Jawa Timur

Jangan Pernah Berharap Dekopin Yang Tidak Memiliki Kepres Mendapat Perhatian Pemerintah

Mojokerto, PipNews.Co.Id – Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dekopinwil Jatim, Drs. Joko Rokhani Sanjaya, MM mengatakan bahwa kedudukan Dekopin sangat strategis dan kuat sebagai lembaga non struktural karena dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 57, 58 dan 59 yaitu sebagai wadah tunggal gerakan koperasi.

Selain itu, pengesahan Anggaran Dasar Dekopin yang disahkan berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur kelayakan Dekopin mendapat dukungan anggaran dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.

“Alhamdulillah kita berada pada jalur yang benar. Yaitu Dekopin yang sesuai dengan Undang-Undang dan dilindungi oleh Kepres. Jadi mereka yang mengaku Dekopin itu sebenarnya bukan Dekopin. Entah “mahluk” jenis apa mereka. Dan jangan mimpi dan berharap mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya pada saat memberikan sambutan pada Musda Dekopinda Mojokerto, Selasa (29/12/2020).

Joko Rokhani menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Dekopin adalah sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan koperasi. Oleh karena itu Dekopinda sebagai bagian dari Dekopin perlu membangun harmonisasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun dan memajukan koperasi.

“Peran Dekopin adalah edukasi, fasilitasi n advokasi. Sedangkan tugasnya adalah special interest group yakni memperjuangkan anggotanya. Dan public interest group yaitu memperjuangkan koperasi terkait dengan peraturan perundangan”

Joko Rokhani menambahkan bahwa agar seluruh gerakan koperasi dapat memahami tujuan awal berkoperasi. Pihaknya tidak menginginkan citra koperasi kembali tercemar sehingga muncul adagium “ketua untung duluan”.

“Kita sudah sepakat bahwa tujuan awal membentuk koperasi adalah common need economic yaitu membangun ekonomi bersama. Dimana tujuan akhirnya adalah mensejahterakan anggota. Apabila diterjemahkan secara sederhana yaitu sakinah, mawaddah, warohmah”

“Berkoperasi itu ketenangan, kebahagiaan dan kasih sayang. Maka untuk mewujudkannnya tak ada kata lain adalah Tatakelola koperasi yang baik (good cooperative gavernance). Bagaimana wujudnya, pasal 60 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi hendaknya mengembangkan dirinya menjadi koperasi sehat, tangguh dan mandiri. Yaitu sehat manajemennya. Tangguh usahanya. Mandiri modalnya,” pungkasnya. [Mr.C]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button