Sejarah Organisasi Gerakan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Dari Masa ke Masa

Pipnews.co.id, Jakarta – Belakangan ini banyak pihak yang berkomentar tentang Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), yang menyebut bahwa Dekopin itu tak lebih dari sebuah organisasi masa setingkat LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Tentu hal itu bisa terjadi karena memang ada pihak yang tidak suka dengan DEKOPIN, serta tidak pula tahu tentang sejarah perjalanan panjang yang sudah dialami DEKOPIN.

Menurut Sekjen DEKOPIN Moh. Sukri, penilaian DEKOPIN hanya dinilai sebatas LSM, sesungguhnya itu keliru. DEKOPIN kata dia lebih dari itu, selain merupakan wadah pemersatu Gerakan Koperasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan koperasi, sekaligus juga wadah gerakan ekonomi nasional, khusus ekonomi kerakyatan.

“Lagi juga DEKOPIN bukan lahir kemarin, tapi merupakan salah satu organisasi tertua di tanah air, dan sudah ada sejak 72 tahun silam, yaitu seiring diselenggarakannya Kongres Koperasi Pertama di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947,” kata Sukri dalam percapakan dengan Pipnews di kantor DEKOPIN Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan (16/9).

Oleh karena itu lanjut Sukri, bahwa tanggal 12 Juli yang diperingati sebagai “Hari Koperasi” oleh gerakan koperasi Indonesia setiap tahunnya, itu adalah hari lahir DEKOPIN, yang dulu namanya
SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Jadi perlu diluruskan tanggal 12 Juli bukan hari lahir koperasi. Dalam sejarahnya, koperasi lahir di Manchester Inggris tahun 1800 an dan diperkenalkan pertama kali di Indonesia di Purwokerto tahun 1896 oleh Patih Purwokerto R Aria Wiriaatmaja. Beliau ini mendirikan koperasi bernama Hulp en Spaar Bank (Bank Pertolongan dan Simpanan) yang bertujuan memberikan kredit kepada para pegawainya agar bisa terlepas dari cengkraman lintah darat. Jadi dengan demikian usia koperasi di Indonesia sudah 123 tahun.

Sukri mengatakan, salah satu bukti DEKOPIN bukan sebatas LSM biasa, adalah pembentukannya yang lahir dalam suasana masih perang – berjuang melawan penjajah Belanda tahun 1947 di Tasikmalaya. Sementara kenapa DEKOPIN terbentuk di Tasikmalaya, karena kota itulah yang paling aman (1947) di kala itu, sementara kota Bandung sudah dikuasai Belanda, apalagi Jakarta.

“Bukti lain, bisa dilihat dari kepengurusan DEKOPIN yang sebagian diantaranya bukan orang-orang biasa, melainkan pejabat tinggi negara, mantan pejabat tinggi negara dan para Jenderal/Purnawirawan TNI. Jika DEKOPIN itu hanya LSM biasa, mustahil setingkat Menteri mau duduk sebagai Ketua Umum Dekopin,” imbuh Sukri, yang juga Ketua Umum Inkopontren.

Mengutip Buku Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia (12 Juli 1947-12 Juli 1987), yang diterbitkan Dekopin bersama Majalah PIP pada tahun 1987 lanjut Sukri, tercatat dua menteri yang sekaligus duduk sebagai Ketua Umum DEKOPIN. Mereka adalah Achmadi, Menteri Transkopemeda dan Achadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi (Mentraskop), keduanya periode 1961-1965.

Sedangkan mantan menteri yang jadi Ketua Umum DEKOPIN, yaitu mantan Menteri Pertanian Prof. Ir Soedarsono Hadisaputra (1983-1988), mantan Menteri Koperasi dan UKM Adi Sasono, (2006-2009) serta Guru Besar UI Prof. DR Sri Edi Swasono (menantu Proklamator Bung Hatta) yang juga pernah jadi kandidat menteri koperasi (1988-1998). Sedangkan para Jenderal/Purnawirawan yang pernah duduk dikepengurusan DEKOPIN terctat Brigjen KHMS Rahardjodokromo, Brigjen (Purn Soetiono), Mayjen Pol (Purn) Gurbada, Brigjen Pol (Purn) Taslan Karnadi, Brigjen TNI AL (R. Sardjoeno) dan Brigjen TNI (Purn) Saptadji Hadiprawiro.

Sementara saat ini Ketua Umum DEKOPIN dipegang HAM. Nurdin Halid (2009-2014 dan 2014-2019) DEKOPIN memang bukan LSM, karena peran sertanya juga ikut membangun bangsa melalui peningkatan SDM bagi masyarakat umum maupun gerakan koperasi. Asal tahu saja lanjut Sukri, DEKOPIN lah yang memptakarsai dan mendirikan Sekolah SMEA Koperasi, Akademi Koperasi (AKOP) yang tersebar di Indonesia. Bahkan termasuk Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, DEKOPIN lah yang menjadi pemrakarsa utama tahun 1984. IKOPIN itu adalah tindak lanjut dari AKOP Jawa Barat milik Gerakan Koperasi Indonesia.

Sukri yang juga Alumni IKOPIN bercerita, di era enam hingga delapan puluhan suara DEKOPIN lah yang banyak berperan mewarnai perjalan koperasi di Indonesia. Bahkan termasuk keberadaan Departemen Koperasi (1983-1992), menjadi departemen tersendiri (tunggal) membina koperasi, itu bisa ada berkat andil dan perjuangan dari DEKOPIN. DEKOPIN lah yang waktu itu banyak menyuarakan agar koperasi dibina oleh departemen tersendiri. Sebelumnya pembinaan koperasi selalu ditompangkan ke departemen/instansi lainnya. Kalaupun sekarang sekarang pembinaannya kembali digabung dengan UKM, itu tuntutan zaman dan merupakan kebijakan Pemerintah.

Berikut ini lebih jauh dengan DEKOPIN, dikutip dari Buku Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia. Gerakan Koperasi merupakan bagian masyarakat yang disatukan atas dasar solidaritas oleh kesamaan idealisme, yaitu idealisme koperasi. Dalam upaya memperjuangkan idealisme tersebut diperlukan organisasi, sehingga tujuan bisa dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna. Dari segi dasar hukum kehadiran organisasi Gerakan Koperasi dijamin oleh Undang-undang seperti termuat pada penjelasan pasal 16 UU No. 12 tahun 1967 tentang Popok-Pokok Perkoperasian, yang berbunyi.

“Untuk memperjuangkan cita-cit idealisme, Gerakan Koperasi membentuk suatu badan yang berbentuk organisasi tunggal. Badan ini tidak bersifat perusahaan. Kesadaran Gerakan Koperasi Indonesia terhadap perlunya organisasi yang bersifat tunggal, seperti telah diuraikan pada BAB sebelumnya, pertama kali telah dicetuskan pada Konres Koperasi I tanggal 12 Juli 1947. Salah satu keputusan kongres yang berlangsung di Tasikmalaya itu adalah kesepakatan peserta untuk membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI). Sejak itu meskipun tanah air masih dalam suasana perjuanga melawan penjajah, kehadiran organisasi Gerakan Koperasi tetap menjadi dambaan anggota/gerakan koperasi sebagai wadah
Untuk memperjuangkan nasibnya, baik terhadap Pemerintah, sektor non koperasi, bahkan juga untuk mewakili dalam forum-forum di luar negeri.

Dalam perjalanan selanjutnya, organisasi Gerakan Koperasi tidak bisa terlepas dari suana dan irama sosial, politik dan ekonomi negara. Berikut dicoba untuk diungkapkan secara kronologis kehadiran dan perjuangan organisasi Gerakan Koperasi sejak Kongres Koperasi I hingga pada saat sekarang, dengan nama berganti-ganti.

1) Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) 1947-1953. Sebagai salah satu keputusan telah ditetapkan Pengurus dengan susunan antara laian sbb: R. Niti Sumantri (Ketua), AD Dungga (Sekretaris Jenderal), Keadaan negara pada waktu itu, tidak memungkinkan mengumumkan melaksanakan keputusan kongres.
2) Nama SOKRI kemudian berganti menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI) 1953-1956. Sebagai salah satu hasil keputusan Kongres Koperasi II di Bandung tahun 1953 telah ditetapkan perubahan nama SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Dalam kongres juga telah ditetapkan Pengurus yang terdiri dari : R. Niti Sumantri (Ketua), Mr Raspijo (Wakil Ketua), SD Dungga (Sekjen), Kastura (Komisaris Bandung), R. Ambijah Hadiwinoto (Komisaris Jakarta), Madomiharja (Komisaris Jawa Barat), MK Sastromihardjo (Komisaris Kalimantan), Sukana (Komisaris Jakarta Raya), Sumarsono (Komisaris Jawa Tengah) dan Eddiwan dari Koperasi Perikanan. Dua bulan kemudian dapat ditetapkan Komisaris untuk Sumatera Utara, yaitu Ishak dan Komisaris untuk Sumatera Selatan Bandanidji Sudjai. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus DKI periode ini antara laian : membuka perwakilan di Jakarta, memperlengkapi komisaris daerah, memberikan penyuluhan di Jepara, Bogor, Purworejo, Pontianak. Kemudian mengadakan kunjungan ke koperasi di Jawa Tengah dan Nusa tenggara, berusaha agar koperasi mendapat kredit dari pemerintah, mengeluarkan almanak, mengambil oper majalah koperasi, mendirikan SMA Koperasi di Bandung, berusaha agar koperasi, berusaha agar koperaai diserahi tugas pembelian padi oleh Pemerintah. Jumlah anggota DKI waktu itu senbanyak 83 Pusat Koperasi, yaitu koperasi yang ikut serta dalam Kongres Koperasi I.

3) Masih tetap dengan nama Dewan Koperasi Indonesia (DKI) periode (1956-1959). Sebagai hasil Kongres Koperasi III di Jakarta, maka terpilih sebagai pengurusnya sbb: Mr Ismail Tayib (Ketua), Eddiwan (Sekjen) dan HA. Djoenaid (Bendahara). Kegiatan menonjol saat itu adalah penyelenggaraan Rapat Besar Tokoh-tokoh Koperasi Seluruh Indonesia. Rapat yang diasakan diLembang tanggal 2 – 4 Mei 1958 itu bertujuan untuk membahas rancangan Undang-undang Koperasi usul isiniatif Sumardi Jatmo dan kawan-kawan.

4) Masih Dewan Koperasi Indonesia (DKI) periode (1960-1961). Sebagai Kongres Koperasi ke-IV di Surakarta yang diselenggarakan pada tanggal 6-10 September 1959 maka telah ditetapkan pengurus DKI sbb: Pandji Suroso (Ketua I), Kastura (Ketua II), AP Alfoes (Ketua III), G.M. Charidjie Kusuma (Ketua IV), Eddiwan (Sekjen I), Saleh Sudjani (Sekjen II), Kaboel (Bendahara) dan R. Sjachra Sastrakusumah (Komisaris Harian). Status Dewan Koperasi Indonesia (DKI) sebagai badan hukum saat itu sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Ni. J.A. 5/13/21 tanggal 17 Oktober 1960, dan disiarkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 2-12-1960 No. 98.

  1. Ganti nama menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) periode (1961-1965). Dalam Munaskop I di Surabaya yang diselenggarakan tanggal 21-24 April 1961 telah ditetapkan Pengurus KOKSI sebagai berikut : Achmadi, Menteri Traskopemada), Endah Tibrani (Sekjen) dan
    Anggota Pleno Soebiyakto SH, Eddiwan, Taslan Karnadi SH, R. Sardjoeno. Sedang dalam Munaskop II yang diselenggarakan di Jakarta, Ketua KOKSI di jabat oleh Achadi (Mentraskop).
  2. Berganti lagi dengan nama Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) periode (1966-1970). Sebagai hasil Munas I GERKOPIN telah ditetapkan kepengurusan GERKOPIN sbb: Brigjen TNI AD KHMS
    Rahardjodikromo dari Inkopad (Ketua Umum), R.P. Soeroso dari IKPN (Ketua I), Eddiwan dari IKPI (Ketua II), Brigjen Pol Taslan Karnadi SH (Sekjen). Dilengkapi dengan DPP P. Sobiran (Inkopad), A. Basuki (Inkopau), Ir. Sudarmadi (Inkoptexi), Darief Nasution (Inkoveri), A. Sambas (Inkop Isri) H. Tahyar Bc.Hk (Inkop Isri), Latief Syah S.P. (Gakop Cengkeh) dan Ny. Ratjih Natawijaya (IKK). Dalam Munas II GERKOPIN, antara lain telah disepakati bahwa untuk menyesuaikan diri dengan UU No. 12 tahun 1967 tentang Popok=Pokok Perkoperasian, maka GERKOPIN dibubarkan dan diganti kembali
    dengan nama Dewan Koperasi Indonesia (DKI).
  3. Dewan Koperasi Indonesia (DKI) periode 1970-1973. Atas dasar Rapat GERKOPIN pada tanggal 23
    Januari 1970 salah satu pelaksanaan keputusan Munas II GERKOPIN, maka selain organisasi GERKOPIN dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk DKI, telah pula ditetapkan kepengurusan DKI sbb: R. Sardjono (Ketua I), Eddiwan (Ketua II), H, Djoko Boesuki (Ketua III), Aspar Rasyid (Sekjen), M. Buchhari (Wakil Sekjen), H. Sofwan Sukri (Bendahara), R. Sofwan S Astradiningrat (Komisaris Umum), A. Baspeki (Anggota), R.P Soeroso (Anggota) dan HMS Rahardjodikromo (Anggota). Status Dewan Koperasi Indonesia saat itu adalah sebagai badan hukum dengan No. : 001/Bd.H.DWK/70 tanggal 25 Pebruari 1970, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenferal Koperasi berdasarkan UU No. 12/1967
    tentang Pokok-Pokok Perkopersian.
  4. Masih Dewan Koperasi Indonesia (DKI) periode 1974-1077. Sebagai hasil Rapat Anggota DKI yang diselenggarakan setelah Munaskop ke-IX di Jakarta, telah ditetapkan kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (DKI) sebagai beri8kut: RP. Soeroso (Ketua Umum), H. Joko Boesuki (Ketua I), Eddiwan (Ketua II), H. Badruddin (Ketua III), RC Danoesoegito (Sekjen), MW. Datubara (Wakil Sekjen), Marsaid (Bendahara), R. Sardjoeno (Wakil Sekjen), H. Mashidi (Anggota), Ali Mulyadi (Anggota), Hutoyo SH (Anggota). Status DKI pada saat itu adalah sebagai badan hukum No. 001/Bd.H.DWK/77 tanggal 27 Desember 1977 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Koperasi.
  5. Dewan Koperasi Indonesia disingkat DEKOPIN (1977-1983) hingga sekarang. Dalam Rapat Anggota DEKOPIN yang diselenggarakan setelah Munaskop ke-X, telah ditetapkan pengurus DEKOPIN, yang
    dalam periode ini terjadi perubahan pengurus (Ketua Umum) sebagai berikut. Tahun 1977-1980. Saptadji Hadiprawiro (Ketua Umum), Eddiwan (Ketua I), H. Djoko Boesoeki (Ketua II), Dr. Djainul Yasmi (Ketua III), Soekarno (Ketua IV), Ny. Maria Ulfah Subadio SH (Ketua V), Ir. Soedibyo (Ketua VI) dan masing-masing Anggota, Prof. Ir. Soedarsono Hadisaputro, Drs. Harsono, H.A
    Djunaid, Drs Baginda Sagala, HDM Gagaramusu, Sunaryo, H. Badruddin, Ir. Surodjo Ranukusumo, Dr. Suparman Sumahamijaya MSc., Ny. Nani Soedaersono SH, Drs. Imam Sudarwo, Ir A. Hanan Hardjasasmita, Sahiran, Ali Mulyadi. R. Sadoeno.

Sedang Badan Pengawas diisi oleh R. Sardjoeno, RC. Danoesoegito. Moh. Umar, Harsoyo dan Ir Usman Hasan. Tahun 1980-1083 : Sehubungan dengan pengunduran diri Saptadji Hadiprawiro sebagai Ketua Umum DEKOPIN periode 1977 – 1983, jabatan Ketua Umum digantikan oleh Eddiwan, yang semula Ketua I, dengan pergeseran pengurus-pengurus lain sebelumnya naik ke atas, dengan Sekretaris Jenderal J.K. Lumunon (sejak 1977). Sesuai keputusan Munaskop X, Sekretaris Jenderal diangkat oleh DPP DEKOPIN dengan dilengkapi dengan dua orang Wakil Sekretaris Jenderal. Yaitu Sekjen : Mayjen TNI AD (Purn) Drs. Haryo Soeroso (1980-1986), Wakil Sekretaris Jenderal I Ir. Suyoto Harjosutowo, Wakil Sekretaris Jenderal II JK. Lumunon. Status DEKOPIN adalah sebagai badan hukum dengn No. 001b/Bd.H.DWK/83 tanggal 13
Agustus 1983, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Bina Lembaga Departemen Koperasi. (Yannes).

About admin 95 Articles
Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.