Model Ekonomi Ideal Sebagai Solusi Abad 21

By: Insanial Burhamzah

 

PENDAHULUAN

Sejak era globalisasi, krisis keuangan dunia menjadi lebih sering terjadi. Negara-negara yang mengalami krisis tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat. Krisis keuangan Amerika Serikat merambah ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme mengalami krisis keuangan.

Salah satu alasan utama terjadinya krisis global adalah kemajuan dalam teknologi informasi yang memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Edison et al (2002) menjelaskan bahwa karena sistem keuangan yang terintegrasi, timbulnya gangguan keuangan domestik di satu negara dapat mengakibatkan efek domino dengan cara mengacaukan ekonomi terintegrasi lainnya yang mengarah kepada kekacauan keuangan globaL.

Berkembangnya peran IT di Amerika Serikat, mendorong konsep Derivatif sebagai Industri Keuangan yang menciptakan Securitization Chain, menjadi kekuatan baru bangkitnya industri keuangan Amerika Serikat dan dunia lainnya. Sehingga Pada tahun 1980 – 2007 sektor finansial telah mengkonsolidasi menjadi beberapa Perusahaan raksasa dan mendunia, seperti Citicorp, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Bear Stream, Fannie Mae, Freddie Mac dan lainnya.

Securitization Chain, adalah sebuah sistem baru yang menghubungkan triliunan dollar, dalam hipotek dan pinjaman lainnya dengan investor di seluruh dunia. Kesuksesan Sistem keuangan ini membuat para pemberi kredit menghadapi risiko bila peminjam / pembeli rumah tidak mengembalikan pijaman cicilan rumah. Tetapi para peminjam membayar langsung ke Investor.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa ketidakstabilan keuangan juga bisa disebabkan oleh peran arus modal internasional melalui transmisi internasional, seperti pola perdagangan, tekanan nilai tukar dan investasi asing yang menyebabkan efek menular (Chongvilaivan 2010).

Krisis keuangan global yang terjadi belakangan ini membutuhkan analisa pembelajaran penyebab terjadinya krisis keuangan dan pemilihan sistem ekonomi yang stabil terhadap krisis keuangan merupakan alternatif utama dalam membangun dan memperkuat perekonomian di Indonesia. Salah satu sistem perekonomian yang menunjukkan kestabilan terhadap kekacauan keuangan global yang terjadi saat ini adalah sistem Ekonomi Syar’iah yang dikombinasikan dengan *Perkuatan Koperasi Nasional*.

Solusi – I; SISTEM EKONOMI SYARI’AH

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal. Jika pada tahun 1990-an jumlah kantor layanan perbankan syariah masih belasan, maka tahun 2014 an, jumlah kantor pelayanan lembaga keuangan syariah itu melebihi enam ratusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Lembaga asuransi syariah pada tahun 1994 hanya dua buah yakni Asuransi Takaful Keluarga dan Takaful Umum, kini telah berjumlah 34 lembaga asuransi syariah (Data AASI 2006). Demikian pula obligasi syariah tumbuh pesat mengimbangi asuransi dan perbankan syariah.

Para praktisi ekonomi syari’ah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga ulama (MUI) berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari’ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari’ah.

Untuk itulah Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dilahirkan pada tahun 1999 sebagai bagian dari Majlis Ulama Indonesia. Masalah ekonomi syaria merupakan Wewenang Peradilan agama yang diatur dalam UU No 7/1989 yang baru-baru ini telah diamandemen oleh DPR.

Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintahan dalam merecovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syari’ah. Ekonomi syari’ah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.

Ekonomi syari’ah yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Ke depan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis.

Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan ummat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan bagi ummat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif.

Ke depan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syari’ah telah menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena ia menggunakan sistemi hasil sehingga tidak mengalami negative spread sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang di masa-masa yang sangat sulit tersebut.

Baru tiga dasawarsa menjelang abad 21, muncul kesadaran baru umat Islam untuk mengembangkan kembali kajian ekonomi syari’ah. Ajaran Islam tentang ekonomi, kembali mendapat perhatian serius dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada era tersebut lahir dan muncul para ahli ekonomi syariah yang handal dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang mu’amalah. Sebagai realisasi dari ekonomi syariah, maka sejak tahun 1975 didirikanlah Internasional Development Bank ( IDB ) di Jeddah. Setelah itu, di berbagai negara, baik negeri- negeri muslim maupun bukan, berkembang pula lembaga – lembaga keuangan syariah.

Sekarang di dunia telah berkembang lebih dari 400an lembaga keuangan dan perbankan yang tersebar di 75 Negara, baik di Eropa, Amerika, Timur Tengah maupun kawasan Asia lainnya. Perkembangan aset – aset bank mencatat jumlah fantastis 15 % setahun. Kinerja bank – bank Islam cukup tangguh dengan hasil keuntungannya di atas perbankan konvensional. Salah satu bank terbesar di AS, City Bank telah membuka unit syariah dan menurut laporan keuangan terakhir pendapatan terbesar City Bank berasal dari unit syariah. Demikian pula ABN Amro yang terpusat di Belanda dan merupakan bank terbesar di Eropa dan HSBC yanag berpusat di Hongkong serta ANZ Australia, lembaga-lembaga tsb telah membuka unit-unit syariah.

Dalam bentuk kajian akademis, banyak Perguruan Tinggi di Barat dan di Timur Tengah yang mengembangkan kajian ekonomi Islam,di antaranya, Universitas Loughborough Universitas Wales, Universitas Lampeter di Inggris. yang semuanya juga di Inggris. Demikian pula Harvard School of Law, (AS), Universitas Durhem, Universitas Wonglongong Australia, serta lembaga populer di Amerika Serikat, antara lain Islamic Society of north America (ISNA). Kini Harvard University sebagai universitas paling terkemuka di dunia, setiap tahun menyelenggrakan Harvard University Forum yang membahas tentang ekonomi Islam.

Bukan saja di Indonesia, tetapi bahkan dunia sudah mengenal prinsip syariah dalam aktifitas perbankan sejak tahun 1992. Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan paradigma islam. Dalam islam, tujuan penggunaan harta dan hubungan antara manusia dan lingkungan harus didasarkan pada Al-qur’an dan Hadist. Sistem ekonomi syariah menerapkan bahwa seluruh harta harus digunakan sesuai dengan petunjuk Al-qur’an, Hadist dan syariah islam.

Muhammad SAW, teladan utama umat islam, telah menjadi pedagang internasional sejak usia remaja. Beliau telah menguasai jazirah arab dalam hal perdagangan. Pada masa itu jarang sekali terjadi resesi. Nilai – nilai ekonomi syariah diterapkan dan menjadi solusi jika terjadi resesi.

Krisis ekonomi yang sedang melanda dunia secara global menjawab secara transparan kekuatan rapuh dari sistem ekonomi kapitalis. Munculnya sistem ekonomi syariah menjadi solusi yang tak terbantahkan dalam krisis keuangan global. Pilar-pilar prinsip yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah dapat mendukung dan memperkuat perekonomian. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi global

 

KUNCI KEBERHASILAN SYAR’IAH

Kunci keberhasilan bank-bank syariah menghadapi krisis ekonomi global tidak semata karena faktor kuatnya fondasi ekonomi yang dibangun. Dukungan dari masyarakat yang tetap mempercayakan keuangan mereka pada bank syariah juga turut serta. Terdapat prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional. Kelima prinsip itu antara lain kepatuhan pada aturan agama, tidak dikenakan bunga (riba) pada transaksi apapun, uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia (halal), adanya pembagian risiko di antara mitra bisnis, dan pembiayaan harus didasarkan atas aset riil.

Kepatuhan pada aturan agama, sebagai pembanding, dalam sistem ekonomi konvensional, urusan agama dan perbankan terpisah. Artinya, bank hanya tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Agama islam didatangkan dengan seperangkat ajaran yang lengkap dan sempurna tentang pengelolaan harta. Dalam islam, pemilik mutlak harta adalah Allah SWT. Harta yang dimiliki merupakan amanah. Orang yang dianugerahi kekayaan harus membayar zakat. Zakat bukan berdasarkan pendapatan tetapi berdasarkan banyaknya harta dan aset yang dimiliki. Zakat adalah memberikan bagian yang merupakan hak orang miskin. Penerapan konsep ini dalam hidup membuat hidup lebih aman, lebih tenang, lebih berkah dan lebih menguntungkan dunia akhirat.

Sistem konvensional menerapkan bunga (riba) pada setiap transaksi. Sistem ekonomi syariah mengharamkan riba. Riba termasuk transaksi bisnis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pengharaman riba adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh ekonomi syariah.

Sistem konvensional tidak menjamin bahwa harta yang diinvestasikan hanya dipergunakan untuk jenis usaha yang halal. Dalam sistem ekonomi syariah uang yang diinvestasikan harus diketahui diinvestasikan dalam bentuk usaha atau bisnis apa. Investasi tersebut harus dijalankan dalam wujud usaha yang halal bukan dalam usaha yang bertentangan dengan syariah islam.

Ekonomi konvensional cenderung menguntungkan satu pihak tertentu. Berbeda dengan ekonomi syariah yang mencoba memberikan kemaslahatan bersama bagi semua pihak yang terlibat transaksi. Ini dapat dilihat dari larangan mendasar yang diberlakukan dalam ekonomi syariah, yakni diharamkannya bunga (riba), ketidakpastian, dan spekulasi (judi). Semua larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Ditambah lagi, pembiayaan konvensional biasanya didasarkan pada janji untuk membayar, di mana aset riil peminjam tidak disertakan dalam transaksi. Dampaknya, pembiayaan konvensional bisa tumbuh beberapa langkah di depan perekonomian riil. Hal ini berakibat pada penggelembungan (inflasi) dan spekulasi harga aset yang tidak dibenarkan. Inilah yang menyebabkan ekonomi konvensional begitu rentan terhadap krisis.

Sudut pandang Ekonomi Syariah berdasarkan Ekonomi Keseimbangan adalah suatu pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat menurut Syariah Islam tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis, dan juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetap Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

Dengan demikian, dianggap bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun ironinya, pada saat ini justru ummat Islam yang terpuruk dalam ekonomi. Bahkan lebih parah lagi, Islam dianggap sebagai factor penghambat dalam pembangunan ekonomi. Padahal, jika ummat Islam konsisten terhadap ajaran agamanya, maka jalan menuju kesejahteraan sebenarnya terbuka lebar, karena Al Qur’an sebagai Kitab Suci dalam berbagai ayatnya mengajarkan motivasi dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin karena kesenjangan yang terlalu dalam tidak sesuai dengan Syariah Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan amanah.

Dalam sistem ekonomi syariah dikenal beberapa bentuk kemitraan dalam berusaha, namun yang umum dikenal ada 2 (dua), yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut “shahibul-maal” atau “rabbul-maal” (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut “mudharib” yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak sama, sesuai kesepakatan, antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

Nabi Muhammad menyebut, ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadits ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk menguasai perdagangan. “Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90 % pintu rezeki ada dalam bisnis”. (H.R.Ahmad).

Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik mudharabah, musyarakah, musahamah, murabahah, ijarah, wadi’ah, wakalah, hawalah, kafalah, jialah, ba’i salam,istisna’, riba, dan ratusan konsep muamalah lainnya. Selain dalam kitab-kitab fikih, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam. Pendeknya, kajian-kajian ekonomi Islam yang dilakukan para ulama Islam klasik sangat melimpah.

 

Solusi-II; PERKUATAN KOPERASI

Memasuki era MEA – Masyarakat Ekonomi Asian, sudah saatnya kita mengambil keputusan “Politik Koperasi Indonesia” yaitu sebuah keputusan politik yang benar-benar mampu memperkokoh modal sosialnya, agar kita dapat membangun keadilan ekonomi bagi pelaku UMKM, Petani-Nelayan, produsen dan pedagang, guna mendapatkan haknya untuk maju secara berkesinambungan di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asian).

Pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita memperluas pemberdayaan Koperasi, agar terjalin sinergi mutual simbiosis dengan dunia bisnis yang memiliki keahlian di berbagai bidang. Supaya anggotanya terus ber-inovasi, sejalan dengan keinginan pasar. Jawabannya yang sederhana adalah KOPERASI harus membangun sisnergi dengan stakeholder terkaitnya (Kreditor, Bank Investasi, Asuransi dan Investor), demi memberikan kemudahan bagi anggotanya khususnya para Petani, Nelayan dan UMKM, untuk mendapatkan akses pada Modal, Teknologi dan Pasar, secara efisien, tanpa batas wilayah dan waktu. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui sistem Derivatif Keuangan.

Dalam dunia keuangan (finance), derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi “acuan pokok” atau juga disebut  “produk turunan” (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai disuatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok.

Derivatif digunakan oleh manajemen investasi/ manajemen portofolio, perusahaan dan lembaga keuangan serta investor perorangan untuk mengelola posisi yang mereka miliki terhadap risiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing “tanpa” memengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya (underlying).

 

BENARKAH DERIVATIF BERMASALAH?

Setelah Depresi besar tahun 1933-1934, Amerika Serikat memiliki perkembangan ekonomi selama 40 tahun, tanpa terjadi krisis finansial. Dan Bangkitnya sektor keuangan di AS di tahun 1980an, menjadi bagian dari perubahan besar bukan saja industri keuangan di Amerika Serikat saja tetapi juga di ikuti oleh pelaku ekonomi dunia.

Namun, awal kebangkitan industri keuangan Amerika Serikat sangat kontras dengan perkembangan sector ekonominya yang lain, karena Amerika Serikat saat itu telah menjadi masyarakat yang tidak seimbang. Dan justru kekuasaan ekonominya telah berkurang. Perusahaan seperti General Motors, Chrisler dan US Steel, yang dulunya inti dari ekonomi Amerika, secara pasti ketinggalan dari pesaingnya dari Jepang, Jerman dan lainnya.

Menghadapi situasi itu Amerika serikat mendorong untuk bangkitnya Teknologi Informasi (IT), Sehingga walaupun daya saing industry lainnya mengalami penurunan, industri lain bangkit. Amerika akhirnya memimpin dalam IT (Google, Cisco, Apple, Intel dan lainnya). Dimana pekerjaan dengan gaji tinggi mudah dicari, khususnya melalui industri keuangan berbasis IT, yang kita kenal sebagai Derivatif.

Tuduhan terhadap Derivatif, Securitization Chain yang dianggap gagal dan pemicu krisis keuangan pada tahun 2008, sebenarnya, bukanlah kegagalan system derivative nya. Tetapi saya menduga hanya pengalihan issu untuk menutupi biaya pemerintah AS selama perang di Irak saja yang di dukung AS.

Walaupun ada kemungkinnya penyimpangan yang dipicu oleh perilaku para CEO dibalik system yang dianggap terlalu SERAKAH. Dimana demi mendapatkan keuntungan yang besar mereka berani memasukkan hipotek yang berisiko tinggi yang disebut “SUBPRIME” kedalam CDO (Colletaralized Debt Obligation) untuk di jual kedalam system derivative. Namun, jumlahnya tidak mungkin sampai kerugian ratusan miliar dolar.

Sebab, kita ketahui bahwa Risk Sharing yang dibangun pada Securitization Chain, telah menjadikan semua pihak berada pada posisi yang aman. Sehingga, hampir mustahil jika terjadi kegagalan. Walaupun, sejumlah SubPrime Mortgage yang dijadikan alasan kegagalannya, mencapai jutaan rumah, tetapi itu tidak harus membutuhkan talangan 700 miliar US dolar.

Sejarah keberadaan Subprime sendiri, adalah dimulai dari sebuah kredit perumahan (KPR) yang diperuntukkan bagi masyarakat Amerika Serikat (AS) yang memiliki kemampuan finansial yang kurang memadai (non bankable). KPR Subprime mulai diperkenalkan pada tahun 1930-an. Pada saat itu terjadi sebuah krisis di AS yang dikenal dengan Great Depression. Pemerintah AS mendesain KPR Subprime untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan mereka. Menyadari KPR ini mempunyai resiko yang lebih tinggi dibanding KPR komersial yang lainnya, maka pemerintah AS melalui Federal Housing Administration (FHA) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perumahan (Natonal Housing Act) memberikan asuransi bagi lender(perbankan). Dan selama itu tidak ada masalah.

Seharusnya, setelah adanya Risk Sharing yang dibangun dengan sistem Securitization Chain, tinggkat kegagalannya menjadi “zero”, sebab system itu memberikan tingkat keamanan paling tinggi yang pernah ada dalam sejarah keuangan dunia. Jadi kita sudah bisa menduga kemana larinya 700 miliar US dolar itu.

Kita ketahui bersama bahwa, Industri Keuangan Derivatif di AS, mendapatkan dukungan dan proteksi khusus dari pemerintahan AS. Sehingga setiap menteri keuangan atau ketua Federal Reserve selalu berasal dari orang-orang Citigroup, Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Bear Stream, Fannie Mae, Freddie Mac dan lainnya. Yang selama ini dianggap bermasalah. Tetapi, jika memang benar mereka ada kesalahan dalam Industri keuangan di AS, seharusnya ada yang ditangkap. Tetapi kenyataannya, tidak satupun eksekutif keuangan senior dituntut atau ditangkap.  Bahkan mereka terus berada dalam lingkaran kekuasaan sejak pemerintahan Presiden Ronald Reagan sampai sekarang di era pemerintahan Presiden Barack Obama.

Di era pemerintahan Clinton industri keuangan mulai tumbuh menjadi lebih besar. Pada tahun 1998, Citicorp dan Travellers bergabung untuk membentuk Citigroup, perusahaan pelayanan keuangan terbesar didunia. Penggabungan itu sebenarnya melanggar Undang Undang Glass-Steagall, sebuah hukum yang diturunkan setelah depresi besar pada tahun 1933 -1934, untuk mencegah bank-bank dengan simpanan nasabah untuk melakukan kegiatan investasi berisiko. Tetapi Federal Reserve, yakin bahwa risk sharing pada sistem derivative di Securitization Chain memberikan keamanan tinggi, sehingga memberikan pengecualian selama setahun pada mereka, lalu pada tahun 1999, atas desakan Larry Summers dan Rubin, kongres meloloskan Undang Undang Gramm-Leach-Billey. Yang menggantikan Glass-Steagall.

Barack H. Obama, awal kampanenya selalu menyinggung tentang ketamakan Wall Street sebelum pemilihan tahun 2008. Namun, setelah menjabat sebagai Presiden AS. Justru Obama mengangkat Timothy Geithner, mantan Ceo Goldman Sachs, sebagai Menteri Keuangannya.

 

KENAPA KOPERASI HARUS MASUK KE DERIVATIF?

Business Model Derivatif, Securitization Chain, lahir dari perkembangan IT. Dan IT saat ini telah menjadi peradaban baru masyarakat ekonomi global. Dan peradaban kita tidak mungkin kembali ke titik awal non-digital. Business Model Securitization Chain, adalah model Pasar abad 21, sangat diperlukan untuk efisiensi waktu dan biaya, bergeraknya arus uang dan barang di era global ini. Walaupun, diperlukan adanya reformasi untuk mengendalikannya, agar tidak ada lagi memberikan akses kepada pelaku yang menjadi spekulan yang hanya ingin memperkaya diri sendiri.

Mantan President Amerika Serikat Ronald Reagan, mengatakan bahwa derivatif merupakan tingkat bisnis teringgi sebelum negara memakmurkan ekonomi AS. Sehingga pada tahun 1981 Presiden Ronald Reagan memilih Donald Reagan, Ceo dari Bank Investasi, Merrill Lynch sebagai menteri Keuangannya.

Allan Greespan, mantan managing director pada Wall Street investment bank dan JPMorgan, ditunjuk oleh Reagan sebagai Chairman of the Federal Reserve. Greespan dipilih kembali oleh Presiden Clinton dan George W. Bush. Dan selama pemerintahaan Clinton, deregulasi berlanjut dibawah Greenspan dan Menteri Keuangan Robert Edward Rubin, mantan Ceo dari Bank Investasi Goldman Sachs dan Larry Summers, seorang Professor Ekonomi Harvard. Sehingga Selama itu sektor finansal, Wall Stree menjadi sangat kuat.

Itulah mengapa Pemerintah dan Akademisi Amerika Serikat tetap menggunakan mereka, tidak lain karena mereka dianggap paling mengerti Model Derivatif, Securitization Chain. Walaupun ada yang mengangap mereka lah yang harus bertanggungjawab atas krisis 2008.

 

KONSEP DERIVATIF KOPERASI

Saya melihat business Model Securitization Chain ini, sangat baik apabila dapat di adopsi untuk memperkuat Modal dan sekaligus menjadi Pasar bagi anggota Koperasi dunia, melalui konsep Cooperative to Cooperative. Dengan alasan: 1). Koperasi merupakan representasi masyarakat banyak; 2). Mencegah kepentingan individu yang serakah; 3). Membangun keseimbangan ekonomi yang selama ini kue ekonomi dikuasai oleh monopoli perusahaan raksasa yang bermodal besar.

Langkah – Langkah Yang Dibutuhkan Antara Lain: 1). Melakukan percepatan perbaikan kondisi distortif dan risiko mikro di sektor riil melalui perbaikan iklim investasi secara keseluruhan, melalui mekanisme pembagian risiko berantai sebagaimana sukses pada Securitization Chain di AS. 2). Melakukan koordinasi, pembentukan synergy antara para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti lembaga penjamin/Asuransi, Modal Ventura bersama para pelaku pasar, regulator untuk mengikat diri kedalam “Risk Sharing”

 

MEKANISMENYA

Pada sistem lama, setiap peminjam akan membayar hipotek (morgage payment) langsung ke kreditor setiap bulan. Dan risiko ada pada kreditor. Pada sistem Derivatif Koperasi, Peminjam meng-hipotekan asetnya kepada Kreditor, selanjutnya Kreditor akan menjual pada Bank Investasi. Sehingga risiko Kreditor hanya kurang dari 10% saja, jika terjadi masalah.

Selanjutnya, Bank Investasi menggabungkan ribuan hipotek dan pinjaman termasuk: Commercial Morgages, Corporate Buy-out Debt, Home Morgages, Car Loan, Credit Card Debt dan lainnya untuk menjadi obligasi hutang atau dikenal dengan sebutan CDO (Colletaralized Debt Obligation). Kemudian CDO tersebut dijual ke para Investor dari seluruh dunia. Tetap dengan sistim syar’iyah. Untuk pengamanan bagi para Investor maka dilakukan pertukaran kredit atau dikenal dengan nama CDS (Credit Default Swap), untuk mengamankan masing-masing CDO yang dibeli oleh Investor.

Ketika para peminjam selaku pemilik asset mau membayar cicilan rumahnya (morgage Payments) atau mau menebus asset lainnya, bukan lagi kepada kreditor, tetapi langsung ke Investor yang berasal dari seluruh dunia. Hanya dengan memperlihatkan bukti pelunasan pembayaran kepada Investor. Mekanisme CDS dikembangkan pertama kali di tahun 1990-an oleh sebuah lembaga yang bekerja untuk JP Morgan. CDS didesain untuk mengalihkan risiko default atas aset yang dikelola kepada pihak ketiga (Nomura Research, 2004).

Transaksi CDS awalnya dilakukan tanpa standar dokumentasi baku sehingga menciptakan celah kecurangan yang dapat dimanfaatkan oleh penjual (asymmetrical information). Maka ketika terjadi credit event, penjual dan pembeli CDS lebih sering bersengketa ketimbang memberikan penyelesaian sesuai kontrak. Berangkat dari besarnya potensi asymmetrical information tersebut, pada tahun 1999, ISDA (International Swaps and Derivatives Association) membuat standar baku kontrak derivative dan memberikan standar definisi terhadap poin-poin dalam kontrak.

Saat ini terdapat kecenderungan tingginya spread CDS di negara-negara berkembang dan emerging market, seperti Indonesia. Kajian awal IMF Report (2013) menemukan bahwa kenaikan spread CDS mengindikasikan meningkatnya risiko kredit dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi, kondisi pasar obligasi sehingga mendorong biaya pinjaman. Lebih jauh, CDS juga dapat mendorong stabilitas finansial dan dapat menggeser potensi risiko. Dalam periode krisis/instabilitas ekonomi, IMF menemukan bahwa spread CDS bergerak lebih volatile dan dapat meningkatkan risiko karena faktor systemic linkage yang ia miliki.

 

CDS – CREDIT DEFAULT SWAP

Konsep CDS (credit default swap) dirintis oleh JPMorgan Chase pada pertengahan 1990- an, untuk memungkinkan bank, hedge fund, dan institusi keuangan lainnya untuk mentransfer risiko untuk utang korporasi, KPR, obligasi daerah, dan instrumen kredit lainnya. Pada tahun 2007, pasar dalam CDS telah tumbuh dua kali ukuran pasar saham Amerika, dan karena industri ini adalah sebagian besar tidak diatur, beberapa masalah serius mulai muncul.

 

APA SAJA POTENSI PINJAMAN YANG BISA DI HIPOTEKAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang terbesar di dunia, sehingga Komisioner KPK – Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan pernyatan hasil kajiannya mereka antara lain menemukan data bahwa potensi pendapatan Negara adalah lebih dari 16,000,000,000,000,000 (enam belas ribu trilun) per tahun. Namun, APBN kita yang hanya 2.010  trilun pertahun, ternate masih selalu mengalami deficit. Oleh karena itu, melalui mekanisme ini diharapkan kita bisa memberikan sumbangan kepada APBN lebih mendekati potensi pendapatan Negara yang seharusnya kita terima. :

 

PENGELOLAAN HUTAN

Indonesia adalah Negara dengan Hutan Terluas Di Dunia, bahkan semua negara di dunia menyebut Indonesia adalah Paru-paru Dunia Terbesar. Letaknya di pulau sumatra, kalimantan dan sulawesi. Bumi ini sangat tergantung sekali dengan hutan tropis ini untuk menjaga keseimbangan iklim karena hutan hujan amazon tak cukup kuat untuk menyeimbangkan iklim bumi.

Pertama; Penjualan O2, Hutan Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa, menjadi Negara penghasil O2 terbesar di Dunia. Oksigen (O2) berfungsi dalam mengurangi pencemaran CO2 di udara. Karbon dari CO2 ini disimpan di dalam jaringan tumbuhan (kayu) yang kemudian kayu ini berguna bagi manusia. Suatu laporan menyebutkan bahwa sebatang pohon selama hidupnya diprediksi mampu menyerap 7.500 gram karbon. Berdasarkan kesepatan pada Kyoto Protokol, diwajibkan semua Negara/perusahan yang mengeluarkan emisi atau dikenal dengan nama quantified emission limitation and reducation commitment (QELROs) seperti CO2, CH4, N2O, HFC, PFC dan SF6 (basket of gases) dan disertakan dengan CO2. Untuk membayar O2 kepada Negara penghasil O2. Sesuai amandemen pada Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global.

Kedua; Hutan Tanaman Industri, Indonesia adalah Negara yang memiliki 126 juta Ha lahan hutan, yang terbesar kedua setelah Brasil dibawah garis Khatulistiwa.

Ketiga; Pengelolaan kekayaan laut, Negara ini punya Lautan terluas di dunia, hingga tidak heran memiliki jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki negara lain. Indonesia letaknya sangat strategis dikepit oleh dua samudera yaitu samudera hindia dan samudera pasifik.

Keempat; Pengelolaan sumber mineral, minyak dan gas, Cadangan Gas Alam, Emas, Nickel, Batubara dan Minya Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Kelima; Hasil Pertanian Dan Perikanan, Tak ada yang meragukan kualitas tanah Negeri Kita yang sangat-sangat subur . Hampir semua lahan di Negeri Kita bisa ditanami Tumbuhan-tumbuhan apapun. Namun sayang, harusnya kita bisa seperti Filipina yang jadi Eksportir Pisang, Thailand ekpor beras dunia, dan Malaysia yang menguasai Kelapa Sawit dunia, atau seperti Swiss dan Brazil yang jadi Rajanya Coklat dan Kopi.

 

MANFAAT DERIVATIF BAGI KOPERASI

Hakekat dari Transaksi derivatif adalah upaya melindungi nilai (hedging) atau mengelolah manajemen resiko, akan tetapi transaksi derivatif berkembang sedimikian rupa sehingga secara subjektif atau keinginan dan tujuan dari pihak yang berkontrak mempergunakannya sebagai ajang untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

 

SALAH SATU KEGUNAAN DERIVATIF

Sebagai suatu alat untuk mengalihkan risiko. Contohnya, petani dapat menjual kontrak berjangka atas hasil panenan kepada spekulator sebelum panen dilakukan. Si petani melakukan perlinsungan nilai atas risiko naik atau turunnya harga panenan dan si spekulator menerima pengalihan risiko ini dengan harapan imbalan yang besar. Sipetani mengetahui secara pasti nilai jual hasil panen yang akan diperolehnya kelak dan si spekulator akan memperoleh keuntungan apabila harga jual mengalami kenaikan namun apabila harga jual mengalami penurunan maka ia akan mengalami kerugian.

Arbitrasi atau juga dikenal dengan istilah asing “arbitrage” ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan antara satu aset acuan dan aset acuan lainnya misalnya dengan memanfaatkan perbedaan antara nilai Indeks LQ-45 (ILQ-45) di Bursa Efek Jakarta ( spot market ) dan nilai ILQ-45 pada KBIE di Bursa Efek Surabaya (futures market). Ada banyak sekali instrumen finansial yang dapat dikategorikan dalam kelompok derivatif namun opsi / kontrak berjangka dan swap adalah yang umum dikenal.

Penulis adalah Pimpinan Paripurna Komite Luar Negeri Dekopin.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*