Daerah

Ketua Dekopinwil Jabar : Kritisi Kinerja Dekopin yang Tidak Menindaklanjuti Hasil Kongres Koperasi ke-3

Pipnews.co.id, Semarang 16 Oktober 2018 – Entah benar entah tidak, tapi yang pasti Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat Mustofa Djamaluddin telah mengkritisi kinerja Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Ia melihat Dekopin belum menindaklanjuti 17 butir Rekomendasi Hasil Kongres Koperasi ke-3 di Makasar tahun lalu.

“Sudah lebih satu tahun lamanya rekomendasi itu dihasilkan, namun hingga sekarang belum satupun yang secara nyata diimplementasikan. Lantas, apa kerja Dekopin,” tegas Mustofa Djamaludin di depan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid dan peserta Rakernas Dekopin yang digelar di Semarang (12-14 Oktober 2018).

Mustofa mengatakan, seharusnya begitu rekomendasi dihasilkan, Dekopin tidak tidak menunggu duduk di kantor, tapi harus “jemput bola” kesana kemari, bagaimana supaya rekomendasi bisa menjadi kenyataan, terutama rekomendasi yang bersifat internal.

“Bahkan tentunya juga rekomendasi bersifat eksternal yang disampaikan ke pemerintah, Dekopin harus proaktip mengejar dan mendesak agar segera dapat menerbitkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kepentingan gerakan koperasi,” ujarnya..

Mustofa yang mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jabar dua periode ini berharap, 17 butir rekomendasi hasil kongres dapat dipertegas kembali melalui forum Rakernas Dekopin di Semarang. Bukan apa-apa. rekomendasi itu memang sangat krusial untuk diimplementasikan karena menguntungkan koperasi.

Di sela menyampaikan “uneg-unegnya”, Mustofa juga melaporkan tentang perkembangan terakhir dari gerakan koperasi di Jawa Barat, khususnya tentang Dekopinwil dan 27 Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) di kabupaten dan kota Jawa Barat.

Tanpa bermaksud membagakan diri, ia mengaku Dekopinwil Jawa Barat merupakan Dekopinwil paling sukses di tanah air, baik perjalanjannya secara organiasi/kelembagaan maupun dalam hal sumber pendanaannya.

Kata dia, sumber pembiayaan selain didapat dari iuran anggota (koperasi), juga berasal dari APBD provinsi untuk Dekopinwil dan APBD untuk Dekopinda di masing-masing  kabupaten dan kota.

Khusus untuk Dekopinwil Jabar, ia menunjuk harta kekayaan dan aset yang dimiliki sekarang ini. Sebut saja misalnya gedung perkantoran bertingkat 2 seluas 515 meter persegi di Jalan Raya Sukarno-Hatta Bandung,. adalah satu diantaranya. Lainnya berupa kenderaan dinas empat unit mobil (1 Innova, 2 Avanza, 1 Kijang Super) dan 7 unit sepeda motor.

Mustofa mengatakan,  untuk lebih meningkatkan SDM dan wawasan dari para pimpinan  Dekopinwil dan Dekopinda se Jawa Barat, pihaknya telah melakukan studi banding ke Malaysia belum lama ini. Di sana rombongan antara lain mengunjungi “Angkasa”, yaitu Dekopinnya gerakan koperasi Malaysia.

17 Butir Rekomendasi Hasil Kongres Koperasi Ke-III

Internal

  • Perlu upaya strategis dan sistematis bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT, sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi;
  • Gerakan Koperasi segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi mempunyai daya saing;
  • Gerakan koperasi mendorong para pelaku usaha BUMN dan Swasta untuk bersama-sama memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi;

Memperkuat koperasi yang bergerak disektor riil bidang pertanian termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan dan energi di Pedesaan;

  • Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulangpunggung (backbone), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi;
  • Mendesak kepada seluruh gerakan koperasi dilegislatif untuk mengusulkan perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan GBHN tersebut menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara;
  • Gerakan koperasi segera menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK) khusus bagi anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit;

Eksternal

  • Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk;
    • Mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian;
    • Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa
    • Mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian Teknis;
  • Mendesak pemerintah melakukan:
    • Pemutihan/Penghapusan KUT;
    • Mempertegas aturan kepemilikan asset koperasi yang berasal dari bantuan pemerintah seperti Gudang Lantai Jemur dan Kantor (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), Rice Milling Unit (RMU) dan asset lainnya;
  • Mendesak pemerintah melakukan redistribusi asset terutama lahan yang semula dikuasai oleh konglomerasi perusahaan tertentu, kearah tata kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi;
  • Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan realokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi melalui koperasi supaya diberikan bobot yang sama dengan pendidikan, pertahanan, kesehatan, karena kekuatan ekonomi suatu negara menjadi kekuatan dominan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita Presiden Jokowi;
  • Pemerintah wajib memfasilitasi Sistem pendidikan yang mampu membangun karakter  untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi Indonesia melalui pendidikan formal serta Nonformal;
  • Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan koperasi dalam mewujudkan sistem logistik dan distribusi kebutuhan pokok dan sarana produksi sebagai hak ekslusif bagi koperasi untuk menstabilkan pasokan dan harga;
  • Mendorong pemerintah melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan tentang perpajakan untuk mewujudkan rasa keadilan pajak bagi koperasi;
  • Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan fungsi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan sehingga terwujudnya kedaulatan ekonomi nelayan;
  • Mendukung dan memanfaatkan program pemerintah membangun tol laut yang menjadikan kegiatan usaha pelayaran rakyat yang digerakan koperasi sebagai bagian integral dari poros maritim nusantara dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan;
  • Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembagian pendapatan masyarakat, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan ritel modern non koperasi, baik berdasarkan kewilayahan atau kewajiban kemitraan dengan koperasi. (Yan)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button