Ketua DPR-RI : Peternak Sapi Perah Rakyat Didorong Bergabung ke Koperasi

Pipnews.co.id,  Jakarta – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar meminta para peternak sapi perah rakyat untuk bergabung dengan koperasi peternakan sapi perah dan mengoptimalkan peran koperasi tersebut. 

Hal tersebut dikatakan Bambang menyikapi Peraturan Menteri Pertanian No 30 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian No 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu, yang tidak lagi mewajibkan industri pengolahan susu bermitra dengan peternak sapi perah rakyat.

“Dengan bergabungnya para peternak ke koperasi, maka setiap hasil produksi susu yang dihasilkan dapat diserap oleh koperasi dan kemudian didistribusikan ke industri pengolahan susu,” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, (14/12/2018). 

Bambang pun mendorong Kementan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternak agar meminta industri pengolahan susu untuk bekerja sama dengan koperasi peternakan sapi perah guna menyerap produksi susu yang dihasilkan oleh peternak sapi perah rakyat. 

Bambang menambahkan, pihaknya mendorong Kementan melalui Dinas Peternakan untuk menyediakan indukan sapi unggul dan pakan ternak yang bernutrisi untuk para peternak sapi perah rakyat, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas susu yang dihasilkan peternak rakyat. 

Selanjutnya Bambang mendorong peternak sapi perah rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi susu yang dihasilkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan susu dalammelakukan proses produksi.

Sepertidiketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) mengubah Peraturan MenteriPertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2017 menjadi Permentan Nomor 30 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2018, tentang aturan kewajiban pembelian susu sapi untuk industri.

DalamPermentan Nomor 26 tahun 2017, tertulis kewajiban importir untuk membeli susu sapi peternak lokal. Namun, dalam Permentan Nomer 30, pembelian susu sapi tidak menggunakan kata-kata ‘wajib’. Kemudian dalam Permentan Nomor 33 tidak ada lagi sanksi bagi importir yang tidak membeli susu sapi lokal. (Yan)

.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.