Dekopin : Koperasi Perlu Mendapat Keringanan Pajak

Pipnews.co.id, Jakarta 9 Desember 2017

Pajak PPh final 1% bagi koperasi dan UKM yang mempunyai omzet sampai RP 4,8 miliar pertahun dan dibayar setiap bulan dalam PP No. 46/2013 merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memahami esensi bisnis baik bagi koperasi maupun ukm.

“Oleh karena itu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta agar pemerintah dapat membuat kebijakan baru tentang keringanan pajak bagi koperasi,” kata Ketua Dekopin Agung Sudjatmoko dalam Semiloka tentang Kebijakan Pajak dan Eksistensi Koperasi, yang digelar Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN)  di Hotel Sheraton Jogyakarta. Semi (6/12/2017).

Bukan hanya itu saja lanjut Agung, kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari 240.000 juga sebagai bentuk kebijakan yang memberatkan anggota koperasi karena rata-rata anggota koperasi adalah wongcilik.

“Bahkan, masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada koperasi, seperti pajak atas SHU, tidak adanya jaminan atas simpanan anggota pada koperasi dan lain sebagainya. Sebagai contoh tabungan masyarakat di bank dijamin oleh LPS sampai 2 miliar, sedangkan di koperasi tidak ada sama sekali,” ujarnya.

Meski begitu, Agung juga mengimbau agar koperasi taat pajak. “Untuk itu koperasi harus melakukan perubahan untuk fokus mengembangkan usaha, memodernisasi manajemen koperasi dan membangun jaringan usaha serta menyusun strategi merintis konglomerasi usaha koperasi untuk kesejahteraan anggota,” jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menkeu Pengawasan Pajak Puspita mengatakan, lebih baik sekarang kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah perpajakan koperasi ini. Semua bisa dibicarakan dan dirumuskan untuk memudahkan koperasi dan staf pajak dalam melakukan pemungutan pajak bagi koperasi.

Suprapto, Asdep Perpajakan Kemenkop dan UKM yang juga hadir dalam acara ini mengatakan, selama aturan perpajakan seperti itu tidak ada pilihan lain koperasi harus patuh pada peraturan yang ada. “Masalahnya di perbedaan persepsi menerjemahkan peraturan perpajakan dan ketidaktahuan pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangan,” katanya.

Untuk itu lanjut bdia, perlu disusun panduan teknis perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak bagi koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Keuangan untuk menjadi panduan bagi staf pajak dan pengurus koperasi sehingga ada kejelasan pajak bagi koperasi, yang tidak menimbulkan pengenaan pajak berulang-ulang di koperasi. (Yan)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*