MA Batalkan Peraturan Tentang Pungutan Biaya Setiap Tahun Pengesahan STNK

PIPNews, Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) No 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana PP tersebut efektif berlaku pada 6 Januari 2017 dan juga melegitimasi kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Dimana kelahiran PP tersebut sempat menuai pro-kontra, tapi regulasi itu tetap berjalan. Bahkan, polisi pun pernah melakukan razia pengesahan STNK di Jakarta.

Akhirnya kini melalui putusan hak uji materi (HUM), Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan pungutan dari pengesahan STNK yang ditarik pemerintah sebesar Rp 25.000 untuk kendaraan roda dua dan tiga, serta Rp 50.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih.

Intinya kini aturan soal tarif pengesahan STNK setiap tahun kini telah dibatalkan MA lewat Putusan No 12 P/HUM/2017. Alasannya, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, legalisasi/fotokopi dokumen yang dilakukan badan atau pejabat pemerintahan tidak dipungut biaya.

Penerbitan PP No. 60/2016 yang diawali dengan adanya usulan penyesuaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Anggaran DPR ini, karena adanya temuan di lapangan mengenai adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB

Namun MA melihat ketentuan dalam Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 dianggap berlebihan dan dapat dikualifikasi sebagai pungutan ganda, karena pada saat pajak kendaraan dibayar, PNBP STNK sudah dipungut.

Karenanya MA memerintahkan agar Presiden RI mencabut Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 itu, maka pungutan dari pengesahan STNK sudah seharusnya dikembalikan seperti sebelumnya, yakni gratis.

“Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Ketua Majelis Hakim Agung Supandi, yang didampingi hakim anggota Is Sudaryono dan Yosran, seperti dikutip Bisnis dari putusan MA, Jumat (16/2).

Adanya putusan uji materi tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya permohonan Moh. Noval Ibrohim Salim, warga Pamekasan, Madura yang keberatan dengan tarif baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penerbitan STNK. Yang mana permohonan Noval tertanggal 18 Januari 2017 diterima di Kepaniteraan MA pada 6 Februari 2017 dan diregister dengan No 12 P/HUM/2017.

Noval keberatan terhadap Lampiran No. D angka 1 dan 2, Lampiran No. E angka 1 dan 2, Lampiran No. H angka 1 dan 2 PP No. 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Uji materi yang diajukan Noval ini diwakili kuasa hukumnya dari kantor Sholeh & Partners. Termohon adalah Presiden RI yang memberi kuasa kepada Menteri Sekretaris Negara.

PP No. 60/2016 itu diterbitkan pemerintah pada 2 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari tahun berikutnya. Sebelumnya tarif penerbitan STNK Rp 50.000 dan dengan PP tersebut diubah menejadi Rp 100.000.Untuk kendaraan roda empat atau lebih dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000. Sedangkan untuk pengesahan STNK dari semula gratis menjadi dikenai tarif Rp 25.000 untuk roda dua dan Rp 50.000 untuk kendaraan roda empat.

Menurut pemohon di samping pengenaan tarif pengesahan STNK tidak ada dasar hukumnya, termohon sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang terbebani dengan kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif listrik dan lain-lain.

Menanggapi permohonan uji materi, MA mengeluarkan pendapat di antaranya bahwa penyesuaian tarif PNBP terkait STNK dan BPKB dilakukan karena tarif dasarnya berdasarkan kondisi tahun 2010 (pada saat diberlakukannya PP No 50/2010) sudah tidak relevan lagi jika diterapkan pada 2016.

Tetapi MA tidak membatalkan kenaikan tarif penerbitan STNK, hanya menghapus salah satu jenis tarif yang selama setahun belakangan dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor di Tanah Air. (AWeS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.