Gerakan Koperasi Harus ‘Berpolitik’, Nurdin Halid: Politik Menentukan Masa Depan Koperasi

Pipnews.co.id, Semarang 16 Oktober 2018

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mendorong gerakan koperasi untuk tidak diam dalam dinamika politik nasional. Sebab, masa depan koperasi justru berpangkal pada kebijakan politik negara.

“Kita tidak boleh diam menghadapi dinamika politik nasional. Mengapa? Karena kebijakan politik akan menentukan masa depan koperasi. Kemajuan koperasi di masa depan berpangkal pada kebijakan politik di tingkat pusat maupun daerah,” demikian Nurdin Halid di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dekopin yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, 12 – 14 Oktober 2018.

Nurdin Halid menjelaskan, kebijakan politik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi faktor kunci sejauh mana fungsi dan peran koperasi ikut menentukan arah pembangunan nasional sesuai amanat Konstitusi UUD 1945 Pasal 33. Politik negara dimaksud baik menyangkut regulasi, politik anggaran, maupun pilihan kebijakan.

“Sesuai amanat Konstitusi, koperasi harus bisa mengarahkan pembangunan nasional. Karena itu, kita butuh semakin banyak pemikir dan pejuang koperasi yang duduk di DPR dan DPD maupun DPRD. Merekah yang akan melahirkan Undang-undang dan Perda yang berpihak pada kemajuan koperasi,” ujar Nurdin Halid. “Bahkan politik anggaran juga berada di tangan mereka, bersama eksekutif.” 

Bukan hanya legislatif yang menelorkan regulasi. Nurdin Halid juga mendorong gerakan koperasi untuk memperjuangkan para pemimpin eksekutif yang duduk di pemerintahan, mulai dari kepala desa, bupati, walikota, gubernur, hingga presiden. “Para pemimpin eksekutif memiliki otoritas untuk membuat kebijakan atau program dan anggarannya yang pro kepada koperasi,” kata Nurdin lagi.

Dalam Pilkada 2018, Juni lalu, dua tokoh koperasi berhasil terpilih  menjadi kepala daerah. Pertama, wakil Ketua Umum Dekopin periode 2010-2014 Koffifah Indra Parawangsa terpilih sebagai gubernur Jawa Timur menggantikan Soekarwo. Kedua, Romanus Woga, ketua Induk Koperasi Kredit (Inkopdit) periode 2009-2017 dan Ketua Komite Keuangan Dekopin 2015-2019, terpilih sebagai wakil bupati Sikka, Flores, NTT. Karir Romanus Woga di perkoperasian dimulai dari bawah, dari kopdit Maumere (Sikka) hingga ke puncak sebagai orang nomor satu di Inkopdit dan masuk jajaran pimpinan paripurna Dekopin di bawah kepemimpinan Nurdin Halid.  

“Keterpilihan saya sebagai wakil bupati Sikka tentu tak bisa dilepaskan dari perjuangan saya selama puluhan tahun di koperasi, mulai dari Maumere hingga hari ini,” ujar Romanus Woga di sela-sela mengikuti Rakernas Dekopin, 12-14 Oktober 2018, di  Semarang, Jawa Tengah.

Koperasi Terbukti Ampuh

Pandangan Nurdin Halid tersebut sudah cukup banyak terbukti, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sosok kepala daerah ‘berdarah’ koperasi seperti Bupati Klungkung (Bali) I Nyoman Suwirta, misalnya. Bupati yang sudah 27 tahun bergerak di sektor koperasi itu berhasil  membangun ekonomi rakyat Klungkung dengan berbasis koperasi yang sehat dan maju. Suwitra bahkan menjadikan BUMDes berbadan hukum koperasi.

“Klungkung sudah memiliki koperasi yang sangat kuat dan besar. Karena itu, banyak usaha lain yang ingin menandingi tetapi belum mampu,” ujar Suwitra seperti diberitakan kantor berita Antara Bali, Februari 2018 lalu.

Terkait BUMDes berbadan hukum koperasi, Suwitra menyarankan pemerintah pusat untuk mengembalikan BUMDes, PNPM, dan program usaha lain di tingkat desa kepada koperasi. “Saya punya pengalaman banyak bahwa koperasi kalau dikembangkan sangat membantu masyarakat. Karena koperasi mampu menggerakkan perekonomian perdesaan,” ujar Suwitra, bupati yang berasal dari keluarga petani di Lembongan, Nusa Peninda, Bali.

Frans Leburaya adalah salah satu contoh gubernur yang serius mengambangkan koperasi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Berkat sentuhan mantan pengurus koperasi itu, NTT pun dijuluki sebagai propinsi koperasi. Setidaknya, ada tiga koperasi kredit di NTT yang pernah mendapat penghargaan nasional, yaitu Kopdit Obor Mas, Kopdit Pintu Air, dan Kopdit Sango Sai.  

Di tingkat pusat, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersikukuh menyalurkan bantuan kapal, alat tangkap ikan, hingga coldstorage melalui koperasi nelayan. Susi juga terus menyuarakan agar tempat pelelangan ikan (TPI) dikelola oleh koperasi nelayan. Meski bukan ‘berdarah’ koperasi, namun Susi pernah berinterkasi bisnis dengan koperasi-koperasi nelayan ketika meniti karir sebagai pengusaha di sektor perikanan di daerah pantai utara Jawa Barat.   

Joko Widodo adalah Presiden RI yang memiliki mimpi besar tentang kemajuan koperasi Indonesia. Ia ingin koperasi Indonesia menjadi perusahaan besar dunia dan memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional seperti yang terjadi di Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Selandia Baru, Jepang, Singapura, dan negara-negara Skandinavia.

Jokowi tentu tidak sedang bermimpi di siang bolong. Banyak langkah telah ia lakukan, salah satunya adalah dengan menurunkan bunga kredit untuk koperasi dan UKM  menjadi 7 persen. PPh untuk koperasi dan UKM turun dari 1% menjadi 0,5%.(yos)    

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.