Gara-Gara Peraturan Menteri Perhubungan 152/2016 Koperasi TKBM di Pelabuhan Terancam Bubar

Pipnews.co.id, Jakarta 16 November 2017

Entah dengan alasan apa, Menteri Perhubungan Budi  Karya telah mengabaikan kehadiran Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan seluruh Nusantara. Hal ini terungkap melalui  Peraturan Menteri Perhubungan No. 152 Tahun 2016 yang menyatakan perusahaan bongkar muat barang di pelabuhan adalah Badan Hukum  Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Dengan  hanya menyebut  badan hukum PT  sebagai pelaksana bongkar muat barang di kawasan pelabuhan, itu sama artinya Badan Hukum Koperasi tidak diperbolehkan lagi.  Padahal  Koperasi TKBM sebagai pengerah tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan  seluruh Indonesia  sudah beroperasi dan eksis sejak tahun 1989, atau sudah berusia 28 tahun.

“Lantas, ada apa alasan Menteri Perhubungan Budi Karya mengabaikan kehadiran Koperasi TKBM di pelabuhan-pelabuhan. Apa dia benci dengan Koperasi TKBM, yang justru merupakan milik para tenaga kerja bongkar muat,” tegas Ketua Induk Koperasi TKBM Soegito BA, dengan dana kesal dalam percakapan dengan Pipnews.co.id di kantornya.

Kata dia, akibat terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152/2016 tersebut, kini para pengelola Primer Koperasi TKBM seluruh Indonesia,  yang jumlahnya 97 unit dengan jumlah anggota 70.000 orang menjadi resah. Mereka menganggap kehadiran koperasi di pelabuhan  terancam bubar.

Lantaran itu mereka meminta kepada pemerintah, agar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 ditinjau ulang.  “Artinya, kami pengerah tenaga kerja Koperasi TKBM seluruh Indonesia menolak terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152/2016 tersebut,” ujarnya.

Seraya menambahkan, apabila peraturan menteri perhubungan dimaksud tidak ditinjau ulang, boleh jadi tenaga kerja bongkar muat seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Koperasi TKBM akan mengadakan unjuk rasa.

Menurut Soegito, kehadiran Koperasi TKBM bagi para tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan sangat bermanfaat. Banyak kebutuhan para tenaga kerja dipasok melalui koperasi, di antaranya kebutuhan sembako dan simpan pinjam. Bahkan, tidak sedikit diantara Koperasi TKBM yang mampu memberikan beasiswa bagi putra-putri para tenaga kerja.

Karena itu Soegito merasa heran, mengapa kehidupan koperasi dipelabuhan dibinasakan.” Bukankah koperasi, adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya,yang dalam hal ini adalah tenaga kerja bongkar muat,” imbuhnya .

Soegito mengatakan, peraturan menteri sebelumnya memang sangat berbeda dengan perturan menteri sekarang. Ia memberi contoh dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  60 Tahun 2014, yang ditandatangani  mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, bahwa  selain Perseroan Terbatas, Koperasi juga boleh mengelola pengerah tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Berikut kutipan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014. Pada BAB II Kegiatan Usaha Bongkar Muat Barang, Pasal 2 ayat (4) mengatakan : Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Badan Hukum Indonesia, yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Bandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 152 Tahun 2016 BAB I, Pasal (1) ayat (1), Perusahaan bongkar muat adalah Badan Hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang melakukan usaha jasa terkait dibidang angkutan di perairan khusus untuk kegiatan bongkar muat barang.  Pada peraturan menteri ini, kata koperasi sudah dihilangkan.

Sementara itu, Sekretaris Induk Koperasi TKBM Hermansyah R. mengatakan, jasa bagi Koperasi TKBM sebagai pengerah tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, sesungguhnya tidaklah besar-besar amat. Hanya 10 persen dari total biaya jasa bongkar muat secara keseluruhan.

“Itulah yang dikutak-katik mengelola Koperasi TKBM,” ujar Hermansyah. Ia menambahkan, sisanya yang  90 persen dibagi sebagai berikut,  untuk buruh (65 %), kesejahteraan (15 %) dan asuransi (10 %).  Pembagian jasa ini kata dia sesuai dengan Keputuan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007. (Yan)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*