Agung Sudjatmoko : Koperasi Bukan Hanya Pelaku Ekonomi, Tapi Juga Bagian dari Pembangunan Kesejahteraan Nasional

Pipnews.co.id, Jakarta 6 Oktober 2017

Jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 150.000 unit dengan volume bisnis hingga Rp266 triliun. Ini menjadikan koperasi yang beranggotakan 37 juta jiwa sebagai bagian dari program pembangunan kesejahteraan nasional.

Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Agung Sudjatmoko mengatakan dengan jumlah penduduk sebesar 255 juta jiwa dan tersebar di 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan pangan dan energi yang sangat besar. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah menurunkan rasio Gini yang angkanya 0,39%.

“Dengan volume bisnis menyentuh Rp266 triliun serta memberikan kontribusi pembentukan PDB sebesar 3,9%, menunjukkan koperasi bukan hanya bagian pembangunan ekonomi nasional tapi juga bagian dari program pembangunan kesejahteraan nasional,” ujar Agung dalam paparannya dihadapan peserta ASEAN Cooperative Development Meeting di Filipina pekan lalu.

Mengutip keterangan resmi kepada Pipnews.co.id, Agung mengatakan Dekopin menyoroti beberapa sektor yang nilai tambahnya dapat ditingkatkan terkait sustainable development goals (SDG) dengan menggunakan platform koperasi yaitu pertanian, perikanan, dan financial technology (fintech).

Di sektor pertanian, Dekopin fokus mengembangkan akses permodalan melalui koperasi keuangan, penerapan teknologi tepat guna pertanian, pengorganisasian petani melalui koperasi, dan membuka akses pemasaran serta distribusi bagi produk pertanian melalui koperasi. Pasalnya, petani kecil di Tanah Air memiliki banyak masalah yang harus dihadapi seperti skala pertanian yang kecil, usaha tani yang tidak terorganisasi dengan baik, luasan tanah terbatas, serta keterbatasan modal dan teknologi.

Lewat koperasi, petani bisa mendapatkan akses untuk mengembangkan usaha taninya dengan pembinaan sosiopreneur. Dengan demikian, petani diklaim akan menjadi lebih cerdas secara ekonomi.

Koperasi juga menjadi wadah paling prospektif untuk meningkatkan nilai tambah petani karena menerapkan transformasi teknologi untuk meningkatkan kualitas produk, meningkatkan dukungan akses keuangan sembari menjamin penghasilan yang layak, dan membuka akses pasar serta distribusi yang lebih luas.

Sementara itu, lanjut Agung, di sektor perikanan pihaknya mencoba mengembangkan berbagai program pemberdayaan nelayan dan petambak. Salah satunya adalah Aceh Aquacultur Coop di Aceh yang memberdayakan nelayan dan petambak kecil untuk meningkatkan pendapatan serta melestarikan lingkungan pantai dengan pendekatan pasar.

Dia menerangkan program tersebut membantu petambak dan nelayan dengan mencarikan lembaga donor atau lembaga keuangan, memberikan dukungan teknis dan organisasi, serta memberikan fasilitas keuangan mikro dan mendorong kemampuan anggota untuk menabung.

Pendekatan pasar yang dilakukan dalam program hasil kerja sama dengan lembaga non profit World Fish dan Rabobank Foundation itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan nelayan, produk perikanan, kemudahan memeroleh dukungan keuangan, membuka akses pemasaran, dan pengembangan infrastruktur usaha.

Dekopin juga mendukung koperasi yang telah mengembangkan fintech dalam operasionalnya, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sahabat Mitra Sejati. Koperasi ini sudah mengembangkan Sobatku alias Simpanan Online Sahabatku, yang dapat diunduh oleh para anggotanya.

Dengan Sobatku, anggota bisa membuka rekening tabungan dan mendapatkan berbagai layanan perbankan melalui smartphone.

Mengacu pada data Bank Dunia, indeks inklusi finansial di Indonesia baru mencapai 19,6%. Angka itu menunjukkan belum banyak masyarakat Indonesia yang sudah mendapatkan akses keuangan, termasuk ke perbankan. Padahal, Indonesia sebenarnya telah memunyai lembaga pembiayaan mikro yang sangat besar.

Adapun ASEAN Cooperative Development Meeting diselenggarakan oleh Philippines Cooperative Center (PCC) dan International Cooperative Alliance-EU Partnership on Cooperatives in Development: People Centered Business in Action. pada 6-7 September 2017 di Manila, Filipina.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong dan memperluas kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mencapai SDG yang telah ditetapkan PBB. Isu yang menjadi fokus pembahasan adalah agrikultur, inklusi finansial, dan kerja sama. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*