Modal Awal Pendirian Perusahaan Fintech Rp 2,5 Miliar

Pipnews.co.id, Semarang 31 Oktober 2017

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 pada Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Langsung Berbasis Teknologi Informasi (LMPUBTI) atau Peer-to-Peer Lending.

Kepala OJK Kantor Regional III Jateng-DIY, Bambang Kiswono, mengatakan, layanan atau usaha yang sering dipakai untuk inovasi di bidang jasa finansial seperti itu adalah financial technologi (fintech).

“Adanya POJK tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena fintech memberikan layanan berbasis teknologi sehingga lebih cepat aksesnya,” kata Bambang, dalam jumpa pers di Semarang, (30/10/2017).

Ia menyebutkan, jenis usaha fintech di Indonesia bervariasi. Di antaranya, lending, payments, crowdfunding, juga retail investing. Dalam POJK tersebut, penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi telah diatur.

Hingga 27 Oktober 2017, perusahaan fintech yang terdaftar di OJK sebanyak 25 perusahaan dan satu perusahaan telah mendapat izin usaha. “Di antara 25 perusahaan yang telah terdaftar itu, terdapat satu perusahaan fintech yang memiliki cabang di Semarang, yaitu PT Investree Radika Jaya,” ucapnya.

Mengutip Tribun Jateng, dalam POJK itu disebutkan, aturan badan hukum fintech harus berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi. Modal yang disetor bagi PT, paling sedikit Rp 1 miliar dan modal bagi koperasi paling sedikit Rp 1 miliar. Modal tersebut harus dibayarkan pada saat pendaftaran.

“Berbeda dari proses pendaftaran, pada saat pengajuan permohonan perizinan, fintech wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar,” jelasnya.

Kemudian, perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki WNI dan/atau WNA, dan/atau badan hukum asing dengan porsi kepemilikan paling banyak 85 persen.

Fintech yang akan melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib mengajukan permohonan ke OJK. Sedangkan bagi perusahaan yang telah beroperasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat enam bulan setelah POJK ini berlaku.

“Penyelenggara fintech wajib mengajukan permohonan izin sebagai fintech dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK,” tambahnya.

Dalam hal jangka waktu satu tahun tersebut telah berakhir, fintech yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar fintech dinyatakan batal. “Penyelenggara fintech yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK,” ujarnya.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Kantor Regional III Jateng-DIY, Indra Yuheri, menambahkan, lewat ketentuan POJK, fintech aman untuk digunakan masyarakat. Sinergi fintech dengan industri jasa keuangan harus dilakukan agar bisa tumbuh bersama dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

“Sinergi ini bisa dilakukan bank yang berbisnis inti di UMKM dengan fintech yang menyediakan platform UMKM digital,” tambahnya.

Selain sinergi dengan industri jasa keuangan, OJK melihat perkembangan fintech harus mencermati beberapa hal, di antaranya perlindungan konsumen dan perlindungan data negara.

Perlindungan data pengguna, katanya, sangat perlu diperhatikan mengingat potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeur dari kegiatan fintech.

“Faktor pelindungan data pengguna sangat perlu mengingat isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja di antaranya serangan hacker, malware, dan lainnya,” katanya. (Yan)

Sumber : Tribun Jateng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*