DinamikaPendidikan

Jumlah PPKL yang Dimiliki Kemenkop dan UKM hingga 2019 Baru 1.235 Orang

Pipnews.co.id, Jakarta – Sebanyak 200 orang direkrut dan ditugaskan sebagai Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) baru oleh Kementerian Koperasi dan UKM danang akan ditempatkan di 67 kabupaten/kota di tujuh provinsi.

Pasca dilakukan seleksi dan rekrutmen PPKL tersebut, selanjutnya akan digelar bimbingan teknis (bimtek) kepada mereka yang terpilih sebagai PPKL.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto di Jakarta, Jumat, (26/9).

Ia menambahkan, sebanyak tujuh provinsi sampai saat ini memang belum memiliki tenaga PPKL yang dibiayai dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM. “Sehingga kami pada tahun anggaran 2019 ini menyelenggarakan Rekrutmen dan Seleksi PPKL sebanyak 200 orang yang akan ditempatkan pada 67 Kabupaten/Kota di tujuh provinsi, meliputi Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta,” jelasnya.

Masih imbuh Lulur, sebanyak tujuh provinsi yang dimaksud sampai saat ini belum memiliki tenaga PPKL yang dibiayai dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM. Dimana tenaga PPKL yang direkrut telah melalui seleksi dan proses yang cukup menyita pemikiran, waktu, dan tenaga karena disaring lebih dari 39 ribu orang pelamar di 7 provinsi tersebut.

“Pelaksanaan kegiatan Rekrutmen dan Seleksi tersebut kami kerja samakan dengan pihak ketiga yang independen karena melalui proses lelang, sehingga Insha Allah semua yang telah dilalui sudah berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku,” jelasnya lagi.

Masih kata Luhur, program PPKL ini sudah dimulai sejak 2012 dan keberadaan PPKL ini menjadi penting dan strategis bagi Kementerian Koperasi dan UKM serta Dinas Yang Membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Terlebih mengingat begitu banyaknya koperasi tersebar di 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, sehingga perlu tenaga penyuluh sekaligus sebagai pendamping bagi gerakan koperasi di lapangan.

Menurut Luhur, selama ini fenomena perputaran pejabat yang cukup tinggi di daerah, menyebabkan semakin sedikitnya tenaga-tenaga terampil yang paham tentang perkoperasian. “Untuk itu, kehadiran PPKL menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses Pembinaan Koperasi sebagaimana amanat dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya pada pasal 62,” katanya.

Dalam proses pembinaan tersebut, PPKL diharuskan untuk terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada Kepala Dinas Daerah dimana mereka ditempatkan. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPKL, yaitu melakukan penyuluhan kepada koperasi, melakukan pendataan, dan mendampingi masyarakat yang akan bergabung atau mendirikan koperasi, harus dibicarakan dengan baik dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang atau Kepala Sub Bidang Kelembagaan untuk mendiskusikan sasaran dan target pembinaan koperasi di wilayah kerja tersebut.

Peran dan fungsi PPKL saat ini meliputi lima, pertama, sebagai informator, yaitu bagaimana PPKL dapat memberikan informasi kepada Koperasi dan sebaliknya PPKL mendapatkan informasi dari koperasi binaannya untuk menjadi masukan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

Kedua adalah sebagai Enumerator atau melakukan pendataan Koperasi, jadi PPKL dapat membangun data base dengan memotret kondisi PPKL di lapangan.

Ketiga adalah sebagai Motivator atau penyemangat, bagaimana PPKL dapat memotivasi para pengurus, pengawas dan pengelola untuk melakukan pengelolaan secara baik, sehat dan berdaya saing.

Keempat adalah sebagai Mentor atau pendamping, bagaimana PPKL dapat mendampingi gerakan Koperasi dalam melakukan pembenahan organisasi dan pengelolaan usahanya.

Dan yang kelima adalah sebagai Mediator atau Collabolator, yang maksudnya adalah bagaimana PPKL dapat menjadi jembatan penghubung antara Koperasi dengan stakeholder terkait.

PPKL yang baru direkrur tersebut menjadi bagian dari 1.235 orang PPKL sampai dengan tahun 2019. “Mekanisme kerja PPKL sejak tahun 2019 adalah melalui online, sehingga secara kinerja para PPKL dapat terukur secara jelas dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program PPKL Tahun 2018,” pungkasnya. (Slamet AW).

admin

Eko Priyanto lahir di kota Wonosobo 27 April 1982, Alumni Sistem Informasi disalah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Memulai mengenal pemograman website sejak tahun 2007 hingga sekarang. Saat ini fokus sebagai profesional Web Design dan menjadi penulis dibeberapa blog tutorial miliknya.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button