Jawa Timur

Sekretaris GKPRI Jatim : PP No. 7 Tahun 2021 Tak Perlu Direspon Berlebihan, 9 Anggota Koperasi Tidak Lebih Baik Dari Ribuan Anggota

Surabaya, PipNews.Co.Id – Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah sebagai salah PP pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 mendapat perhatian Sekretaris GKPRI Jatim, Redemptus Nugroho. Menurutnya, ketentuan yang mengatur pendirian yang ditetapkan baik dalam UU No. 11/2020 dan PP 7/2021 sama-sama menetapkan bahwa koperasi dibentuk paling sedikit oleh 9 orang.

Oleh karena itu, pihaknya memaklumi bahwa ketentuan tentang pendirian koperasi paling sedikit oleh 9 orang itu, seiring dengan tuntutan sebagian masyarakat akan lahirnya regulasi yang memberikan kemudahan untuk mendirikan badan usaha termasuk koperasi.

“Tuntutan akan regulasi yang mempermudah pendirian sebuah koperasi itulah yang kelihatannya menjadi pilihan dan pertimbangan para pembentuk regulasi,” ujarnya saat ditemui di kantor GKPRI Jatim. Rabu (24/2/2021).

Terkait dengan pertimbangan dan pilihan para pembentuk regulasi, Nugroho ingin mengingatkan kembali akan ciri khas sebuah koperasi yang harus berbeda dengan badan usaha bukan koperasi.

Koperasi sebagai wadah usaha berazaskan kekeluargaan yang menyandang misi untuk mewujudkan azas pemerataan dan keadilan dalam tata kelola kesehariannya, terlepas dari prinsip demokratisnya, tentu diharapkan mampu melibatkan banyak orang, memerankan banyak orang, dimiliki banyak orang dan mensejahterakan banyak orang.

Selain itu sesuai tujuan pendiriannya, koperasi menjadi wadah untuk menghimpun potensi banyak orang yang mempunyai masalah yang sama dan bersama-sama pula memecahkannya.

“Ada ungkapan indah dari pokok pikiran diatas yaitu ketika satu lidi tdk ada artinya maka sekumpulan lidi menjadi kekuatan yang tangguh dan efektif,” ungkapnya

Untuk menciptakan dan membuka peluang kerja, tentunya koperasi yang merupakan kumpulan orang bukan persekutuan modal harus diarahkan untuk menjadi wadah berhimpunnya potensi banyak orang untuk menjadi kekuatan besar dan tangguh.

Lanjut Nugroho, dengan melibatkan banyak anggota untuk berperan dan memiliki koperasinya, maka kemudahan berusaha itu akan dirasakan dan dimiliki banyak orang yaitu anggota koperasi.

Nugroho juga menuturkan bahwa jauh sebelum UU Cipta Kerja disahkan, GKPRI Jatim pernah mengirim surat ke Menkop berkaitan dengan ketentuan pendirian koperasi.

“Tetapi hari ini kita semua khususnya gerakan koperasi Indonesia sudah melihat dan mau tak mau harus menghormati ketentuan pendirian koperasi baik yang diatur dalam UU Cipta Kerja maupun PP 7 tahun 2021”

“Saat ini mempermasalahkan ketentuan pendirian koperasi memang sudah tidak tepat lagi. Tugas Kita semua khususnya masyarakat gerakan koperasi Indonesia bersama Pemerintah kedepan, adalah bagaimana membangun dan mengembangkan Koperasi tetap berkembang sebagai kumpulan orang yang semakin besar dan menjadi raksasa pelaku ekonomi sebagaimana amanat proklamasi dan cita-cita Koperasi Indonesia,” tuturnya.

Nugroho berharap melalui lembaga gerakan koperasi yaitu Dekopin, dapat dilakukan advokasi agar lahir ketentuan regulasi yang mengembangkan ketentuan bahwa koperasi yang awalnya dapat didirikan oleh paling sedikit 9 orang harus terus berkembang menjadi badan usaha yang memiliki banyak anggota. Bulan koperasi yang dimiliki segelintir orang mulai berdiri sampai berakhirnya.

“Banyak kita jumpai koperasi yang berkembang dengan anggota ribuan oranh mengembangkan usaha yang dimiliki dan bermanfaat untuk banyak orang atau anggota. Dan itulah tujuan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha berazaskan kekeluargaan yang bermanfaat bagi banyak orang/pemiliknya. Ini adalah pekerjaan Rumah bagi kita semua gerakan koperasi Indonesia,” pungkasnya. [Nug]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button