Perkara Tanah Dekopinwil Sumut dengan Ahli Waris Ferdinand Perlu Dikawal Ekstra Ketat

Pipnews.co.id, Medan 28 September 2017

Persidangan perkara kepemilikan tanah antara Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Utara disatu pihak (sebagai penggugat) dengan Ahli Waris mantan Ketua Dekopinwil Sumut Ferdinand Simangunsong di lain pihak (sebagai tergugat), perlu dikawal secermat mungkin. Penasehat Hukum Dekopinwil Sumut, Poerwoko J Soemantri SH, M.Hum mengatakan hal terebut kepada Pipnews.co.id, di Jakarta pekan lalu.

Poerwoko meminta, pengawalan itu bukan saja oleh jajaran Pimpinan Dekopinwil Sumut bersama jaringannya gerakan koperasi se Sumatera Utara, tapi juga oleh para penegak hukum lainnya. Bahkan termasuk lembaga KPK, boleh-boleh saja ikut memantau jalannya persidangan, yang ditangani oleh tiga orang Hakim  Pengadilan Negeri kota Medan.

Bukan apa-apa, pengawasan ekstra ketat  ini lanjut dia, agar pengadilannya berjalan secara benar sesuai koridor hukum yang berlaku. Terutama dalam soal penerbitan dan keabsahan sertifikat tanah yang dikuasai pihak tergugat yang diduga Aspal (asli tapi palsu). Ditengarai penerbitan sertifikat tersebut ada rekayasa dan kerjasama diantara pihak tergugat.

“Lha bagaimana bisa sertifikat diterbitkan, sedang riwayat asal-usul tanah tidak jelas. Ada apa”, tutur Purwoko. Oleh karena itu lanjut dia, sebelum  keputusan Hakim ketok palu, persidangannya perlu di kawal terus dan diawasi lebih ketat. Jika misalnya oleh Hakim, sertifikat itu dianggap benar seratus persen, itu perlu dipertanyakan. “Artinya, disana ada yang kurang beres,” imbuhnya lagi.

Menurut Purwoko, dalam perkara perdata ini selain dirinya ada empat orang Advokat lainnya yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum Dekopinwil Sumut. Mereka adalah Raliansen Saragih SH (Jakarta), M.Nasir Manan SH, MH (Jakarta), PM Pandapotan Simanjuntak SH, MH (Medan), dan Parma Bintang SH (Medan).

Sementara itu, Nasir Manan mengatakan, perkara perdata yang diadili di Pengadilan Negeri Medan, ini sudah mendekati babak-babak terakhir. Sidangnya sudah dimulai sejak 12 Januari 2017, diantaranya sidang Mediasi tiga kali. Mediasi ini gagal berdamai, karena pihak tergugat hanya menawarkan perdamaian dengan pembagian 30 persen banding 70 persen.

Artinya, jika gedung dan lahan perkantoran Dekopinwil Sumut seluas 1.180 M2 (ditaksir Rp 15 miliar) yang terletak di Jalan Sei Besitang No. 9, Kecamatan Medan Petisah (dulu Medan Barat) itu dijual, maka Dekopinwil Sumut hanya kebagian 30 persen, sedang sisanya 70 persen menjadi bagian dari tergugat.

“Juga cara perdamaiannya oleh tergugat pernah menawarkan untuk memberikan sebuah (Rumah Toko (Ruko) sebagai perkantoran Dekopinwil Sumut di kota Medan. Tapi semua kita ditolak,” ujar Nasir, yang saat berbincang dengan Pipnews didampingi Pandapotan Simanjuntak SH.MH.

Menurut Nasir, gagalnya mediasi itu artinya persidangan perkara terus diilanjutkan dan sudah berlangsung  beberapa kali, diantaranya sidang penyampaian Gugatan, kemudian Replik, Duplik hingga sidang penyampaian bukti-bukti sudah selesai. Bahkan, persidangannya kini sudah tahap mendengarkan saksi-saksi, baik oleh penggugat maupun tergugat.

Keterangan Saksi dari pihak penggugat sebanyak lima orang dan sudah selesai didengarkan kesaksiannya pada 22 Agustus 2017. Mereka adalah Tarmizi Lubis BA, Zulkifli Utama, H Adham Nuh, Drs. Sarikat Bangun dan Yannes Sipahutar. Empat saksi disebut pertama, bertempat tinggal di kota Medan, sedang yang terakhir datang dari Jakarta.

Masih oleh Nasir dikatakan, apabila misalnya persidangan lanjutan tidak mundur dan tidak ada penundaan, maka 14 hari sesudah mendengarkan semua saksi-saksi, akan dilanjutkan dengan persidangan mendengarkan “Kesimpulan”. Selanjutnya akan disusul sidang mendengarkan “Keputusan” pada 14 hari berkutnya. “Lantaran itu diperkirakan persidangan perkara ini sudah selesai akhir Oktober, atau awal November nanti,” tutur Nasir Manan.

Dalam perkara ini Nasir Manan sangat yakin, bahwa Dekopinwil akan menang, dengan alasan memiliki puluhan bukti, baik berupa dokumen maupun surat menyurat yang terkait dengan asal usul riwayat tanah. Juga dalam buku laporan Dekopinwil setiap tahunnya, tanah itu tercatat sebagai aset Dekopinwil Sumut. Jadi sangat aneh kalau Ahli Waris Ferdinand bisa memiliki sertifikat tanah.

“Lantas, bagaimana riwayat tanahnya, kapan dibeli dan dari siapa beli. Kok, tiba-tiba sertifikat diterbitkan tahun 2017 atas nama Ferdinand Simangunsong, yang mantan Ketua Dekopinwil Sumut (1986-2012). Padahal kantor dan tanah itu sudah ditempati Dekopinwil sejak tahun enam puluhan, jauh sebelum Ferdinand Simangunsong menjadi Ketua Dekopinwil,” tutur  Nasir Manan.

Kata dia, prosedur penerbitan sertifikat itu ditengarai tidak benar, sebab tidak jelas asal usul tanahnya. Lantaran itu, lembaga yang menerbitkan sertifikat dimaksud, juga turut sebagai Tergugat I, yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.  Bahkan termasuk Pemerintah RI CQ Gubernur Sumatera Utara, CQ Kepala Dinas Koperasi Sumatera Utara, juga dijadikan sebagai tergugat II.

Sementara tergugat dari Ahli Waris (anak-anak) Fedinand Simangunsong tercatat sebanyak tujuh orang. Yaitu Tagor Pandapotan Simangunsong, Dina Loise Simangunsong,  Vera Sukma Mora Simangunsong, Ojak Hamonangan Simangunsong, Donna Junita Simangunsong, Henry Sahat Robinson Simangunsong dan Hotma Margareta Simangunsong.

Timbul Persoalan Setelah Ferdinand Simangunsong Meninggal Dunia

Hampir lima puluh tahun lamanya Dekopinwil Sumut sudah berkantor di gedung perkantoran di Jalan Sei Besitang No. 9 Medan. Dan selama itu pula tidak pernah terjadi apa-apa, terkait persoalan kepemilikan tanah, baik ketika Dekopinwil Sumut masih dipimpin oleh Darwis Siddik era tujuh puluhan maupun semasa Drs. MJT Sihotang menjadi Ketua Dekopinwil Sumut pada 1979-1985. Dekopinwil aman-aman saja berkantor di sana.

Bahkan semasa Ferdinand Simangunsong (Alm) sebagai Ketua  Dekopinwil Sumut selama 26 tahun (1986-2012), yang menggantikan MJT Sihotang, juga tidak pernah mengalami persoalan terkait perkantoran ini. Karena memang gedung perkantoran beserta lahan pertapakannya adalah milik Dekopinwil, yang dulu berasal dari hibah Bank Dunia tahun 1959. Gedung itu diperoleh melalui Pemerintah Cq Ditjen Koperasi dan dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pendidikan koperasi.

“Jadi dulu, gedung berlantai dua itu adalah tempat pelatihan dan pendidikan koperasi, yang kemudian beralih menjadi perkantoran Dekopinwil hingga sekarang. Begitu ceritanya,” kata Drs Jabmar Siburian MM, Ketua Dekopinwil Sumut bercerita kepada Pipnews.co.id. di kantornya di Medan pekan lalu.

Timbul persoalan ketika Ferdinand Simangunsong meninggal dunia pada 4 Desember 2012, yang saat itu masih duduk sebagai Ketua Dekopinwil. Entah bagaimana ceritanya beberapa hari kemudian Ahli Waris Ferdinand mendatangani kantor Dekopinwil dan mengusir pegawai yang ada di sana untuk pindah berkantor ke tempat lain. Dengan alasan gedung itu adalah milik ayah mereka, sesuai sertifikat atas nama Ferdinand Simangunsong.

“Seperti petir di siang bolong, kami kaget, tiba-tiba diusir dari kantor yang sudah lima puluh tahun lamanya ditempati Dekopinwil. Namun begitu, kami bertahan dan tetap berkantor di sana hingga sekarang,” tegas  Jabmar Siburian, yang juga Ketua Umum KPUM Medan dan juga Ketua Umum Pusat KUD Sumut.

Jabmar mengatakan, perkara kepemilikan tanah ini sebelumnya sudah pernah di adili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dan dimenangkan pihak tergugat. Namun ketika sengketa ini sampai di Mahkamah Agung (MA), diputuskan PTUN Medan tidak punya kewenangan mengadili perkara ini. Yang punya kewenangan adalah pengadilan negeri.

Terkait dengan terbitnya sertifikat tanah pada tahun 2007 atas nama Ferdinand Simangunsong, menurut  Jabmar memang sangat aneh. Padahal Ferdinand sudah berkantor di gedung itu sejak 1986 selaku ketua Dekopinwil, kok sertifikat tanah baru terbit 2007. Jabmar menduga ada permain dalam penerbitan sertifikat, yang secara diam-diam diurus Ferdinanan semasa ia berkuasa di Dekopinwil 26 tahun lamanya. (Yannes)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*