Daerah

Tahun Ini Pemkot Bekasi Hentikan Penyertaan Modal Pinjaman Koperasi

Pipnews.co.id, Bekasi 28 Agustus 2018

Dengan alasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi mengalami defisit, maka program penyertaan modal bagi koperasi di daerah itu untuk tahun 2018 dihentikan.

Dilaporkan, APBD Kota Bekasi 2018 senilai Rp 5,6 triliun memang mengalami defisit Rp 400 miliar. Hal itu bisa terjadi akibat pemerintah meleset memproyeksikan nilai sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) 2017.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi, Karto mengatakan, terakhir kali pemerintah kota Bekasi memberikan kucuran dana untuk koperasi sekitar Rp 5 miliar pada 2017.

Pemberian modal untuk koperasi simpan pinjam itu, kata dia, disalurkan pemerintah melalui Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot. Bank in merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi.

“Tahun lalu alokasi anggaran masih ada, sehingga kita kucurkan Rp 5 miliar untuk koperasi simpan pinjam melalui BPRS Patriot,” kata Karto di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (27/8/2018).

Mengutip Warta Kota dikatakan, alokasi dana Rp 5 miliar dikucurkan untuk 20 koperasi di wilayah setempat dengan pagu anggaran maksimal Rp 250 juta setiap koperasi. Tujuannya pernyetaan modal ini agar kegiatan koperasi tetap berjalan efektif di masyarakat.
“Mereka harus memiliki modal demi kemajuan usahanya, maka dari itu kita berikan pinjaman dengan margin 4 persen setiap tahun,” katanya. Seraya menambahkan dari margin sebesar 4 persen per tahun, pemerintah mengutip 0,5 persen dari BPRS Patriot.

Dana yang diperoleh atas pinjaman itu, kemudian dialihkan pemerintah ke kas daerah sebagai pendapatan. Berdasarkan catatannya, ada sekitar 1.025 koperasi di Kota Bekasi dan belum ada koperasi yang dinyatakan tutup atau gulung tikar karena terpuruk saat menjalankan bisnisnya.

“Untuk penutupan koperasi itu bukan ranah pemerintah daerah, tapi Kementerian Koperasi dan UKM namun sejauh ini belum ada yang ditutup karena terpuruk,” ujarnya.

Karto mengatakan, tidak semua koperasi dibolehkan meminjam uang ke pemerintah sebagai modal. Biasanya, hanya koperasi dengan neraca keuangan dan pengelolaan yang sehat diperbolehkan meminjam dana sebagai modal. Adapun jenis jaminan nasabah pembiayaan berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti kendaraan dan sebagainya.

Sementara itu, Direktur Utama BPRS Patriot, Syahrir T Alam mengatakan, dana pembiayaan yang disalurkan ke koperasi sudah sesuai sasaran. Untuk koperasi plafon pinjaman mencapai Rp 250 juta, sedangkan UMKM Rp 100 juta. “Dana sebesar itu dipinjam dengan besaran margin kami empat persen per tahun,” katanya.

Syahrir mengatakan, pihaknya selalu mengedepankan sisi musyarawah dalam mengatasi persoalan kredit macet. Apabila hal itu terjadi, pihaknya akan menawarkan cicilan ringan, namun skema pembayarannya dengan waktu lebih panjang.

Pada November 2017 lalu, BPRS Patriot mencatat ada sekitar 60 pembiayaan modal kerja di lembaganya yang bermasalah. Hal itu terjadi karena angsuran yang dilakukan oleh nasabah macet di tengah jalan atau pembayarannya kurang lancar akibat berbagai faktor.

“Meski ada yang bermasalah, namun kita tidak pernah menyita barang jaminan nasabah. Kita tetap mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Syahrir (Yan).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button