Daerah

Ketua Dekopinda Lahat Nita Yulianti: Meski Ada Putusan PTUN Tidak Menjadikannya Nurdin Halid Ketua Dekopin

Pipnews.co.id ,, Lahat – Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Lahat -Sumatera Selatan, mengatakan tidak ada satupun keputusan PTUN yang mengesahkan Kepengurusan Nurdin Halid di Dekopin. “Lalu dari mana sampai ada pemberitaan bahwa keputusan PTUN tanggal 12 Januari 2021 mengesahkan kepengurusan Nurdin. Ini yang harus ditelusuri. Kemungkinan, ketidakpahaman yang menyampaikan berita,” tegas Nita Yulianti, seperti dikutip infosriwijaya.online, (Sabtu 16/1).

Lanjut Nita, Dekopin sebagai organisasi koperasi yang menilai gotong royong dan kebersamaan harus dibangun dengan integritas. Kata dia hal seperti manipulasi pemberitaaan sejatinya. “Yang menyampaikan berita atau do-it-to-cheks and re-cheks, langsung dari Keputusan itu sendiri. Karena keputusan PTUN ini hanya, tidak sah menurut hukum atau Opini Hukum Dirjen PP Menteri Hukum dan HAM No. PPE.PP.06.03- 1017 tanggal 2 Juli 2020. Ada beberapa keputusan lainnya, tapi tidak ada yang berubah dengan pengesahan Dekopin ”tandasnya lagi.

Lebih lanjut Nita Yulianti mantan Wartawan dan Ketua Penasehat KSU-GRPK RI Lahat ini, menambahkan bahwa terlalu jauh jika pembatalan Pendapat Hukum bisa mengesahkan kepengurusan Dekopin.

Menurutnya, bagi Dekopin yang dipimpin Sri Untari Bisowarno, keberadaan Legal Opinion itu hanya ditempatkan di Dekopin bukan mengesahkan. Karena pengesahan Dekopin menurut UU No.25 / 1992 tentang Perkoperasian, pasal 57 dan 59, tegas mengatakan bahwa Dekopin harus disahkan pemerintah. Dan pengesahan itu melalui Keppres No.06 / 2011 tentang AD Dekopin.

Keppres No.06 / 2011 lanjut Nita masih terus berlanjut sampai hari ini. Belum ada perubahan, sehingga Dekopin yang sah adalah Dekopin yang sesuai dengan Keppres ini. Sementara itu, Nurdin Halid terpilih justru mengabaikan Keppres 06/2011, dan membuat Anggaran Dasar baru yang tidak pernah disahkan pemerintah sampai hari ini. “Pemerintah Sikap untuk tidak mengesahkan AD yang dibuat oleh kelompok Nurdin Halid sudah tepat, karena diajukan oleh Pimpinan Dekopin yang melanggar Keppres No.06 / 2011 yang justru masih tergantung sampai hari ini,” tegas Nita.

Menariknya kata Nita, baik Dirjen PP Kemenkum HAM maupun Dekopin sebagai tergugat intervensi yang akan banding atas keputusan PTUN tersebut. Itu artinya kembali Legal Opinion (LO) tersebut pada posisi semula atau berkelanjutan sampai ada keputusan pengadilan yang lebih tinggi. “Jadi, cara hukumnya setelah banding nanti, LO itu layak lagi,” tandasnya.

Lebih lanjut papar Nita, bagi Dekopin, langkah-langkah untuk melakukan organisasi tetap berpegang teguh pada Keppres No.06 / 2011 itu langkah yang tepat. Menurutnya Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah yang tengah berlangsung oleh Dekopin dan sudah mencapai 22 Dekopin Wilayah, justru upaya untuk menegakkan wibawa Keppres No.06 / 2011. “Justru pihak lain yang menyelenggarakan Muswil dengan AD yang tidak disahkan pemerintah menjadi ilegal sebagai Dekopin. Itu tegas ketentuan UU Perkoperasian pasal 57 dan 59, “tegasnya lagi.

Sementara langkah-langkah kongkrit yang telah dilakukan Dekopin pimpinan Sri Untari Bisowarno seperti meluncurkan produk Edu-Dekopin yang mengintegrasikan data base, single ID, dan E-Learning kata Nita merupakan terobosan baru dan nyata

“Terobosan baru dari Sri Untari yang membuat program tidak tergantung pada APBN, perlu terus didukung ,. Sebab, program-program tersebut dapat menjadikan Dekopin lepas dari APBN bayang-bayang. Ada terobosan baru setelah 20 tahun kepemimpinan Dekopin yang stagnan, “pungkas Nita (infsw-PR).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button