Dekopin : Sendainya Distribusi Pupuk Tetap oleh KUD, Kelangkaan Pupuk Tidak Terjadi

Pipnews.co.id, 25 Januari 2018]

Saat ini harus kita akui bersama, bahwa masa kejayaan Koperasi Unit Desa (KUD) hanya tinggal cerita. Di masa Orde Baru-pada awal tahun 1980-an, peran koperasi khususnya KUD sangatlah strategis. Di masa itu KUD mampu beroperasi dari hulu dan hilir. Maka tak heran, bagi petani saat itu keberadaan KUD sangat penting karena menjadi sandaran hidupnya.

Sayangnya, sejak reformasi bergulir, sejak itu pula peran KUD terpinggirkan, bahkan terkucilkan. Peran KUD yang dulu juga berfungsi dalam penyediaan pupuk, obat-obatan pertanian, bibit dan kredit, saat ini banyak yang tidak berfungsi lagi. Semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar.

“Akibatnya, seperti akhir-akhir ini terjadi, ketika siap-siap masa panen Kementerian Pertanian melaporkan stok beras mencukupi.  Tapi dilain pihak disaat bersamaan Kementertian Perdagangan melakukan impor beras dari luar negeri. Sebaliknya saat memasuki masa panen, pupuk juga menghilang,” kata Wakil Ketua Umum Dekopin Moh. Sukri pada pembukaan Rapat Anggota Program (RAP) Induk Koperasi Unit (Induk KUD) Tahun 2018 di Hotel Millenium, Jakarta (24/1/2018).

Hadir dalam acara yang dibuka Sekretaris Kementerian dan UKM Agus Muharram, sejumlah pebisnis mitra luar negeri Induk KUD dari  China, Jepang, Taiwan, Malaysia dan Singapura. Di sana juga tampak pebisnis ulung tekstil Marimutu Sinivasan dari PT Texmaco Group dan Pakar pertanian dan perberasan HS. Dilon.

Sukri melanjutkan, seandainya saja pendistribusian pupuk tetap diserahkan ke KUD, persoalan langkanya pupuk tak akan terjadi. Karena KUD jelas alur pendistribusiannya kepada para petani. Jika misalnya ada yang menyimpang langsung bisa diketahui dan dapat diberi sangsi pidana.

“Demikian pula dengan ketersediaan gabah dan beras, dengn berperannya KUD saat itu maka pemerintah tahu persis berapa stok gabah dan beras. Hal ini dikarenakan adanya link and matc antara KUD dan petani,” ujar Sukri.

Sedang terkait dengan apa yang sedang dilakukan Induk KUD dengan mengembangkan rekayasa usaha melalui kerjasama kemitraan Dekopin sepenihnya mendukung. “Akan tetapi pertanyaannya, apakah rekayasa usaha tersebut ada link and mact dengan usaha anggotanya,” lanjut Sukri dengan nada bertanya.

Kata dia, bagi Induk KUD dan anggotanya yang tak lagi bergerak di sektor pertanian atau pangan, seharusnya dapat melakukan rekayasa usaha tanpa beban (nathing talose). Apa sebab?. Karena sejatinya KUD itu hanya sekadar bentuk, sedangkan yang esensial adalah spirit koperasinya. KUD bisa berubah bentuk menjadi apa pun selama masih berwujud koperasi dengan visi menyejahterakan anggota dan memneri dampak sosial bagi masyarakat.

“Sebaliknya, dengan rekayasa ualang, koperasi akan peroleh vitalitas baru dengan daya ungkit lebih besar. Itulah koperasi perubahan yang memiliki kapabilitas dinamis (dynamic capability)  sehingga selalu adaptif dengan tuntut zaman,” imbuhnya.

Dekopin, menurut Sykri menyadari betul tantangan dan hambatan dari perjuangan untuk merevitalisasi usaha KUD sangat berat. Hambatan tersebut tidak hanya datang dari pemilik kebijakan, tapi juga para pemburu rente serta masyakarat itu sendiri.

Tantangan dan hambatan itu timbul, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan meraka tentang manfaat berkoperasi, juga kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai koperasi. “Apalagi di era otonomi daerah saat ini, mayoritas Kepala Dinas yang membidangi koperasi tidak memahami koperasi, apalagi untuk berpihak,” tandas Sukri.

Sebagai contoh Sukri menjelaskan. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, Dekopin menerima tembusan surat dari salah seorang Bupati di Sumatera Utara, yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Pada pokoknya surat tersebut menyampaikan dari 24 KUD di Kabupaten tersebut, saat ini hanya tiga yang berfungsi.

Aset dari 24 KUD tersebut yang ada diantaranya Gedung, Lantai Kios Jemur (GLKJ) kapasitas 130 ton, dan 23 KUD juga me GLK kapasitas 30 ton. Aset teresebut saat ini banyak difungsikan tidak sesuai tujuannya, bahkan banyak yang terbengkalai. Bupati tersebut mohon Presiden untuk menyerahkan aset teresbut kepada pemerintah kabupten.

Menanggapai tembusan surat tersebut, Dekopin membuat balasan yang ditembuskan ke Presiden, yang pada popoknya meminta agar, (1) Aset-aset teresebut tetap mejadi aset koperasi, (2) Meminta Bupati tersebut merevitalisasi KUD yang tidak aktif agar kembali aktif, melalui langlah-langkah ; Menyelenggarakan Rapat Anggota Khusus dalam penggantian Pengurus KUD. Menyusun business plan KUD; dan Program-program pemberdayaan KUD demi kepentingan masyarakat sekitar.

Pada akhir November 2017, Bupati tersebut kembali mengirim surat kepada Presiden, pada pokonya mengatakan telah merevitalisasi 3 KUD dari 21 KUD yang aktif, namun meburut Bupati 3 KUD tersebut tidak mampu mengelola aset KUD yang ada. Sehingga tetap meminta kepada Presiden untuk diserahkan kepada pemerintah kabupaten.

Terhadap Bupati tersebut, pada akhir Desember 2017 lalu, Pusat KUD Sumatera Utara  bereaksi dan membalas surat Bupati yang kedua. Contoh yang disebutkan itu menunjukkan berserakannya aset KUD yang tidak terurus.

“Pertanyaannya, di Indonesia ada berapa kabupaten, dan aset-aset KUD yang saat ini tidak berfungsi, apakah terdata di Pusat KUD?. Apabila terdata mari kita himpun dan kita bergerak bersama untuk mengembalikan aset-aset tersebut bagi kepentingan koperasi,” kata Sukri. Ia menambahkan, saatnya sudah saatnya Induk KUD bangkit bersama  anggotanya 31 Pusat KUD dan 8.500 unit KUD tersebar dari Aceh hingga Papua. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*