Ponorogo Benahi Sistem Pengelolaaan Dana Bergulir

pipnewsews.co.id, Ponorogo,27 Januari 2018

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB). Adanya sistem tersebut untuk membenahi pengelolaan dana bergulir guna meningkatkan kinerja koperasi dan UKM yang ada di wilayah tersebut.

Kegiatan yang dilakukan di pendopo Pringgitan  Kantor Bupati Ponorogo ini, dipimpin Wakil Bupati Ponorogo Drs H Soedjarno, pada Rabu (24/1).

Acara tersebut dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Negeri, BPPKAD, Bappeda Litbang, Bagian Administrasi Pemerintah Umum, Bagian Administrasi Perekonomian, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat dan dinas-dinas yang terkait dalam pemberdayaan UMKM, terutama Kadis Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Tegas Soedjarno, Dana Bergulir ini  merupakan upaya Pemkab  Ponorogo dalam memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan pengalaman lalu dana bergulir tersebut mandeg, dikarenakan belum dikelola secara tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pembentukan BLUD DB ini merupakan terobosan baru, karena di Kabupaten Ponorogo baru ada BLUD Pelayanan Kesehatan pada 2014, yaitu RSUD dan Puskesmas. Selanjutnya kami fokus ingin memberikan solusi pembiayaan bagi masyarakat kecil dengan mendirikan BLUD DB tersebut,” ujarnya.

Imbuh Wakil Bupati lagi, pada periode 2016 – 2018 ini, UMKM di Ponorogo sangat maju, variasinya sangat banyak. Maka kehadiran BLUD-DB ini sangat diperlukan, karena sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil sering menyampaikan keluhan terkait permodalan. Mereka mengaku selama ini kesulitan mengakses modal pembiayaan.

“Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro pernah mengunjungi BLUD- DB Kab. Malang, hal tersebut sebagai upaya serius kami telah pembentukan BLUD ini dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM agar semakin berkembang ke depan” jelas Bupati.

Soedjarno menegaskan, upaya pertama yang dilakukan membuat peraturan bupati, dan selanjutnya akan mengupayakannya menjadi Peraturan Daerah. Yang sebelumnya telah mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan studi banding kepada BLUD yang telah melaksanakan Best Practice.

Optimalkan BLUD

Dalam acara tersebut, hadir sebagai narasumber dari Kementerian Koperasi dan UKM, Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan, Ir. Suprapto, M. Sc. Menurutnya, sejak 2000-2007. Kemenkop dan UKM telah mengucurkan dana bagi sekitar 12 ribu koperasi dengan nilai Rp 1,4 triliun.

Dengan program tersebut koperasi dan UKM sangat merasakan manfaat dari dana tersebut. Tetapi disisi lain pengelolaan keuangan dana bergulir ini menjadi permasalahan tersendiri. Maka terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 99/PMK. 05/2008.O5/yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) tidak boleh mengelola dana bergulir secara langsung, melainkan harus melalui BLU. Oleh karena itu Kementerian Koperasi dan UKM pun mendirikan LPDB-KUMKM.

Hal serupa di daerah-daerah juga didirikan BLUD-DB. Selain kemampuan fiskal di daerah terbatas, sementara kondisi pemerintah pusat minim jumlah personil, yang menyebabkan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menjadi tidak maksimal.

“Kementerian Koperasi dan UKM bersama LPDB selalu bekerja sama dengan perusahaan penjamin pembiayaan, baik di pusat yaitu Jamkrindo dan di daerah,  PT Jamkrida. Hingga saat ini sudah terdapat 18 Jamkrida, termasuk di Jawa Timur. Terkait keperluan jaminan untuk pembiayaan bisa dicover PT. Jamkrida Jatim sebesar 70%,” paparnya.

Dia menambahkan, pos anggaran dana bergulir kini tidak lagi hanya APBD, tetapi sudah bekerjasama dengan LPDB-KUMKM yang merupakan BLU dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Sampai dengan saat ini sudah ada 5 BLUD DB yang bekerjasama dengan LPDB-KUMKM. Dari jumlah tersebut menurut Asdep yang terbaik adalah Kabupaten Tangerang. Karenanya dia mekomendasikan sebagai tempat studi banding.

“Fokus BLUD adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan mencari profit, maka harus mampu mengelola dana bergulir sendiri dan bisa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti LPDB-KUMKM dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Jika ini terwujud maka target pemerintah terkait pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil sebesar 25% pada Tahun 2019 dapat terwujud” pungkas Suprapto. AWes.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*