Kemenkop Gelar Rapat Evaluasi Peraturan Perundang–undangan

Pipnews.co.id, Bogor – Kementerian Koperasi dan UKM kembali menggelar Rapat Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan badan usaha serta evaluasi Permenkop yang merupakan usulan dari gerakan koperasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan pekan lalu di hotel Sahira Bogor, Jawa Barat.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi SH, MM mengatakan, bahwa semangat untuk mengembangkan koperasi sebagai pelaksanaan amanat pasal 33 UUD 1945 harus tetap dijaga tetapi penerapannya disesuaikan dengan tuntutan perkembangan tata kehidupan perekonomian nasional maupun global, agar koperasi tidak ketinggalan jaman.

“Koperasi adalah amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, agar koperasi ini tetap langgeng, maka koperasi harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tetapi harus tetap sesuai dengan Jati Diri koperasi”, ujar Ahmad Zabadi, dalam pemaparannya.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya dari BPHN, para Asdep dilingkungan Kementerian Koperasi, para pejabat di lingkungan biro perencanaan, Pengurus PKPRI kab/kota Kediri, koperasi Sehati Jakarta, Koppeg Telekomunikasi, dan ahli akuntansi Dr Suwandi.

Rapat tersebut dinilai istimewa, karena diadakan sebagai wujud kepedulian Kemenkop terhadap aspirasi yang berkembang dari gerakan koperasi Jatim, khususnya usulan dari gerakan koperasi wilayah kerja kabupaten Kediri dan kota Kediri.

Perlu diketahui bahwa PKPRI se wilayah kerja pembantu Gubernur Jatim di Kediri sebelumnya telah menyampaikan usulan dalam bentuk rekomendasi yang berisi tentang evaluasi terhadap peraturan perundangan – undangan khususnya tentang perubahan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 12 dan 13 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02 tahun 2017 yang dirasakan masih ada pasal-pasalnya yang belum berpihak pada koperasi.

Ketua PKPRI Kabupaten/Kota Kediri R. Nugroho dalam rapat itu menyampaikan, bahwa substansi usulan atas perubahan Permenkop diatas adalah tentang penegasan adanya perbedaan yang jelas antara kegiatan koperasi ketika melayani kepentingan anggota dengan kegiatan ketika melakukan transaksi bisnis dengan non anggota.

“Di dalam Permenkop itu masih belum dibedakan secara tegas antara kegiatan koperasi pada saat melayani anggota dengan kegiatan koperasi ketika bertransaksi dengan non anggota. Implikasinya adalah ketika transaksi dengan non anggota harus kena pajak sedangkan transaksi dengan anggota tidak kena pajak. Nah, ketika tidak dibedakan maka semua transaksi akan kena pajak. Itu jelas merugikan koperasi”, Ujar Nugroho yang juga merupakan pimpinan Dekopinwil Jatim.

Nugroho menambahkan bahwa praktek usaha koperasi untuk melayani anggota sebetulnya bukan praktek bisnis sesama anggota, sesama anggota koperasi tidak saling mencari untung dari dirinya sendiri. Sedangkan ketika koperasi melakukan transaksi untuk melayani non anggota disitu koperasi baru melakukan transaksi bisnis.

Pada kesempatan tersebut Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Menteri koperasi yang telah menanggapi aspirasi gerakan koperasi Jawa Timur khususnya gerakan koperasi wilayah Kediri. “Kami sangat berterima kasih atas perhatian Menteri Koperasi dan UKM karena telah menerima usulan kami. Sangat jarang lho usulan dari bawah langsung direspon”, pungkas Nugroho sambil tersenyum penuh harapan.

Sementara itu, Kepala Bagian Koordinasi Penyusunan Perundang – Undangan Kemenkop UKM, Hendra menyampaikan, hasil diskusi ini selnjutnya akan dibahas lebih intensif sebagai bahan evaluasi untuk pembuatan peraturan perundangan yang berkaitan usaha koperasi dan perubahan permenkop seperti usulan dari gerakan koperasi [/Pipnews Jatim/Elc]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.