Dari 21 Investasi Bodong Dilansir OJK Tidak Ada Badan Hukum Koperasi

Pinews.co.id, Jakarta 18 Desember 2017

Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, bahwa ketika Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan nama-nama perusahaan yang melakukan investasi bodong, selalu saja ada satu dua nama yang berkedok badan hukum koperasi.

Tak demikian halnya saat investasi bodong yang disiarkan OJK pada 14 Desember 2017. Bahwa  dari 21 daftar perusahaan yang dicap investasi bodong, tidak satupun diantaranya yang berbadan hukum koperasi. Semuanya berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).  Ini artinya, pengawasan terhadap lembaga koperasi yang bergerak disektor investasi dan keuangan, boleh jadi sudah semakin lebih baik.

Adapun 21 investasi bodong tersebut, yakni PT Ayudee Global Nusantara, PT Indiscub Ziona Ripav, PT Monspace Mega Indonesia, PT Raja Walet Indonesia (Rajawali), CV Usaha Mikro Indonesia, IFC Martkets Corp, Tifia Markets Limited, Alpari. Kemudian Forex Time Limited, FX Primus ID, FBS-Indonesia, XM Global Limited, Ayrex, Helvetia Equity Aggregator, PT Bitconnect Coin Indonesia (Bitconnect), Ucoin Cash. Lalu ada ATM Smart Card, The Peterson Group, PT Grand Nest Production (PT GNP Corporindo), PT Rofiq Hanifah Sukses (RHS Group), dan PT Maju Aset Indonesia.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menjelaskan, ke-21 entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk atau investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, imbal hasil atau keuntungan yang dijanjikan tidak masuk akal.

Satgas juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penawaran mata uang virtual (virtual currency) seperti bitcoin yang saat ini sedang marak. Mata uang virtual dinilai bukan merupakan instrumen investasi keuangan yang memiliki regulasi.

“Perdagangan virtual currency lebih bersifat spekulatif karena memiliki risiko yang sangat tinggi. Beberapa entitas yang menawarkan virtual currency bukan bertindak sebagai marketplace tetapmemberikan janji imbal hasil apabila membeli virtual currency,” ujar Tongam dalam keterangan resmi, Kamis (14/12/2017).

 

Hal tersebut, menurut Tongam, juga seiring dengan pernyataan Bank Indonesia yang melarang pengguaan uang virtual sebagai alat pembayaran.

Satgas juga meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Masyarakat diminta tak mudah tergiur dengan iming-iming keuangan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima.

Satgas juga mengaku, secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. (Yan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.