Dana Bergulir BLU-LPMUKP Kementerian Kelautan Diawasi OJK

Pipnews.co.id Jakarta19 Oktober 2017

Dana bergulir, ternyata tidak hanya ada di Kementerian Koperasi dan UKM melalui LPDB-KUMKM. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan ternyata juga ada, dan itu disalurkan melalu Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sosialisasi program dana bergulir inilah yang dilaksanakan oleh BLU-LPMUKP beberapa waktu lalu di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat. “Kementerian Koperasi dan UKM, juga turut dilibatkan dalam sosialisasi ini,” kata Direktur BLU-LPMUKP Syarief Syahrial, seperti dikuti dari keterangan tertulis (18/10/2017).

Syarief mengatakan, maksud dari sosialisasi ini adalah untuk menjelaskan pinjaman yang diberikan melalui BLU LPMUKP dalam bentuk pinjaman kepada kelompok-kelompok perikanan yang telah berbadan hukum koperasi. “Jadi bukan berupa hibah”, imbuhnya lagi.

Diharapkan dengan sosialisasi ini penerima dana pinjaman tersebut dapat diberikan tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dana yang diterima dapat dikembalikan dan digulirkan kembali kepada kelompok atau Badan Hukum Koperasi.

Sektor yang mendapat pinjaman di bidang tangkap/penangkapan ikan, jaring, budi daya ikan, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, usaha garam, kedai pesisir, wisata bahari, wisata kuliner, khusus ikan serta homestay. Bentuk pinjaman langsung baik perorangan/usaha mikro atau Badan Hukum Koperasi/Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Syarief mengatakan, persyaratan untuk mendirikan Koperasi Jasa LKM harus mempunyai modal Rp 50 juta untuk tingkat kelurahan, dan tingkat kecamatan sebesar Rp 100 juta, serta tingkat kabupaten sebesar Rp 500 juta.

Namun lanjut Syarief, ada yang harus diingat dari tata cara penyaluran dana bergulir ini. Setelah mendapat Badan Hukum Koperasi LKM, koperasi tersebut harus mengurus izin usaha LKM dari OJK. Sebab pengelolaan dana pinjaman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau Badan Hukum Koperasi LKM akan diawasi dan dilaporkan oleh OJK.

Disetiap provinsi sudah ada perwakilan OJK dan apabila dari kabupaten/kota akan mendirikan Koperasi Jasa LKM dapat datang langsung ke kantor OJK di tingkat Provinsi. Selanjutnya pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OJK.

Pemahaman Tata Kelola pelaksanaan pinjaman modal usaha dari LPMUKP diharapkan akan dapat membangun perekonomian para nelayan di Indonesia, mendorong dan mempercepat pembangunan khususnya di daerah pesisir di Indonesia melalui kelompok-kelompok nelayan untuk membentuk Badan Hukum Koperasi. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*