Dekopin Riwayatmu Dulu, Ada Nama Bung Hatta Disebut di Sana

Pipnews.co.id, Jakarta – Tak salah kalau perjalanan panjang Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dulu bernama SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) diungkit kembali ke permukaan. Soalnya, belakangan ini ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan Dekopin mencoba menggiring opini dengan merendahkan keberadaan Dekopin, dan menyebut Dekopin itu tak lebih sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM).

Opini ini tentu perlu diluruskan, bahwa Dekopin bukanlah sekadar LSM biasa. Bahkan dulu diawal pembentukannya nama Bung Hatta (Bapak Koperasi) yang juga Proklamator Bangsa disebut di sana. Maka itu Sekjen Dekopin Moh. Sukri meminta kepada media online Pipnews.co.id untuk mencoba menggali kembali bagaimana sebenarnya tentang cerita Dekopin tempo dulu. “Dengan mengurai Dekopin riwayatmu dulu diharapkan masyarakat pada umumnya semakin paham, apa itu Dekopin dengan segala Tupoksinya,” kata Sukri kepada Pipnews di kantornya, Jakarta (17/9).

Sukri menambah tugas Dekopin itu cukup vital, selain melakukan advokasi, juga edukasi dan fasilitasi untuk gerakan koperasi Indonesia. Kini Dekopin memiliki jaringan perpanjangan tangan melalui kepengurusan Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil)di 34 provinsi dan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) di 450 Kabupaten dan Kota. Anggota koperasi sekitar 30-an juta, adalah juga bagian dari keanggotaan perorangan Dekopin.

Setelah penugasan Sekjen Dekopin ini Pipnews (dulu Majalah PIP Dekopin) membongkar kembali catatan dan bundelannya. Berikut kisah cerita Dekopin tempo dulu, yang dikutip dari Buku Panca
Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947 – 12 Juli 1987) yang diterbitkan Dekopin bersama Majalah PIP tahun 1987.

Saat-saat setelah proklamasi, perkembangan koperasi belum dapat tercatat secara cermat. Hal ini bisa dimaklumi, karena suasana negara masih dalam suasana revolusi. Ancaman Belanda masih sangat mewarnai situasi tanah air, sehingga penataan organisasi koperasi juga belum dapat dilakukan. Sebagai upaya untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945 yang lahir satu hari setelah proklamasi, maka pada tahun 1946 dimulai pendaftaran kembali koperasi-koperasi yang masih ada atau baru didirikan. Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Gerakan Koperasi.

Tetapi dilain pihak, melihat besarnya kemungkinan koperasi dapat digunakan untuk mempengaruhi masyarakat maka banyak pemimpin pada waktu itu menggunakannya sebagai alat perjuangan golongan. Akibatnya beberapa prinsip koperasi dilanggar. Melihat gejala yang kurang sehat ini, maka para pemimpin koperasi saat itu berusaha meluruskan asas dan sendi dasar koperasi, sebagai
organisasi ekonomi yang berasaskan demokrasi. Untuk mencapai hal ini para pemimpin koperasi tersebut menginginkan adanya kesepakatan tentang prinsip-prinsip koperasi yang dapat digunakan
untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Tetapi keinginan ini terbentur pada kenyataan bahwa dibeberapa bagian di tanah air masih berkecamuk peperangan.

Dengan masuknya Belanda ke Indonesia dan menguasai kota-kota, terutama di Pulau Jawa, maka oleh Belanda diadakan blokade ekonomi, sehingga timbul daerah-daerah kantong. Tetapi keadaan ini tampaknya makin mendorong pemikiran untuk mengembangkan ekonomi di daerah kantong tersebut secara swadaya.
Dalam perjuangan para pemimpin koperasi untuk menyatakan pendapat tersebut, patut dicatat peranan para pemimpin Gerakan Koperasi di Jawa Barat.

Pada akhir tahun 1946, para pemimpin koperasi di tanah Priangan ini menyelenggarakan konperensi di Ciparay yang bertujuan untuk membentuk Pusat Koperasi Priangan, yang selanjutnya diberi tugas untuk : 1) Mengkoordinir
Gerakan Koperasi yang telah ada di Jawa barat. 2) Mendorong terbentuknya koperasi di seluruh Jawa Barat, dan 3) secepat-cepatnya menyelenggarakan Kongres Koperasi seluruh Indonesia.
Dengan dasar keputusan Konperensi Ciparay tersebut, meskipun keadaan negara masih kacau, Kongres Koperasi I dapat diselenggarakan di Tasikmalaya pada tanggal 11-14 Juli 1947.

Kongres Koperasi I dapat dicatat pula, bahwa saat-saat menjelang diselenggarakan Kongres, para pimpinan Gerakan Koperasi di Jawa Barat (Priangan) menetapkan untuk mengirim utusan ke Yogyakarta, ibukota Republik indonesia. Waktu itu mereka bermaksud untuk menemui Bung Hatta, yang bukan saja dihormati sebagai Wakil Presiden, tetapi juga sebagai ahli ekonomi dan penganjur Gerakan Koperasi. Utusan terdiri atas Niti Sumantri, Kastura, Much. Muchtar dan Kyai Lukman Hakim. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh gerakan dalam mengembangkan koperasi, khususnya di daerah Jawa Barat. Pada umumnya usaha yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bung Hatta.

Selain bertemu dengan Bung Hatta, utusan Gerakan Koperasi Priangan juga menemui R.S. Surya Atmaja Kepala Jawatan Koperasi Pusat yang berkedudukan di Magelang dan R.M. Margono Djojohadikusumo, Presiden Direktur Bank Negara Indonesia. Dengan R.M Margono Djojohadikusumo utusan Gerakan Koperasi Priangan sependapat, bahwa untuk kepentingan Gerakan Koperasi Indonesia, sebelum gerakan dapat mewujudkan usaha-usahanya sendiri, pada Bank Negara Indonesia akan diadakan “Kamar Koperasi”, yang bertugas untuk menyelenggarakan kredit bagai gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Dengan persiapan-persiapan seperti telah diuraikan di atas, maka Pusat Koperasi Priangan mengambil prakarsa untuk menyelenggarakan Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya.

Tasikmalaya dipilih untuk dijadikan tempat kongres, karena kota tersebut termasuk daerah yang paling aman, sehingga menjadi tujuan para pengungsi dari segala penjuru tanah air. Pengurus Pusat Koperasi Priangan yang sebenarnya kerkedudukan di Bandung juga mengungsi ke Tasikmalaya, yang pada waktu itu merupakan ibukota provinsi Jawa Barat untuk sementara. Kongres berlangsung di Gedung Pabrik Tenun Peirintis milik Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalya (PKKT) yang terletak di Jalan Ciamis No. 40. Peserta Kongres berjumlah sekitar 500 orang, yang merupakan utusan koperasi-koperasi di Jawa – Madura, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Dalam acara pembukaan kongres, Gubernur Jawa Barat, Sewaka memberikan sambutan, sedangkan Kepala Jawatan Perekonomian Pusat R.S. Soeria Atmaja yang berkedudukan di Magelang, tidak dapat hadir dan hanya mengirim utusan yaitu Notokusumo.

Tentang suasana sidang-sidang dalam Kongres Koperasi I itu dilukiskan oleh Niti Sumantri sebagai berikut. “Sungguhpun dalam rapat-rapat itu sering terjadi kehebatan pengaruh dan arus revolusi tapi saya pujikan, bahwa kongres dapat melancarkan tugasnya sebaik-baiknya. Hanya satu kali terjadi insiden, ialah dikala perdebatan yang memuncak antara wakil koperasi Cirebon dan Sregen, dimana pihak ketenteraan telah turut bertindak. Sungguhpun timbul kegaduhan, tapi seketika itu juga rapat berlangsung lagi dengan tertawa gelak. Karena justru dalam perdebatan tadi turut campurnya pihak ketentraan itu, timbul karena salah paham. Bahkan orang-orang itu adalah orang-orang dari satu partai”.

Setelah bersidang yang dilakukan pada malam hari tanggal 12 Juli, kongres kemudian mengambil 10 keputusan sebagai berikut. 1) Dibentuk Sentreal Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), berkedudukan di Tasikmalaya. Waktu itu Bandung diduduki Belanda menjadi pusat perjuangan koperasi Indonesia. 2) Azas Gotong Royong, 3) Menetapkan Peraturan Dasar SOKRI, 4) Pengurus disusun secara presedium, dengan Niti Sumantri dipilih sebagai Ketua yang diserahi kewajiban untuk menyusun Badan Pekerja dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan putusan-putusan kongres, 5) Kemakmuran Rakyat harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 dengan Koperasi Rakyat, koperasi ekonomi, sebagai alat pelaksana, 6) Mendirkan Bank Koperasi Sentral, 7) Ditetapkan konsepsi Koperasi Rakyat Desa yang meliputi tiga usaha, kredit, konsumsi dan produksi, dengan pernyataan, bahwa Koperasi Rakyat Desa harus dijadikan susunan SOKRI, 8) Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat dikalangan masyarakat, 9) Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan koperasi, dan 10) Memutuskan tanggal 12 Juli sebagai “Hari Koperasi Indonesia yang tiap-tiap tahun harus diperingati.

Adapau pelaksanaan kongres dipercayakan kepada Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya (PKKT) yang kekayaan dan pegawainya masih utuh, sedangkan panitia Kongres terdiri dari Niti Sumantri. (Ketua), A.D. Dungga (Penulis), Ny. Djuaningsih (Pembantu). Ketiganya dari Pusat Koperasi Priangan. Sedang Bendaharanya adalah Kartawisastra dari PKKT.

Pada Kongres Kopersi I tersebut, pada pagi harinya diletakkan batu pertama Tugu Koperasi (yang pembangunannya dilaksanakan awal 1950 dan diresmikan pada 12 Juli 1050. Pada siang harinya diadakan pameran hasil kerajinan koperasi Kabupaten Tasikmalaya di ruang Konres.

Situasi tanah air setelah Konggres Koperasi I masih tetap diwarnai oleh pertempuaran di beberapa daerah melawan Belanda. Bahkan beberapa hari setelah kongres, Tasikmalaya mengalami pemboman Belanda, sehingga keputusan kongres praktis tidak bisa dilaksanakan. Meskipun demikian kepada para pemimpin/calon pimpinan koperasi desa di Karesidenan-karesidenan Jawa masih sempat diberikan kursus koperasi oleh Jawatan Koperasi.

Menurut catatan jumlah koperasi pada saat itu ada 2.160 unit. Tetapi kegiatan juga berhenti dengan adanya aksi militer II oleh Belanda pada 19 Desember 1948. Maka setelah pemulihan kedaulatan dan terbentuknya Negara Kesatuan (1950) ditandai dengan upaya Gerakan Koperasi untuk bangkit kembali dari kehancurannya akibat peperangan yang terus menerus.

Lima tahun kemudian setelah Kongres Koperasi ke- I diadakan (1947), dilanjutkan dengan penyelenggaran Kongres Koperasi ke-II tahun 1953 di Gedung Merdeka kota Bandung. Pada saat ini Bung Hatta ikut hadir, dan disanalah sang Proklamator Bangsa itu diberi gelar oleh Gerakan Koperasi sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pemberian penghargaan dan gelar ini disampaikan oleh Niti Sumantrri, waktu itu Ketua SOKRI/Dekopin.

Perlu dicatat, nama Dekopin telah berganti berulang kali. Pertama SOKRI (1947-1953), kemudian Dewan Koperasi Indonesia (DKI) 1953-1961, lalu Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (1961-1965), lalu Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) 1966-1970 dan kemudian kembalil lagi DKI (1970-1977). Terakhir disebut Dewan Koperasi Indonesia dan disingkat DEKOPIN (1977 sampai sekarang. (Yannes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.