Dekopin Telah Mengirim Surat Kepada Panja RUU Perkoperasian DPR-RI

Pipnews,co.id, Jakarta – Berkaitan dengan RUU Perkoperasian, maka DEKOPIN beberapa waktu lalu telah berkirim surat ke Panja RUU Perkoperasian di DPR-RI. Surat yang ditandatangani oleh Sekjen Dekopin Moh. Sukri ini, selain ditembuskan ke Presiden Republik Indonesia, juga ke beberapa instansi lainnya, diantaranya Ketua dan Pimpinan DPR RI, Ketua dan Pimpinan Komisi VI DPR RI; Menteri Koperasi dan UKM R.I, Ketua Umum DEKOPIN; Ketua Pengawas DEKOPIN, Induk Koperasi Sekunder Tingkat Nasional;dan DEKOPIN Wilayah Seluruh Indonesia.

Berikut penjelasannya: Berkenaan dengan beredarnya informasi tentang Sejarah Gerakan Koperasi Indonesia yang kurang tepat dan terkesan menyesatkan tentang DEKOPIN, maka dengan ini kami sampaikan tentang DEKOPIN sebagai Pemersatu Gerakan Koperasi Indonesia memilki sejarah panjangnya sejak ke 18 (sebelum Indonesia Merdeka), sesuai dengan permintaan ini ijin kami meluruskannya dengan menerimanya hall-al berikut ini:

SEJARAH GERAKAN KOPERASI INDONESIA / DEKOPIN

  1. PERIODE 1896 – 1908
    Gerakan Koperasi Indonesia diawali pada abad 18 tepatnya tahun 1896, seorang pamong praja yang bernama R. Ariawiria Atmaja dan dibantu asisten residen Purwokerto yang bernama E. Sieberg mendirikan koperasi kredit model Reiffeisen seperti Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian, pada saat itu koperasi
    belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena belum ada UU atau Peraturan Pemerintah dan pemerintah Belanda ragu akan adanya perkumpulan politik untuk melawan Belanda.
  2. PERIODE 1908 – 1927
    Pada tahun 1909 awal berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) yang merupakan organisasi perkumpulan pedagang-pedagang Islam. SDI mencoba menggerakkan koperasi rumah tangga dan koperasi toko menjadi koperasi konsumsi, serta koperasi industri kecil dan kerajinan yang kemudian perkembangnya semakin meluas ke daerah-daerah, sehingga pada tahun 1915 dikeluarkan peraturan tentang perkumpulan koperasi yang pertama, dengan nama Koninklijk Besluit 7 April 1915, Ind.Stbl No. 431 yang berlaku untuk segala golongan penduduk. Menurut berbagai sumber Gerakan Koperasi Indonesia kala itu sangat ketat diawasi Penjajah Belanda, karena kerap mensuplai bahan makanan ataupun lainnya pada para pejuang kemerdekaan Indonesia.
  3. PERIODE 1927 – 1942
    Pada tahun 1927 dikeluarkan Regeling Intandsche Cooperative Vereeniging (Stbl 1927 No.91) sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi Gerakan Koperasi golongan bumi putera yang isinya akte pendirian tidak perlu pakai notaris, biaya materai dan dapat memperoleh hak tanah sebagai orang Indonesia yang lebih dan murah. Pada akhir tahun 1930, dibentuk jawatan koperasi yang dipimpin oleh Prof. J.H. Boeke. Pada akhir tahun 1939, Gerakan Koperasi mengalami perkembangan yang pesat yakni mencapai 1.712 koperasi dan yang terdaftar sebanyak 172 koperasi dengan anggota sebanyak 14.134 orang dan jawatan koperasi diperluas menjadi jawatan koperasi dalam negeri.
  4. PERIODE 1942 -1945
    Gerakan koperasi Pada tahun 1942 mengalami penurunan karena Jawatan koperasi dan perdagangan diubah menjadi Syomin Kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul bahan makanan untuk keperluan perang tentara Jepang. Pada tanggal 1 Agustus 1944, didirikan Kantor Perekonomian Rakyat (Jumin Keizaikyoku) yang mengurusi bagian urusan perdagangan, sehingga adanya pemisahan antara urusan perkoperasian dengan urusan perdagangan menyebabkan koperasi mengalami penurunan.
  5. PERIODE 1945 – 1960
    Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan semangat berkoperasi bangkit kembali dengan melaksanakan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Kongres Koperasi I di seluruh Indonesia antara lain :
  6. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
  7. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
  8. Menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi
  9. Menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat
  10. Berusaha mendirikan Bank Koperasi
  11. Pada tahun 1949 dikeluarkan UU Koperasi No.179/1949.

Pada tanggal 15-17 Juli 1953 di langsungkan Kongres Koperasi Indonesia yang ke II di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil pusat dan gabungan koperasi sehingga seluruhnya berjumlah 182 orang, hasil-hasil keputusan dalam kongres ini antara lain adalah :

  1. Mengubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI)
  2. Mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan Mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di tiap-tiap provinsi
  3. Memberikan saran-saran kepada pemerintah mengenai Undang-undang Koperasi.
  4. Mengangkat Drs. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Kongres Koperasi III diadakan di Jakarta tanggal 1-5 September 1956 dengan keputusan antara lain : “Mengadakan hubungan dengan International Cooperative Alliance (ICA). Pada tahun 1958 mulai berlaku UU No 79 tahun 1958. Undang-undang ini merupakan Undang-undang Koperasi yang pertama yang kekuatan pokoknya bersumber dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Koperasi Indonesia mulai tampak dalam pergaulan internasional dan untuk pertama kalinya menerima dan mengembangkan prinsip-prinsip Rochdale.

  1. PERIODE 1960 -1965
    Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok melalui koperasi, dengan peraturan ini maka mulai tumbuhlah koperasi-koperasi konsumsi. Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) diadakan di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Kemudian Dewan Koperasi Indonesia (DKI) diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) sebagai organisasi gerakan koperasi seluruh Indonesia. Undang-undang NO.14 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah dimana prinsip-prinsip NASAKOM diterapkan dalam koperasi.
  2. PERIODE 1966 – 1998
    Perkembangan koperasi pada periode ini di tandai dengan empat tonggak sejarah yang mengembalikan koperasi pada landasan aslinya yaitu UUD 1945 pasal 33.
  3. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dengan adanya UU No.12/1967 ini, maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 ini antara lain disebutkan landasan koperasi
    Indonesia adalah :
    a. Landasan Idiil adalah Pancasila
    b. Landasan Struktural adalah UUD 1945
    c. Landasan Gerak adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945
  4. Dibangunnya Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta dan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) di tiap-tiap provinsi yang memberikan Pendidikan dan Latihan kepada seluruh anggota koperasi termasuk pengurus dan Badan Pemerikasa supaya dapat menjalankan koperasi sesuai dengan keinginan seluruh anggota.
  5. Dibentuknya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di Jakarta yang bertujuan membantu permodalan koperasi dengan memberikan jaminan kepada koperasi dalam mendapatkan pinjaman bank.
  6. Dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi pedesaan dengan cara menyatukan koperasi-koperasi yang kecil dan lemah menjadi BUUD/KUD yang besar dan kuat melalui Inpres No. $ tahun 1973.
  7. Dikeluarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992.
  8. PERIODE 1998 – SEKARANG
    Perkembangan koperasi pada periode ini tidak banyak mengalami perubahan tetapi hal yang signifikan terjadi dengan digantinya Undang-undang tentang Perkoperasian dari Undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 25 tahun 1992 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian sehingga perlu diganti dengan Undang-undang perkoperasian yang baru yaitu UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun karena Banyaknya pasal yang menuai protes dari koperasi-koperasi dan DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) akhirnya UU No. 17 tahun 2012 hanya berusia seumur jagung sehingga sekarang Undang-undang tentang Perkoperasian kembali lagi menggunakan Undang-undang No. 25 tahun 1992. (Yannes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.