KSPPS BTM Diharapkan Kemenkop dan UKM juga Sebagai Penyalur KUR dan UMi

Pipnews.co.id, Pekalongan – Meski jumlah UKM cukup banyak. Apalagi ditambah pengusaha mikro menjadi sangat banyak. Demikian jumlah koperasi juga mencapai ratusan ribu unit. Namun begitu tidak membuat sektor ini kebanjiran pembiayaan. Terlebih koperasi yang notabene sebagai inklusi juga masih minim kesempatan penyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga saat ini baru ada tiga koperasi yang menjadi penyalur KUR. Yaitu; Kopdit Obor Mas Kabupaten Sikka, Maumere (NTT), Kospin Jasa Pekalongan, dan KSO Guna Prima Dana, Badung, Bali. Untuk itu Kementerian Koperasi dan UKM terus mendukung dan mengharapkan kalangan koperasi menjadi penyalur KUR dan pembiayaan ultra mikro (UMi) makin bertambah. Termasuk dari kalangan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah baitul tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM).

Kembali dorongan itu diungkapkan pejabat Kemenkop dan UKM saat membuka acara Muhammadiyah Microfinance Summit 2019 di Pekalongan, Kamis (19/9). “Kami mengharapkan dari KSPPS BTM juga dapat menjadi penyalur KUR,” ungkap Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati yang pada kesempatan tersebut sebagai keynot speech mewakili Menkop dan UKM AAGN Puspayoga yang berhalangan hadir.

Ia menambahkan saat ini pihaknya juga menyalurkan pembiayaan ultra mikro (UMi), kepada para usaha mikro. Juga ke anggota koperasi. Pinjaman dari UMi maksimal Rp10 juta per orang. Hingga 20 Agustus 2019, realisasi pinjaman UMi yang tersalurkan kepada 33 KSP/KSPPS sebanyak 704 miliar. “Kita harapkan Induk KSPPS BTM melalui koperasi primernya dapat berperan sebagai penyalur UMi),” kata Yuana lagi.

Yuana menilai peran Induk KSPPS BTM sangat penting dan strategis, yaitu sebagai pengendali. Yakni pengendali likuiditas, pengendali kebijakan, pengendali jaringan. Kemudian peran lainnya Induk BTM adalah penyelenggara pendidikan, pendampingan, dan pengawasan terhadap KSPPS BTM anggotanya. “Oleh karena itu pemerintah memberi penghargaan dan mendukung pengembangan koperasi sekunder di bidang pembiayaan syariah, seperti yang telah dilakukan oleh Induk KSPPS BTM,” tandasnya lagi.

Kehadiran Yuana saat itu merupakan yang kedua. Sebab pada acara yang sama, pada Oktober 2018 dialah yang meresmikan Gerakan Mikrofinance Muhammadiyah (GMM).

Sementara itu acara Muhammadiyah Microfinance Summit (MMFS) 2019 dibuka Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi. Kepada para peserta, Asip mengaku senang menjadi tuan rumah pertama MMFS. “Ini adalah gerakan ekonomi yang menghadirkan keadilan dan mengentaskan kemiskinan,” kata Asip.

Berpihak Pada Orang Kaya

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan orasi ilmiah oleh Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas. Dimana dia banyak mengritik kebijakan pemerintah yang ternyata lebih menguntungkan orang kaya. Contohnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 tentang UMKM. Di situ disebutkan bahwa perbankan wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM minimal 20%.

Dari data 2016 – 2017, jumlah usaha besar di Indonesia hanya 0,01% atau 5.460
unit. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak
99,99% atau sebanyak 62.922.617 unit. Dari segi kontribusi usaha besar terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) 2019 mencapai 35% atau Rp. 1.289 trilliun. Sedangkan kontribusi UMKM sebanyak 65% yang besarnya mencapai Rp 2.394,5 trrilliun.

“Ini artinya PBI 14 tersebut, usaha besar yang jumlahnya 0,01% mendapat pembiayaan sebesar 80% dari total kredit, sedangkan unit usaha yang jumlahnya 99,99% hanya mendapat pembiayaan sebesar 20%, itupun dalam pelaksanaannya hanya tersalur sekitar 15%,” ujarnya.

Menurut Anwar, dalam kebijakan trickle down effect, diasumsikan bahwa kita memberi keuntungan kepada kelompok orang kaya, maka keuntungannya akan menetes ke bawah golongan miskin melalui kesempatan kerja dan distriibusi pendapatan melalui upah dan perluasan pasar.

Tapi pada kenyataannya, yang terjadi adalah tidak menetes-netes, bukan trickle down effect tapi trickle up effect arau muncrat ke atas. “Di mana orang-orang kaya mendapatkan kemudahan secara ekonomi ketimbang orang yang ada di kelas bawah atau miskin. “Akibatnya yang kaya tambah jaya dan yang midkin naiknya hanya sedikit kalau tidak bisa dikatakan tidak ada,” jata Anwar yang juga sekjen MUI.

Terkait lembaga keuangan mikro/LKM (microfinance), Anwar menilai kehadirannya tepat untuk menolong usaha kecil yang kesulitan mengakses perbankan karena tak punya kolateral. Adanya LKM/KSPPS tentunya memberi peluang organisasi dan anggota untuk mengembangkan usahanya.

Anwar mengungkapkan kenyataan bahwa hampir 100% pengelola amal usaha Muhammadiyah (AUM) bank minded. Dia berharap mereka juga mau menyimpan uangnya di BTM. Diperkirakan dana AUM yang ditempatkan di perbankan sekitar Rp16 triliun. Jika 25% saja ditempatkan di BTM, berarti ada dana Rp 4triliun yang bisa dikelola BTM.

Dia yakin BTM tak sulit menyalurkan dana besar itu. Sebab, masih banyak AUM baik perguruan tinggi maupun rumah sakit yang kesulitan mendapat dana di bank-bank syariah karena ada batas maksimal pemberian kredit.

MMFS 2019 akan berlangsung hingga Sabtu (21/9/2019). Sejumlah narasumber dihadirkan termasuk dari BI, OJK, Kemenkop dan UKM , perbankan, KNKS, dan Baznas. (Slamet AW).

About admin 95 Articles
Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.