Kebijakan Penguasaan Distribusi Mengganggu Stabilitas Usaha Koperasi

Pipnews.co.id, Purwokerto 14 Desember 2017

Rencana kebijakan Menteri Perdagangan RI tentang pemberian peluang jejaring ritel modern untuk mendistribusikan barang sampai ke toko-toko kecil dinilai mengganggu stabilitas usaha koperasi. Ada kekhawatiran apabila kebijakan tersebut diimplementasikan, yaitu akan mematikan warung-warung kecil yang dikelola oleh koperasi dan masyarakat karena tergantikan oleh para peritel jejaring nasional.

Akibatnya, terjadi monopoli pasar oleh beberapa pengusaha ritel besar karena kapasitas jalur distibusinya dan hal itu melanggar UU Persaingan Usaha. Hal itu terungkap dalam diskusi gerakan koperasi Kabupaten Banyumas dengan tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di ruang rapat lantai 2 Kopkun, pekan lalu.

Diskusi itu diikuti oleh Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Banyumas, Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (Kowapi) Banyumas, Kopkun, Kopkun Institute, KUD Tani Maju, KUD Rukun Tani, Koperasi Pasar Manis (Kopamas) serta beberapa pegiat dan aktivis muda koperasi Banyumas.

Perwakilan dari Kopkun Institute, Budi mengatakan, apabila kebijakan dari Menteri Perdagangan diberlakukan akan terjadi praktik monopoli ritel oleh pelaku ritel berjejaring nasional. Kepemilikan modal yang besar dari pemilik ritel berjejaring nasional akan mematikan para pelaku ekonomi kecil. Pada saat pelaku ritel kecil mati, maka pada saat itu peritel jejaring nasional akan merdeka untuk menerapkan harga berapa saja. ”Ini berpotensi sangat merugikan masyarakat,” katanya.

Pegiat Kopamas Purwokerto, Isman mengaku telah kehabisan akal dan nalar bagaimana memecah kebuntuan sistem distribusi yang tidak berpihak pada koperasi dan UMKM. ”Kalau KPPU bersedia meluangkan waktunya menyelesaikan persoalan ini, kami selaku penggerak koperasi di Banyumas siap menunjukkan realitas yang ada di lapangan, sehingga KPPU memiliki data yang valid dalam persoalan ini,” katanya.

Menghisap Peluang

Ketua KUD Rukun Tani Cilongok, Danan Setyanto, mengemukakan, defenisi tentang pasar tradisional dan pasar modern telah mengaburkan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern. Hal ini menyebabkan hadirnya pasar modern secara liar dan harus berhadapan langsung dengan pelaku UMKM.

”Jam operasional yang memungkinkan 24 jam telah menghisap peluang omzet para pelaku UMKM, khususnya yang beroperasi di malam hari, termasuk pedagang kaki lima,” ujarnya. General Manager KPRI Neu Banyumas, Sarwono berharap KPPU memberikan masukan kepada Kemendag tentang rencana kebijakan tersebut. Bagaimanapun juga warung rakyat ialah tempat dimana rakyat bertemu dan berinteraksi serta mengkomunikasikan ragam kebutuhannnya.

Sementara itu, Direktur Pengawas Kemitraan KPPU, D e d y Sani Ardi, mengatakan, bahwa kontribusi UMKM relatif kecil dan bahkan cenderung stagnan. Hal ini kemudian melahirkan hipotesa bahwa ada hubungan yang tidak seimbang antara pelaku usaha besar dan kecil. ”Bagaimana yang kecil menaikkan posisi tawar terhadap yang besar, inilah yang menjadi concern kami selaku KPPU,” ujarnya.

Terkait dengan aspirasi para penggerak koperasi Banyumas, Dedy mengatakan, pada 2002, KPPU pernah merekomendasikan kepada bupati dan gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat zonasi dalam bisnis usaha ritel. Sedangkan tentang distribusi, kata dia, salah satu prinsip di KPPU setiap orang berhak untuk besar, namun yang besar tidak boleh melakukan praktik tidak adil untuk membunuh para pesaingnya yang kecil. ”Demikian halnya dalam bidang distribusi di usaha ritel,” tegasnya. (Sumber Suara Merdeka/Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.