Jawa Timur

Dekopinwil Jatim Audensi Ke Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Hasilkan Pilot Projet Di Kabupaten Blitar dan Tuban

Surabaya, PipNews.Co.Id – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang selama ini menjadi polemik terkait pengelolaannya yang kini dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi perhatian Ketua Dekopinwil Jatim. Oleh karena itu, didampingi sejumlah Ketua Bidang, Ketua Dekopinwil Jatim secara langsung bersilaturrahmi dan beraudensi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk tindak lanjut  dari MoU yang sebelumnya sudah ditandangani bersama. Senin (15/2/2021).

“Setelah kami mendapat penjelasan dari Kepala Dinas, ternyata regulasi TPI ini diatur dalam regulasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Otonomi Daerah sehingga koperasi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola TPI,” ujar Ketua Dekopnwil Jatim Slamet Sutanto

Namun Pihaknya tetap optimis dan berupaya agar koperasi bisa mengelola TPI. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan maping data khususnya di kabupaten dan kota yang memiliki pesisir laut dengan melibatkan koperasi. Hal tersebut dilakukan untuk mecari peluang dan celah-celah hukum yang bisa gunakan sebagai regulasi agar koperasi bisa mengelola TPI secara langsung.

Kabar baiknya, pada kesempatan tersebut Kepala Dinas memberikan ruang dan kesempatan kepada Dekopinwil dimana di Kabupaten Blitar dan Tuban di daerah laut Tambakrejo, terdapat TPI yang sangat representatif tetapi tidak dikelola secara profesional. Maka dalam waktu dekat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim bersama Dekopinwil Jatim bahkan jika diperlukan bersama Komisi B yang membidangi ekonomi DPRD Jatim akan melakukan studi banding secara langsung ke laut Tambak Rejo di Kabupaten Blitar dan Tuban untuk mengidentifikasi masalah sekaligus melakukan maping data.

“Dekopinwil Jatim bersama koperasi akan melakukan pendampingan terhadap pengelola TPI. Baik dalam bentuk manajemen usaha maupun kelembagaannya. Dan apabila memungkinkan, TPI tersebut bisa dikelola koperasi secara profesional senyampang hal tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada,”ungkapnya.

Slamet Sutanto juga menyampaikan bahwa di Dekopinwil Jatim memiliki Sumber Daya yang kompeten baik bidang market, design, produk dan bidang yang lain yang berkaitan dengan tatakelola ekonomi yang berbasis koperasi. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim dapat menyediakan Anggaran APBD untuk melakukan pendampingan, pendidikan dan penyuluhan pada masyarakat pesisir yang selama ini belum maksimal didalam mengelola ekonomi yang berbasis koperasi.

“Kami memiliki SDM yang kompeten. Oleh karena itu, Dekopinwil Jatim melalui Lapenkop siap untuk bekerjasama dalam program pendampingan bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya. [Mr.C]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button