Induk KUD Kirim Surat ke Presiden Soal Distribusi Pupuk Bersubsidi Yang Merakyat

Pipnews.co.id, Jakarta 26 Januari 2018

Sebagai mana diketahui hingga sekarang masalah penyaluran pupuk bersubsidi untuk kebutuhan petani di pedesaan, sebagian besar masih ditangani oleh perusahan pihak swasta. Kalaupun ada koperasi sudah yang dilibatkan sebagai penyalur, khususnya  dari jenis Koperasi Unit Desa (KUD) bisa dihitung dengan jari.

Padahal di era tujuh hingga sembilan puluhan (sebelum reformasi/1998), KUD adalah penyalur utama pupuk bersubsidi untuk para petani, yang nota bene adalah memang anggota KUD. Oleh karena itu wajar-wajar saja kalau KUD, melalui induknya, yaitu Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) yang berkantor pusat di Jakarta, melayangkan surat ke Presiden Joko Widodo, agar penyaluran pupuk dikembalikan untuk ditangani oleh KUD. Berikut kutipan surat yang dikirim ke Kompleks Istana Kepresidenan Jalan Veteran No. 16 Gambir, Jakarta Pusat (10110) tertanggal 4 September 2017.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama perkenankan kami meyampaikan salah hormat kepada Bapak Presiden, diiringi doa dan harapan. Sehingga didalam menjalankan amanah dan tugas negara senantiasa dalam lindungan dan limpahan kesehatan serta kebijaksanaan oleh Tuhan Yang maha Esa. Amin.

Sejalam dengan agenda prioritas Bapak Presiden dalam NAWACITA yang ditetapkan dalam Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi-JK, khususnya dalam pilar daulat pangan berbasis agribisnis kerakyatan dimana Koperasi/KUD sebagai organisasi petani dan nelayan yang selama ini telah dipercya sebagai mitra Pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan perlu ditingkatkan peranannya dalam menjalankan program-program pangan untuk mencapai kedaulatan pangan menuju INDONESIA HEBAT.

Untuk itu kami sampaikan permohonan Induk KUD untuk dapat ditunjuk langsung sebagai distributor pupuk bersubsidi tingkat nasional, Pusat KUD sebagai sub distributor tingkat provinsi dan KUD-KUD sebagai pengecer di wilayah kecamatannya masing-masing, sebagaimana nproposal “Distribusi Pupuk Bersubsidi Yang Merakyat terlampir .

Pola distribusi ini kami namakan “Distribusi Pupuk Bersubsidi Yang Merakyat”. Mengapa demikian? Karena pola ini akan membantu dan memudahkan pemerintah dalam melakukan penyaluran, pelaporan, pengawasan dan sanksi melalui Induk KUD, sehingga tujuan pemerintah memberikan subsidi kepada petani melalui pupuk dapat tercapai secara maksimal, dan prinsip penyaluran pupuk bersubsidi yaitu prinsip 6 (enam) tepat yang meliputi : tepat harga, tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat mutu, juga dapat trwujud dengan optimal.

 Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih. Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum Induk KUD Herman YL Wutun dan Direktur Utama Induk KUD Portasius Nggedi.

Mendapat Respon dari Kementerian Koperasi dan UKM

Terungkap dalam Rapat Anggota Progarm (RAP) Induk KUD Tahun 2018 yang digelar di Hotel Millenium, Jakarta pada 24 Januari 2018, bahwa meskipun surat yang dilayangkan Induk KUD ini belum mendapat jawaban positif dari Presiden Jokowi, namun  setidaknya mendapat apresiasi dan tanggapan yang baik dari Kementerian Koperaai dan UKM, dalam hal ini Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Respon yang baik ini terungkap dalam Surat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, yang ditujukan kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara dengan perihal : “Tanggapan Pengaduan Masyarakat”. Berikut kutipannya.

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor : B-5464/Kemensetneg/D-2/DM.02/10/2017 tanggal 31 Oktober 20117 perihal pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada kami sebagaimana surat yang disampaikan oleh Ketua Inkud kepada Presiden RI dengan No. 001/A/IK/PS/IX/2017 tanggal 4 September 2017 perihal Permohonan Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Yang Merakyat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Salah satu agenda prioritas NAWACITA adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic yaitu mewujudkan kedaulatan pangan. Peran koperasi perlu terus didorong dan ditumbuh kembangkan melalui kebijakan kondusif dan dukungan konkrit sehingga daya saing koperasi dapat meningkat dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan bebas. Sejalan dengan hal tersebut Koperasi/KUD merupakan organisasi petani dan nelayan yang selama ini dipercaya sebagai mitra Pemerintah dalam mendukung program ketahanan pangan perlu ditingkatkan peranannya. Untuk itu kami sangat mengapresiasi gagasan INKUD dengan Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi yang Merakyat yaitu INKUD ditunjuk langsung sebagai sebagai distributor pupuk bersubsidi tingkat nasional, PUSKUD sebagai sub distibutor tingkat provinsi dan KUD sebagai pengecer di wilayah kecamatannya masing-masing.
  2. Dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi, koperasi agar lebih ditingkatkan perannya (INKUD, PUSKUD, KUD) sebagai distributor pupuk bersubsidi sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang telah diatur dalam PERMENDAG 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, PERMENTAN Nomor 69 Tahun 2016 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi TA 2017 dan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Pupuk Indonesia sebagai Holding Company. Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya bDeputi Bidang Produksi dan Pemasaran akan tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait beserta produsen pupuk (PT Pupuk Indonesia selaku holding company) terkait peningkatan peran koperasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

Demikan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Surat ini ditandatangani Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. I Wayan Dipta MSc. (Yan)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*