Tia Adityasih: “KJA Siap Bermitra Dengan Koperasi dan UKM”

Pipnews.co.id, Jakarta 7 Juni 2018

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2014 yang intinya mengizinkan para akuntan yang memiliki Chartered Accountant (CA) untuk membuka Kantor Jasa Akuntan (KJA). KJA berbeda dengan akuntan publik. Sedang KJA kerap juga disebut akuntan berpraktik.

Seiring waktu, jumlah KJA semakin menjamur. Sayangnya belum ada wadah yang menaunginya. Karena itu, Menteri Keuangan meminta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menaungi para KJA. Untuk itu, dibukalah kompartemen KJA di IAI. Hal itu disampaikan Dra Tia Adityasih, SH., M.Ak., CPA., CA., Ketua Kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Peran KJA, menurut Tia, sangat besar, di antaranya, membantu pihak-pihak lain untuk membuatkan laporan keuangan, juga ada jasa konsultasi, membuat proyeksi keuangan, dan sebagainya. “Membuat laporan keuangan tidak bisa sembarangan. Harus ada standar akuntansi dalam penyusunannya,” terang yang juga Partner Assurance Services di Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro dan Surja ini.

Tidak itu saja, dikatakan Tia, koperasi dan UMKM bisa menggunakan jasa keuangan karena laporan yang dibuat para KJA sudah sesuai standar akuntasi yang berlaku dan bankable.

Ada pun manfaat menggunakan KJA, seperti dijelaskan Tia adalah laporan yang disajikan sesuai standar, laporan menjadi bankable, laporan bisa diperoleh setiap bukan agar pengusaha bisa melakukan analisis mengenai perkembangan usahanya, para UMKM bisa taat pajak, dan usaha yang laporan keuangannya dikelola dengan baik akan dapat berkembangan karena keputusan yang diambil semakin tepat.

Saat ini KJA sudah ada di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. “Kalau pembukuan sebuah usaha sudah baik, maka pemilik usaha bisa meminjam uang ke bank,” urai Tia.

Dari sisi fee, menurut Tia, tentu tidak mahal, disesuaikan dengan jenis usahanya. “Adalah baik bila pemilik usaha sejak awal sudah memiliki laporan keuangan yang baik, sehat, dan transparan. Dengan begitu, maka memudahkan untuk perkembangan usaha. Biasanya kalau perusahaan besar sudah memiliki akuntan tersendiri karena masalah keuangannya sudah semakin kompleks,” tandas Tia.

KJA, kata Tia, bisa berbentuk perorangan, partnership, dan perusahaan terbatas (PT). Tapi acuannya sesuai persyaratan yang dikeluarkan PMK Nomor 216 tahun 2017. Kalau PMK Nomor 25 Tahun 2014 mengatur orag dan izin menjadi satu. Sedang di PMK Nomor 216 Tahun 2017 dipisah antara izin akuntan berpraktik dengan izin kantor. Jadi setelah seseorang memperoleh izin berpraktek, dia bisa membuka kantor sendiri atau ikut dengan orang lain.

Ditambahkan Tia, saat ini anggota KJA sudah mencapai hampir 400 KJA di seluruh Indonesia. Dan, Tia meyakini jumlahnya akan berkembang terus. “Memang KJA belum terlalu dikenal, tapi ke depan akan semakin populer seiring dengan kebutuhan usaha dalam menata laporan keuangannya. (Sumber : Innews/Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.