Dekopinda Blitar Dorong Presiden Terbitkan Perpu Perkoperasian

Pipnews.co.id, Blitar 30 Juli 2018

Ditengah hiruk pikuknya kegiatan upacara dan tasyakuran memperingati Hari koperasi di Bumi Bungkarno Putra Sang Fajar Kabupaten Blitar. Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kabupaten Blitar menggelar sarasehan yang bertema“Mendorong Lahirnya Undang-Undang Perkoperasian”.

Sarasehan tersebut dilaksanakan di Joglo Gedung Prasada Kanigoro Kabupaten Blitar. Tidak kurang 100 orang hadir yang terdiri dari unsur gerakan dan tokoh koperasi Kabupaten dan Kota Blitar. Rabu (25/7/2018).

Hadir sebagai narasumber Eva Sundari (Anggota DPR RI), Slamet Sutanto (Dewan Penasehat Dekopinwil Jawa Timur) dan Guntur Wahono (Komisi 2 DPRD Kab. Blitar) yang dipandu oleh Wahyudiono (ketua Dekopinda Kabupaten Blitar).
Empat topik materi yang merupakan aspirasi yang saat ini berkembang ditengah masyarakat gerakan koperasi yaitu (a). Tuntutan segera ditetapkannya Undang-Undang Koperasi baru sebagai pengganti UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang saat ini sedang diproses dalam Pembahasan di DPR-RI.

(b). UU perkoperasian yang baru selain merupakan amanat Keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan UU 17 tahun 2012, juga merupakan kebutuhan gerakan koperasi Indonesia akan lahirnya tatanan hukum yang melindungi gerakan koperasi untuk mengembangkan koperasi sebagai wadah untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

(c). Ditinjaunya kembali regulasi yang dapat menghambat kebijakan Pemerintah dalam mendukung dan berpihak kepada koperasi Indonesia seperti Permendagri No 14/2016 yang menghambat Pemberian Hibah kepada usaha yang dilakukan koperasi.

(d.) Revitalisasi KUD sebagai wadah pengembangan perekonomian masyarakat petani/pedesaan.
Saat menyampaikan materi, Slamet Sutanto, mengajak kepada seluruh komponen Gerakan Koperasi untuk menyatukan tekad dan kekuatan dalam memperjuangkan aspirasi yang berkembang dikalangan masyarakat koperasi khususnya di Kabupaten Blitar, terutama aspirasi yang menuntut segera ditetapkannya UU Koperasi yang baru.

“Kita harus kompak dan solid, ini adalah hajat gerakan koperasi seluruh Indonesia. Kita percayakan pada pemerintah dan parlemen. Semoga saja Undang-Undang Perkoperasian yang kita harapkan segara rampung dan ditetapkan serta benar-benar berpihak pada gerakan koperasi”, tukas Slamet Sutanto.

Perlu diketahui bahwa pada sarasehan tersebut disepakati sebuah rekomendasi yaitu mendorong Pemerintah/Presiden untuk menerbitkan Perpu Perkoperasian apabila pengesahan RUU perkoperasian yang saat ini berproses di DPR tidak kunjung selesai.

Menanggapi aspirasi yang berkembang di sarasehan, Eva Sundari menjelaskan bahwa pada saat ini, DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap RUU perkoperasian yang telah diajukan ke DPR-RI oleh Pemerintah, tetapi walaupun begitu, Eva juga mendukung dan menghormati keinginan masyarakat koperasi untuk mendorong pemerintah/presiden menerbitkan Perpu Perkoperasian apabila pembahasan RUU Perkoperasian tak kunjung selesai.

“Saat ini kami diparlemen telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang diusulkan oleh pemerintah. Kami mohon do’anya semoga segera rampung dan sesuai dengan harapan gerakan koperasi. Saya juga menghomati dan mendorong keinginan gerakan koperasi mendesak pemerintah/presiden untuk menerbitkan Perpu Perkoperasian”, Ujar Eva Kusuma Sundari.

Ditempat terpisah R. Nugroho sekretaris tim penyusunan RUU Perkoperasian JawaTimur (tim 15) memberikan dukungan terhadap aspirasi yang diperjuangkan gerakan koperasi kabupaten Blitar yang dipimpin Slamet Sutanto tokoh aktivis Gerakan Koperasi Jawa Timur.

Menurut Nugroho, Gerakan koperasi Jawa Timur sebagai pihak yg mengajukan Uji Materi UU 17/2012 (dan diluluskan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi), bersama dengan pemerintah dan pihak yang berkompeten telah menyusun RUU perkoperasian sebagai pengganti UU 17/2012 yg telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014.
“Kami sangat mendukung gagasan teman-teman gerakan termasuk upaya mendesak pemerintah/presiden agar menerbitkan Perpu Perkoperasian”, ujar Nugroho

Nugroho menambahkan, Draft RUU Perkoperasian sebagai kebutuhan mendesak baik bagi masyarakat koperasi, pemerintah dan stake holder koperasi telah diserahkan Pemerintah kepada DPR RI pada tahun 2016 yang lalu. Menurutnya, Undang-Undang Perkoperasian adalah regulasi yang sangat strategis dalam perkembangan kehidupan Koperasi Indonesia. Oleh karena itu sudah sepantasnya gerakan koperasi mendesak agar Undang-Undang Perkoperasian segera disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Jika pembahasan RUU perkoperasian tak kunjung selesai, maka upaya mendorong Presiden menerbitkan Perpu Perkoperasian merupakan aspirasi yang patut di dukung oleh seluruh komponen gerakan koperasi, khususnya di Jawa Timur.

“Waktu dua tahun sejak tahun 2016, bukan waktu yang pedek tetapi sudah terlalu lama untuk membahas dan mengesahkan UU Koperasi yang baru. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk terhadap kinerja pemerintah dan DPR RI”, pungkas Nugroho.

Perlu diketahui bahwa aspirasi masyarakat koperasi Kabupaten Blitar tersebut juga konsistensi mengawal keputusan Konggres koperasi Makasar pada tahun 2017 yang lalu. [Pipnews Jatim/Nug/Yan]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.