Makin Banyak UKM Berbadan Hukum, Pasca Penurunan Pajak Final UKM dari 1 Persen Menjadi 0,5,%

Pipnews.co.id, Surabaya — Kebijakan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen oleh pemerintah yang diberlakukan sejak 1 Juli 2018, diakui Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, berdampak positif pada meningkatnya badan hukum UKM secara signifikan.

Meski tidak menyebutkan berapa angkanya, namun dia mengakui hal itu sebagai sebuah capaian yang harus diapresiasi. “Jadi dengan penurunan tersebut sudah berpengaruh meningkatnya jumlah badan hukum UKM, karena tidak lagi dikejar oleh pajak,” ujarnya saat mewakili Presiden Jokowi membuka Rakernas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) ke-XXIX di Surabaya, Jatim, Selasa (10/9).

Puspayoga menambahkan, bahwa meningkatnya badan hukum UKM ini sejalan dengan tujuan skema PPh Final 0,5 persen dapat dimanfaatkan Wajib Pajak Badan, seperti koperasi, CV, Firma, dan PT yang peroleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 Miliar.
Lanjut dia, pemerintah menurunkan pajak UKM menjadi 0,5 persen itu, memang bertujuan agar UKM memiliki badan hukum resmi. “Jadi sekarang sudah banyak yang berbadan hukum,” tandas Puspayoga lagi.

Pada kesempatan tersebut, Puspayoga juga mensosialisasikan program pemerintah lainnya yakni penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari sebelumnya 22% menjadi 7 persen, kepada pelaku UKM peserta Rakernas. “Sudah turun jauh loh. Ini agar dimanfaatkan oleh anggota Iwapi, koordinasi dengan Bank Mandiri, BRI, BNI, BPD dan lainnya. Harus koordinasi dengan baik. Karena yang mau saya katakan bahwa menurunkan bunga KUR itu gak gampang,” pungkasnya.

Selain itu Puspayoga juga menjelaskan tentang program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kata dia, program tersebut sudah terintegrasi baik dengan beberapa Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, maupun Badan Ekonomi Kreatif, serta lembaga pembiayaan ekspor-impor.

Masih menurut Puspayoga, program KITE pertama kali dikucurkan kepada pengrajin tembaga Tumang, di Boyolali untuk mendapatkan bahan baku impor. Mereka kemudian diberikan insentif berupa pembebasan bea, cukai dan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). “Program KITE diresmikan Presiden Jokowi di Tumang, Boyolali. Jadi, kalau UKM mau impor tidak kena pajak masuk. Begitu juga saat di ekspor juga tidak kena pajak. Mereka itu banyak yang membuat meja, alat-alat dapur dan lampu untuk diekspor ke Eropa dan AS,” katanya.

KITE ini lanjut Menkop juga merupakan upaya pemerintah memfasilitasi dan mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) nasional agar berkembang. Oleh karena itu, Puspayoga berharap para pelaku IKM dapat memanfaatkan kemudahan tersebut melalui badan usaha seperti koperasi, yang akan memfasilitasi impor bahan baku untuk produksi melayani pasar ekspor.

Sementara itu Ketua Umum Iwapi Nita Yudi menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengembangkan sektor mikro, pada usaha sektor Mikro kecil di daerah dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan membuka akses pasar bagi masyarakat. Ia mengklaim anggotanya sudah mencapai 30 ribu orang dari kalangan wanita. “Rakernas ini kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah harus bermanfaat kepada anggota Iwapi. Mari kita jadi mitra strategis pemerintah,” ucap Nita.

Adapun, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hanya mengutip apa yang disampaikan Bung Karno, bahwa ada tiga hal yang harus disiapkan oleh sebuah bangsa yang sedang membangun yaitu human skill investment, material investment dan mental investment. Menurut Khofifah saat ini Bangsa Indonesia masih harus bekerja keras untuk melakukan ketiganya. 

“Saya mohon ini jadi catatan kita bersama dalam Rakernas Iwapi ini. PR kita sebagai sebuah bangsa pertama adalah persatuan, kedua persatuan, ketiga persatuan. Jadi bagaimana mempersatuan yang berbeda ini,” imbuh Khofifah.

Material investment sendiri terkait berbagai pemenuhan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur. Kemudian human skill investment terkait penyiapan ketrampilan manusia Indonesia. Sedangkan mental investment terkait dengan karakter manusia Indonesia yang oleh Presiden Jokowi disebut revolusi mental.

“Yang tidak kalah penting yang disampaikan Bung Karno adalah Mental Investment. Pada 5 tahun yang lalu Pak Jokowi berpesan kepada kita bagaimana bangsa ini pentingnya revolusi mental,” pungkas Khofifah. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.