Indonesia Pimpin Dialog Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro di ASEAN

Pipnews.co.id, Jakarta – Kemenkop dan UKM yang memwakili pemerintah Indonesia mendapat kepercayaan memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro di negara ASEAN. Dialog kebijakan antar negara anggota ASEAN yang kedua ini digelar di Luang Prabang, Laos (2 -3 April), dan sebelumnya dialog dilaksanakan di Trengganu, Malaysia.

Dialog dengan tema “Registration for Micro Enterprises and Family Business” ini membahas sejumlah isu utama dan permasalahan dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN. Nantinya hasil policy dialogue tersebut bisa menjadi masukan dan rekomendasi dalam penyusunan strategi kebijakan pendaftaran usaha, khususnya bagi usaha mikro di ASEAN.

Pertemuan 2nd ASEAN Policy Dialogue ini dibuka dan dipimpin I Wayan Dipta, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM.

“Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 80 peserta terdiri perwakilan ACCMSME dari 10 negara ASEAN, pelaku usaha mikro, asosiasi usaha, akademisi, perwakilan lembaga perpajakan, dan mitra organisasi,” jelas Wayan, yang bertindak sebagai Chairman dalam ASEAN Task Force on Starting a Business tersebut.
.
Wayan menambahkan bahwa usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Namun imbuh dia, sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai badan usaha formal.

“Ini menjadi salah satu tantangan terbesar untuk mengurangi jumlah usaha informal dengan mencari solusi paling tepat dalam memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal,” jelasnya lagi.

Untuk itu Wayan berharap, dengan hadirnya sejumlah perwakilan tersebut, forum tersebut menjadi momentum tepat untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran antar lembaga pemerintah guna mendorong formalisasi usaha-usaha mikro di negara masing-masing.

Delegasi Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Indonesia yang salah satunya diwakili Rizal Fahreza sebagai pelaku usaha mikro, memaparkan terkait hambatan sebagai pelaku usaha misalnya soal pendaftaran usaha. Rizal yang juga pendiri usaha agrowisata EPTILU di Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambahkan perihal perspektifnya terkait kendala yang dirasakan para pelaku usaha mikro, selain pendaftaran usaha juga masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya formalisasi usaha dan prosedur pendaftaran yang dirasa kompleks, serta adanya kekhawatiran akan pungutan pajak yang tinggi dari pemerintah.

Sementara itu Dirjen Pajak, Sulistiyo Wibowo juga memaparkan presentasi mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia, di mana akan mulai dilakukan pengurangan nilai pajak bagi UMKM menjadi sebesar 0.5% dari besaran awal 1% yang dirasa terlalu tinggi bagi sebagian pelaku usaha.

Alhirnya kata Wayan dalam acara tersebut menyepakati penyusunan 10 guidelines sebagai strategi dalam pendaftaran khusus usaha mikro, yang harus mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah terhadap pelaku usaha mikro. Selain itu diharapkan akan menjadi langkah konkrit keberpihakan pemerintah pada mereka agar dapat terus berkembang, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN.

Di hari berikutnya pertemuan 3rd ASEAN Task Force on Starting a Business ini mengagendakan pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja task force. Sebagai satuan tugas yang dibentuk dalam penyederhanaan pendaftaran usaha papar Wayan, anggota task force diharapkan mampu mengawasi dan memantau implementasi work program, melalui pengembangan self-assessment monitoring tool, di samping menjalankan work program sebelumnya.
“Selanjutnya kami lakukan pembahasan mengenai sistem monitoring terhadap implementasi program kerja satuan tugas di masing-masing Negara ASEAN, melalui self-assesment monitoring tool tersebut,” jelas Wayan pada wartawan, di Jakarta, Kamis (5/4).

Masing-masing negara masih kata Wayan juga berbagi, sharing best practices dan penyampaian update terkini, mengenai kebijakan maupun inisiatif baru yang dilakukan pemerintah dalam kaitannya dengan penyederhanaan prosedur pendaftaran usaha di masing-masing negara anggota ASEAN.

Delegasi Indonesia juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan mengenai “Single Submission in Indonesia” yang disampaikan Rosdiana Sipayung, Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran.

Rosdiana menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia yang tengah melakukan upaya menuju target “Single Identification Number 2025” sebagai capaian work program. Selain itu, terdapat Good Regulatory “Practice on Starting a Business” yang juga dapat mendukung work program task force, sehingga diharapkan strategi pendaftaran usaha dapat dilakukan dengan lebih masif dan berdampak nyata terhadap UKM di kawasan ASEAN, khususnya di Indonesia.

Hal ini sambung Rosdiana, sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dituangkan melalui Perpres No. 91/2017 tentang Percepatan Proses Pelaksanaan Berusaha, yang bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.