Ketua Puskopkar Jatim Apresiasi Mabes Polri yang Telah Menahan Penyerobot Tanah Milik Puskopkar

Pipnews.co.id, Surabaya – Ketua Umum Pusat Koperasi Karyawan (Puskopkar) Jawa Timur Drs Ec Tri Harsono mengapresiasi Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, yang telah bertindak menahan.pihak-pihak yang selama ini telah menipu dan menyerobot tanah milik Puskopkar Jatim seluas 23 hektar di Sidoarjo.

“Tidak ada kalimat yang paling baik kecuali memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih, kepada para penegak hukum yang telah melangkah setapak lagi dalam menangani kasus kepemilikan tanah milik Puskopkar. Ini menunjukan bahwa polisi dan jaksa telah bekerja profesional,” kata Tri Harsono di Sidoarjo, Sabtu, (21/9).

Tri mengungkapkan, bahwa selama ini masyarakat beranggapan bahwa ada pihak yang kebal hukum, namun kenyataannya tidaklah demikian. Dia berharap, semoga proses ini segera berakhir dan aset anggota
koperasi Puskopkar Jatim yang berjumlah 23 hektar ini bisa segera dikembalikan. “Harapan kita tanahnya secepatnya kembali, agar program pembangunan perumahan Puskopkar dapat dilanjutkan,” imbuh Tri lagi.

Sebelumnya lanjut Tri, modus dalam kasus ini, tanah yang semula atas nama badan milik Puskopkar dialihkan atau dijual yang mengarah pada perorangan. Namun, dalam penyidikannya, Bareskrim Mabes Polri mengungkap, bahwa tanah itu adalah milik Puskopkar Jatim. Tanah itu dulunya masih atas nama Iskandar yang dikuasakan oleh Puskopkar Jatim yang kala itu menjabat sebagai Ketua Divisi Perumahan Puskopkar. Namun, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu diduga dikuasai atau diakui oleh Reny Susetyowardhani anak dari almarhum Iskandar sebagai milik ayahnya.

Seiring waktu, sesudah Iskandar meninggal, tanah itu dijual Reny dengan dugaan memalsukan sejumlah dokumen dan dibeli Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan dengan uang muka sekitar Rp 3,5
miliar. “Setelah memberikan uang muka itu, Henry J Gunawan diduga membangun pergudangan yang diperjualbelikan di atas area seluas 23 hektar tersebut. Kenekatan Henry J Gunawan oleh Bareskrim Mabes Polri dianggap telah merugikan Puskopkar Jatim,” ujar Tri Harsono.

Sebagaimana dikutip dari M.Rol, perkara dugaan penyerobotan dan pemalsuan surat lahan milik Puskopkar Jatim seluas 23 hektar, yang diduga dilakukan oleh tersangka Cen Liang alias Henry Jocosity Gunawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Gala Bumi Perkasa dan Reny Susetyowardhani anak dari (H. Iskandar/alm) Dirut PT Dian Fortuna Erisindo, sudah dilimpahkan Mabes Polri dan Kejagung ke Kejari Sidoarjo, Rabu (18/9). Kasus ini juga menyeret sejumlah nama-nama Notaris di Sidoarjo yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mabes Polri telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (SPHP) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan nomor: B -3744/E.3/Eku.1/8/2019 dan nomor : B-3745/E.3/Eku.1/8/2019 yang diterima pihak Direktur Tipidum Mabes Polri tertanggal 15 Agustus 2019.

Berikut nama-nama Notaris di Sidoarjo yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan Pemalsuan akta-akta otentik sebagaimana pasal 264 KUHP dan atau pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP yakni, Umi Chalsum, Notaris Yuli Ekawati, dan Notaris Dyah Nuswantari Ekapsari.

Pelimpahan tahap II ini dilakukan dengan menyerahkan berkas serta persangka untuk segera disidangkan di PN Sidoarjo. Usai penyerahan berkas yang jumlahnya cukup banyak, pihak Mabes Polri dan jaksa
Kejagung yang dipimpin Abdul Rauf menyerahkan para tersangka untuk dilakukan penahanan. “Lima tersangka kami tahan untuk memudahkan proses penyerahan ke pengadilan guna disidangkan. Namun dari lima tersangka, hanya dua tersangka yang bisa dihadirkan untuk ditahan, yakni Reny dan Yuli Ekawati, sedang Umi Chulsum dan Dyah Nuswantari serta Henry J Gunawan belum bisa ditahan karena alasan sakit,” kata Jaksa Abdul Rauh di Kejari Sidoarjo. Seraya menambahkan untuk tiga tersangka lain diupayakan besok Kamis untuk ditahan.

Khusus, tersangka Henry J Gunawan, ternyata yang bersangkutan juga memiliki masalah hukum dengan Kejari Surabaya dimana proses penyerahan tahap II sama dengan di Sidoarjo. Menurut jaksa Abdul Rauf, pasca penyerahan tahap II menuju persidangan paling lama 20 hari tapi biasanya sesuai ketentuan paling lama 5 hari sebelum berakhir masa penahanannya. “Kalau hari ini Kejari Sidoarjo sudah diserahkan barang bukti dan tersangka, paling tidak dalam waktu 13 hari selama 15 hari bisa dilimpahkan pengadilan. Setelah itu pengadilan yang menentukan apakah apan penetapan sidang dan bagaimana status dari para tersangka tersebut atau para terdakwa tersebut apakah dilakukan penahanan dengan penahanan rutan, penahanan kota atau tidak ditahan sama sekali menjadi kewenangan pengadilan ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

Namun begitu, sesuai rencana, Kejari melakukan penahanan rutan setelah para tersangka dilakukan pemeriksaan kesehatan. Mengenai hukumannya pasal yang didakwakan 263 itu paling lama 6 tahun, sesuai KUHAP para para tersangka atau terdakwa ini bisa dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di atas 6 tahun. (Yan).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.