Dekopin Menangkan Gugatan Kepemilikan Kantor Dekopinwil Sumatera Utara

Pipnews.co.id, Jakarta 12 Februari 2018

Kabar baik datang dari Sumatera Utara. Bahwa perkara kepemilikan tanah antara Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Utara di satu pihak dengan Ahli Waris Ferdinand Simangunsong (mantan Ketua Dekopinwil Sumut) di lain pihak, akhirnya dimenangkan oleh Dekopin, selaku pihak penggugat dalam perkara ini.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan yang menyidangkan perkara ini menyatakan, bahwa  kepemilikan tanah dan bangunan Gedung kantor Dekopin Wilayah Sumatera Utara di Jalan Sei Besitang No. 7 Medan, Sumatera Utara seluas 1108 M2, adalah sah milik Dekopin.

“Artinya Perkara Perdata No. 9PDT-G/2017/PN.Mdn, yang diadili di Pengadilan Negeri Medan, dimenangkan oleh Dekopin,” kata Ketua Majelis Hakim Saidin Bagariang, saat membacakan keputusan Pengadilan Negeri Medan pada 19 Desember 2018.

Kecuali itu lanjut Saidin Bagariang, Sertifikat Hak Milik No. 1104/Sei Sikambing-D tanggal 8 Agustus 2007 terdaftar atas nama Ferdinand Simangunsong adalah cacat hukum, dan dinyatakan tidak berlaku.

“Selanjutnya, Memerintahkan BPN Kota Medan sebagai Turut Tergugat I untuk mencoret Sertifikat Hak Milik a/n Ferdinand Simangunsong tersebut dalam buku daftar tanah, dan merubah atas nama Dekopin,” imbuh Saidin lagi menjelaskan.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dekopin M Nasir Manan mengatakan, perkara kepemilikan tanah ini sudah berlangsung tiga tahun dan baru diputus pada Desember lalu. Dalam perkara ini Dekopin mengajukan gugatan kepada Ahli Waris Ferdinand Simangunsong (mantan Ketua Dekopinwil Sumut) dan BPN Kota Medan sebagai Turut Tergugat I yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No.1104/Sei Sikambing-D tanggal 8 Agustus 2007 twerdaftar a.n. erdinand Simangunsong, tanpa hak dan tanpa melalui tahapan prosedur yang diatur undang-undang.

“Bagaimana bisa terbit sertifikat Hak Milik atas nama Alm Ferdinad, dia saja bergabung dengan pimpinan Dekopinwuil Sumut baru pada 1979 sebagai ketua II. Sedangkan Gedung kantor Dekopinwil Sumut dibangun pada 1959 atas banduan Asian Development Bank (ADB) dan gotong royong Gabungan dan Pusat Koperasi Sumatera Utara (GAPKSU), dan langsung digunakan sebagai Balai Pendidikan Koperasi dan Kantor Dekopinwil Sumutm” ujar M Nasir Manan.

Menurut Nasir, kecermatan Majelis Hakim yang menangani perkara ini patur diberi apresiasi, karena Majelis melihat fakta hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi fakta dalam persidangan para Tergugat tidak mampu menhhadirkan saksi, bahkan bukti tertulis yang relevan dengan perkara ini hanya Sertifikat H.M. a.n. Ferdinand Simangunsong yang dinyatakan cacat hukum.

“Sedangkan Dekopin sebagai penggugat mengajukan 41 bukti tertulis dan lima orang saksi di bawah sumpah, yang keterangannya saling berkaitan, dengan bukti tertulis, ujar Nasir Manan SH, MH.  Seraya menambahkan, selain dirinya   ada tiga orang lagi Advokat yang menjadi Penasehat Hukum Dekopin, yaitu  Poerwoko J Soemantri SH, M.Hum,   Raliansen Saragih SH, PM Pandapotan Simanjuntak SH, MH dan Parma Bintang SH. (Yannes).

Nasir mengatakan, meskipun dalam perkara perdata ini Dekopin sudah dimenangkan, bukan berarti persoalan sudah selesai. Pasalnya, Ahli Waris Ferdinand Simangunsong masih mengajukan naik banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Entah kapan mau di sidangkan, kita tunggu saja kelanjutannya. (Yannes)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*