi muda yang paham tentang koperasi. Kini, sudah banyak yang tidak mengerti koperasi,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, aktivitas koperasi sekarang ini dijalankan oleh pengurus yang mayoritas berasal dari kalangan berumur sehingga jelas sangat membutuhkan adanya regenerasi pengurus.

Sementara itu, anggota DPD asal Jateng Bambang Sadono mengakui banyaknya KUD yang mati suri karena keberpihakan pemerintah tidak jelas dalam mendorong koperasi berkembang lebih baik. “Kalau dikelola KUD ‘kan keuntungannya diberikan kepada anggota-anggota KUD sendiri. Tidak seperti sekarang mengumpul hanya pada orang per orang karena dikelola dengan model bisnis besar,” katanya.

Persoalan lainnya, kata Ketua Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu, bantuan modal dari pemerintah kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) relatif kecil. “Semestinya, bank-bank milik pemerintah harus berkonsentrasi besar terhadap pengembangan sektor UMKM,” katanya. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*