Direktur Eksekutif Kopkun Institute : Banyak Koperasi Melenceng dari Cita-cita Pendiri

Pipnews.co.id, Banyumas 16 November 2017

Melencengnya praktik perkoperasian dari falsafah dan cita-cita pendiri koperasi, membuat koperasi jauh dari upaya menyejahterakan para anggotanya. Di banyak tempat terbukti koperasi hanya sebatas papan nama dan operasionalnya tak jauh dari badan usaha kapitalistis. Hal itu disampaikan pegiat koperasi Banyumas, Firdaus Putra Aditama saat menanggapi maraknya koperasi yang tinggal papan nama dan disalahgunakan untuk kepentingan orang tertentu.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, hingga kini masih harus terus diperjuangkan. ’’Sebagian ‘koperasi’ yang masih berdiri kini bahkan bergerak menjauh dari cita-cita pendirinya. Asas gotong royong ditinggalkan, kesejahteraan anggota dan keadilan sosial diabaikan. Butuh kerja keras, proses dan waktu bagi para pegiat koperasi untuk kembali menghidupkan koperasi,’’jelasnya. Sebagaimana di wilayah lain, kata Firdaus, mayoritas koperasi yang beroperasi di Banyumas adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Sementara koperasi yang bergerak di sektor riil yaitu produksi dan konsumsi kurang tumbuh. Sebagian KSP dalam praktiknya dipandang tak jauh berbeda dengan koperasi palsu atau rentenir berbadan hukum koperasi. ’’Lembaga yang menamakan diri koperasi tersebut bahkan disalahpahami dan disalahpraktikan sebagai badan usaha yang berorientasi keuntungan laiknya Perseroan Terbatas (PT).

Praktiknya salah kaprah, pengurus berusaha keras membesarkan koperasi namun melupakan kesejahteraan anggotanya,’’ jelas Direktur Eksekutif Kopkun Institute, Purwokerto ini. Seperti diketahui, praktik operasi sebagian KSPdi wilayah pelosok pedesaan yang kerap disebut juga sebagai bank pelecit, bank harian, bank ucekucek sempat meresahkan masyarakat. Larangan operasional KSPdiberlakukan oleh warga di Desa Tiparkidul dan Desa Karangbawang, Kecamatan Ajibarang.

Terjerat Utang

Meski untuk mengakses kredit ini mudah, namun bunganya cukup tinggi. Akibatnya banyak warga, pedagang terjerat utang dan mereka pun kurang diajarkan untuk menabung. ’’Tak ayal, pada praktik koperasi palsu, tentu saja hanya menguntungkan segelintir orang, entah ’’pengurus’’ atau ’’pemilik’’ koperasi partikelir semacam itu.

Dalam kasus ini koperasi tidak dipahami sebagai usaha berasas kebersamaan, kesinambungan dan kesesuaian dengan kebutuhan anggota,’’ papar aktivis forum koperasi Asia Afrika tersebut. Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) PCNU Banyumas, Indra Purnomo membenarkan jika selama ini kelemahan operasional koperasi adalah masih minimnya pengetahuan dan konsistensi pengurus koperasi yang ada saat ini.

Akibatnya gerakan ekonomi kerakyatan yang harusnya menjadi penolong anggotanya yang lemah justru tak bisa bergerak. Makanya pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus mendorong koperasi bisa tumbuh secara ideal. Faktor sumber daya manusia harus benar-benar menjadi penentu kuatnya kelembagaan koperasi.

Dalam kelembagaan itu berbagai nilai, aturan main, peran, hak kewajiban, visi dan misi koperasi menjadi modal sosial, pijakan dan dasar perekat pengurus dan atau anggota. ’’Tanpa value (nilai) berupa prinsip dasar koperasi, ketika terjadi konflik, dipastikan mudah untuk pecah. Karena dalam koperasi bukan berbicara keuntungan atau profit saja, tapi bicara soal yang universal seperti soal keadilan, tentang gotong royong, tentang kemanusiaan, dan lain-lain. Itulah yang bisa menjadi jangkar dari organisasi,’’ jelasnya.

Selain nilai, para pengurus dan anggota koperasi diharapkan paham dan mampu menjalankan perannya masingmasing. Pengurus koperasi idealnya harus menerjemahkan menjadi struktur tata kelola dan distribusi peran, sistem atau aturan mainnya dan paling penting adalah strateginya. ’’Jadi meski modal penting, namun permasalahan permodalan bisa diatasi dengan kreativitas SDM,’’katanya. (Yan)

Sumber : Suara Merdeka

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*