CATATAN AKHIR TAHUN 2018 , PERKEMBANGAN KOPERASI INDONESIA

Oleh : Sularso*

Pipnews.co.id, Jakarta – Sebaiknya setiap akhir tahun dibuat catatan tentang Perkembangan Koperasi tahun yang bersangkutan. Catatan tersebut akan berguna untuk perencanaan tahun berikutnya. Memperbaiki pelaksanaan yang salah dan meningkatkan pelaksanaan yang sudah benar. Supaya koperasi bisa semakin maju.

Perkembangan Koperasi Tahun 2018.

Angka perkembangan koperasi tahun 2018 tidak dapat diperoleh, baik dari Kementerian Koperasi apalagi dari Dekopin. Validitasnya mungkin memenuhi syarat tetapi reliabilitasnya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Angka jumlah koperasi meragukan (kecuali yang dibubarkan oleh Kementerian Koperasi), anggota, modal saham dan non saham, omset dan aset dan lain-lainnya sulit dipercaya kebenarannya. Jumlah anggota katanya 35 juta orang dari sekitar 150 ribu koperasi atau rata-rata belum 300 orang per koperasi. Bandingkan dengan Koperasi Kredit (Kopdit) sekitar 3,000 orang anggota per koperasi.

Setelah koperasi di Indonesia berumur lebih dari satu abad, tetapi sosoknya masih setara dengan usaha mikro dan kecil dan bernuansa kemiskinan. Masih dalam sosok kecil-lemah-sakit-tergantung-kuno Jauh dari yang seharusnya yaitu besar-kuat-sehat-mandiri-modern. Apakah perkembangan koperasi tahun 2018 sudah memberikan indikasi kemajuan yang dapat digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Bukan tidak mungkin tiga dekade yang akan datang, centennium RI, kondisi koperasi masih tetap sama dan seabad kemudian bukan tidak mungkin semakin menurun. Koperasi semakin tidak menarik karena kondisinya, dan tak mengikuti laju zaman dengan tak mau belajar menggunakan IT. Atau malah mungkin orang tak kenal lagi koperasi pada masa itu.

Mungkinkah disepakati, untuk dapat mulai berkembang koperasi primer harus mencapai  minimum setara permulaan usaha besar UKM, yaitu minimum aset Rp. 50 milyar. Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi harus “ulung” lebih dari yang lain. Minimum aset Rp. 50 milyar masih terlalu kecil. Bandingkan dengan aset Unilever Indonesia sekitar Rp. 16 trilyun dan aset Indofood sekitar Rp. 38 trilyun. 

Usaha koperasi pada dasarnya ialah untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota, yaitu usaha perbankan dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk memenuhi kebutuhan uang bagi anggota terutama guna memenuhi pembiayaan usaha pertanian; pertokoan untuk memenuhi barang konsumsi kebutuhan sehari-hari; dan pabrik  untuk mengolah produk yang dihasilkan anggota atau memroduksi barang yang dibutuhkan anggota. Yang paling banyak dilakukan adalah KSP yang mudah dan dengan modal berapapun dapat dilakukan. Meskipun diantara mereka ada yang bermasalah, uangnya di”tilep” pengurusnya, termasuk yang ditangani oleh polisi dan pengadilan. Sudah banyak koperasi yang mulai dengan usaha pertokoan dan belum berkembang. Kerjasama diantara mereka untuk melakukan “joint buying” guna pengadaan barang dan usaha perkulakan belum berjalan. Yang paling tidak berkembang adalah pendirian dan pengoperasian pabrik. Mendirikan pabrik memerlukan investasi yang mahal, diperlukan  modal ekuitas yang cukup, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, serta kerjasama dengan perusahaan lain. Tanpa pabrik koperasi tidak mempunyai produk yang dapat dijual atau dipersaingkan di pasar. Tanpa produk koperasi tidak memerlukan daya saing.

Koperasi sebagai asosiasi dan bangun perusahaan.

Betul bahwa koperasi memiliki dua sisi seperti mata uang, sebagai asosiasi dan bangun perusahaan. Sebagai asosiasi harus mentaati jatidiri koperasi dan sebagai bangun perusahaan harus mentaati kaidah-kaidah ekonomi perusahaan. Kedua hal tersebut, jatidiri koperasi dan kaidah ekonomi perusahaan perlu dirumuskan secara jelas dan disepakati oleh masyarakat koperasi. Bukan tidak mungkin keterpurukan koperasi desebabkan karena banyak yang menyimpang dari jatidiri dan kaidah ekonomi perusahaan. Untuk mencegah penyimpangan, kalau perlu dibentuk semacam Komite Etik paling tidak untuk mengingatkan para penyimpang. Bagaimana misalnya koperasi yang berskala kecil, mikro dan kecil yang tidak layak ekonomi mungkin disebabkan karena penyimpangan terhadap Prinsip Koperasi No. 1.

Masih ada sebagian dari kita yang menganut “madzab” koperasi bukan perusahaan. Pemgertian lebih ditekankan pada perkumpulan orang yang dipersamakan dengan organisasi massa (ormas). Beberapa istilah ormas digunakan oleh koperasi. Koperasi tidak dapat menggunakan istilah saham untuk modal. Diganti simpanan yang sesuai dengan iuran pada ormas; susunan kepengurusanpun sama dengan ormas, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara seperti ormas, bukan direksi yang dianggap seperti perusahaan. Padahal Bung Hatta pernah menulis agar direksi koperasi digaji bebih tinggi dibanding direksi perusahaan swasta biasa. Malah ada yang mengusulkan agar badan hukum koperasi menggunakan badan hukum perkumpulan, BHKum. Meski menurut peraturannya BHKum untuk mewadahi organisasi sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan jika dalam usahanya memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu tidak boleh dibagikan kepada anggota. Jelas BHKum tidak cocok untuk digunakan oleh koperasi.

Dunia Nyata

Dunia nyata kehidupan perekonomian yang menjadi lingkungan koperasi kini adalah perdagangan bebas, malah ada yang menganggap kapitalisme neolib yang menghalangi perkembangan koperasi. Dalam menghadapi dunia nyata seperti itu Tokoh Pemikir Koperasi Dunia dan Perumus Jatidiri koperasi ICA 1995 Ian McPerson memberi nasihat sebagai berikut: “Masalahnya terpulang pada diri kita sendiri, sejauh mana kita mempunyai wawasan, percaya diri dan disiplin untuk memasuki dunia nyata secara agresif, atau menunggu saja sampai dunia nyata menenggelamkan kita.” Dalam lingkungan seperti itu koperasi umumnya akan kalah bersaing dan tidak mampu menghadapi lawan-lawannya. Padahal koperasi menghimpun orang banyak untuk bersama-sama menghadapi persaingan. Kalau sendirian akan tidak mampu bersaing. Peter Davis dari Leicester Inggris menulis bahwa koperasi didirikan dan dioperasikan untuk bersaing di pasar bebas.

Kongres Koperasi ke-3 Makassar Juli 2017

Bersamaan dengan Puncak Peringatan Hari Koperasi Tahun 2017 Dekopin menyelenggarakan Kongres Koperasi ke-3 di Makassar, yang dihadiri oleh Dekopinwil Propinsi dan Dekopinda Kabupaten/Kota yang mewakili Gerakan Koperasi seluruh Indonesia. Kongres Koperasi tersebut melahirkan keputusan berupa Deklarasi yang terdiri dari 5 butir dan Rekomendasi yang terdiri dari internal dan eksternal sebanyak 17 butir.  Ada yang beranggapan bahwa keputusan Kongres tersebut sangat bagus semacam mukjizat dan jika dilaksanakan sepenuhnya akan berhasil memajukan koperasi. Tetapi, butir-butir keputusan tersebut pada umumnya bersifat menengadahkan tangan dibawah, “krido lumahing asta” atau minta-minta kepada Pemerintah yang sulit dipenuhi. Jika benar Pemerintah tidak suka koperasi, dan tidak ada kepuiusan Kongres yang diperhatikan atau dipenuhi oleh Pemerintah, maka koperasi tidak akan berkembang. Apakah koperasi “finish”? Ada kesan bahwa koperasi ingin diperlakukan seperti “fakir miskin”, UUD 1945 Pasal 34, yaitu “dipelihara oleh Negara”.

Benarkah koperasi yang berpegang teguh pada nilai “menolong diri sendiri” dan “keswadayaan” serta “otonomi” tidak bisa hidup tanpa bantuan Pemerintah?

Jakarta, 30 Desember 2018.

*)Penulis , adalah Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.