Jawa Timur

Masih Relevankah Bank dengan Badan Hukum Koperasi?

Kediri, PipNews.Co.Id – Dalam diskusi pada kelas Virtual yang diselenggarakan Biksa.Id , pada tanggal 12 Desember 2020, Sekretaris Dekopinwil Jatim, R. Nugroho yang hadir sebagai salah satu Nara Sumber dalam webinar kelas virtual tersebut mempertanyakan apakah masih relevan sebuah lembaga jasa keuangan seperti lembaga perbankan yang didirikan dengan badan Hukum koperasi?

Ketika PIP News menanyakan alasan dari pernyataannya diatas, R. Nugroho menerangkan dasar pemikirannya sebagai berikut : menurut UU 10/1998 dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sedangkan sektor usaha moneter pada koperasi tidak dibenarkan menghimpun dana masyarakat.

Lebih lanjut, Nugroho menambahkan bahwa koperasi hanya menghimpun dana anggotanya sebagai pemilik koperasi yang dibukukan sebagai simpanan anggota.

Ada hal mendasar lainnya yaitu bahwa usaha koperasi melayani kebutuhan pemiliknya dan masyarakat. Sedangkan usaha bank hanya melayani kebutuhan masyarakat saja.

“Inilah kerancuan dalam tata perundangan kita, semoga pemikiran ini dapat difahami oleh pihak yang berkompeten pada era penataan regulasi yang semakin tertib kedepan, karena banyak hal yang perlu dibenahi dalam masalah ini,” harapan Nugroho.

Ketika dimintakan tanggapannya apakah koperasi tidak boleh mendirikan atau memiliki usaha perbankan?

Nugroho menyatakan bahwa sebagaimana pelaku usaha yang lain maka dalam kedudukan dan hak yang sama, koperasi juga boleh memiliki atau mendirikan bank. Hanya badan hukum bank yang didirikan koperasi bentuk badan hukumnya bukan koperasi tetapi PT. Sehingga kalau pelaku usaha non koperasi boleh memiliki PT. Maka koperasi juga boleh memiliki PT. Dengan mendirikan PT koperasi dapat mengembangkan usaha untuk membuka lapangan kerja.

Pemikiran Nugroho ini terungkap ketika dalam webinar kelas virtual yang mengambil topik pemahaman UU Cipta Kerja secara komprehensif dalam pengaturan koperasi dan umkm itu terungkap pertanyaan peserta yang mempermasalahkan usaha koperasi disektor moneter. [Nug]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button