BP Tapera Disarankan Dewan Komisioner OJK agar Peserta Tak Sulit Tarik Dana

Pipnews.co.id, Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang rencananya akan mulai menerapkan iuran kepada pekerja pada 2021. Mendapat masukan dari Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Saran tersebut diberikan kata dia, agar BP Tapera tidak kesulitan dalam mengelola pemupukan dana, seperti yang pernah menimpa beberapa lembaga keuangan sebelumnya.

Menurut Wimboh, Tapera ini prinsipnya sama dengan lembaga keuangan yang lain. Yang tetap harus menerapkan kaidah governance, dan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karenanya imbuh dia pemerintah akan punya banyak kepentingan agar BP Tapera selaku lembaga keuangan, tidak memberatkan pencairan dana peserta yang hendak membeli rumah. “Yakni kaidah-kaidah governance seperti lembaga keuangan lain harus dipenuhi. Nah, itu adalah yang harus dilakukan di Tapera. Tentu bukan hanya Tapera, namun kepada lembaga keuangan siapa pun harus dilakukan,” tutur Wimboh dalam sesi teleconference baru-baru ini.

Masih lanjut Wimboh, pemerintah juga sudah memberikan insentif yang cukup besar untuk menggeliatkan program Tapera kepada seluruh pekerja di Tanah Air. “Nantinya dengan memudahkan Tapera, maka suku bunganya murah, dan nanti mustinya juga dijamin, itu sudah ada,” tukasnya.

Mulai Januari 2021 Gaji PNS Bakal Dipotong untuk Tapera

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) dengan dibentuknya BP Tapera ini sudah ada dan ahkan sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Yakni, PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat  (Tapera)..Nantinya pelaksanaan pelayanan program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru.

Menurut Badan Pengelola Tapera (BP Tapera), bahwa pelayanan program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS eks peserta Taperum-PNS maupun PNS baru. Pada tahap awal itu, penghimpunan simpanan peserta direncanakan mulai dilaksanakan pada Januari tahun depan. “Januari 2021 semua akan berjalan. Infrastrukturnya memang harus sudah selesai di 2020,” jelas Ariev Ariev Baginda Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera seperti dilansir liputan6.com, pekan kemarin.

Ariev menambahkan, seluruh infrastruktur penunjang penyelenggaraan Tapera ditargetkan rampung pada tahun ini, sehingga program tersebut dapat terlaksana Januari 2021. “Terkait dengan terbitnya PP Penyelenggaraan Tapera, maka dana peserta eks Taperum-PNS akan dikembalikan kepada PNS Pensiun atau ahli warisnya, serta diperhitungkan sebagai saldo awal bagi Peserta PNS aktif,” jelasnya lagi..

Masih kata Ariev, adapun saldo awal peserta tersebut selanjutnya akan dikelola menggunakan model kontrak investasi, dan sebagian dialokasikan untuk pelaksanaan initial project pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera. “Pada tahun yang sama pelaksanaan program Tapera (2021), pemerintah juga akan melakukan pengalihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke dalam dana Tapera, sesuai dengan amanat PP Penyelenggaraan Tapera,” pungkasnya. (esawe).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.