Rekomendasi Konggres Koperasi Harus Dikawal kalau Tak Ingin Jadi Proposal Usang di Meja Pemerintah

Pipnews.co.id, Semarang – Sudah berjalan satu tahun lebih rekomendasi 17 hasil Konggres Gerakan Koperasi ke III, dilayangkan kepada pemerintah. Dari 17 butir tersebut, terdiri 7 butir bersifat internal dan 10 butir eksternal. Dari jumlah tersebut ada yang terpenuhi, sedang dalam negoisasi dan masih dalam penjajagan.

Tetapi jika rekomendasi hanya didiamkan setelah diserahkan pada pemerintah jangan kecewa, jika hanya menjadi sebuah proposal dalam map yang usang dan berdebu karena tak tersentuh. Untuk itu gerakan koperasi harus proaktif memperjuangkan apa yang telah direkomendasikan.

Misalnya salah satu yang dilakukan aktif oleh koperasi mendapat respon positif pemerintah. Misalnya terkait upaya strategis dan sistematis bagi koperasi yang telah melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT, sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi.

Tak dipungkiri kini koperasi sudah banyak yang menggunakan teknologi terseut. Salah satunya untuk melakukan RAT, sudah diterbitkan regulasi oleh Kementerian Koperasi terkait RAT melalui internet, sehingga koperasi dengan anggota besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sah dengan menggelar RAT lewat teleconferens. Teknologi ini telah menghemat waktu dan biaya sehingga menggelar RAT dengan cara ini makin efisien dan beriaya murah dibandingkan dengan RAT secara off line atau konvensional.

Untuk rekomendasi internal sepertinya masih banyak yang belum terlaksana atau dilaksanakan. Misalnya gerakan koperasi yang mendesak segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efesiensi usaha, sehingga koperasi mempunyai daya saing, belum ada realisasi. Demikian soal dorongan kepada para pelaku usaha BUMN dan Swasta untuk bersama-sama memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi, pun seolah belum mendapat respon pihak pemerintah.

Begitu pula dalam memperkuat koperasi yang bergerak di sektor riil bidang pertanian, termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian, guna menunjang ketahanan pangan dan energi di pedesaan, masih menjadi wacana. Kecuali listrik dengan tenaga mikro hidro program dan proyeknya sudah lama berlangsung sebelum terbit rekomendasi.

Selanjutnya tentang percepatan mewujudkan Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulang punggung (backbone), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi, masih tetap dalam wacana. Perihal desakan kepada seluruh gerakan koperasi di legislatif untuk mengusulkan perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan GBHN tersebut untuk menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara juga masih tenang-tenang saja alias belum tercolek.

Bagaiman pula gerakan koperasi dalam menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK), khusus bagi anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit ini, hasilnya juga masih sepi belum terdengar gaungnya.

Sementara dari 10 butir rekomendasi gerakan koperasi yang bersifat eksternal lumayan, sebab beberapa di antaranya sudah ada yang membawa hasil. Seperti desakan Dekopin kepada  pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian. Prosensnya sudah terus dalam pemahasan di DPR-RI. Bahkan keinginan DPR yang membahas berharap bisa diundangkan pada akhir 2017 walau faktanya belum.

Saat Meliadi Semiring masih menjabat Deputi Kelembagaan Kemenkop dan UKM, telah melakukan penjaringan masukan, termasuk akan mengakomodir upaya rebranding koperasi agar saat ditetapkan menjadi UU nantinya mampu menampung dan memberikan ruang kepada para generasi milenial untuk berkiprah dalam dunia perkoperasian.

Meliadi juga menambahkan pihaknya juga eberapa kali menggelar diskusi publik untuk mendapatkan gambaran utuh, serta penjelasan yang komprehensif terkait kondisi permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh koperasi saat ini. Diskusi publik ini kata dia sekaligus dibutuhkan untuk mendapatkan masukan yang substantif dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perkoperasian.

“Hal ini kami maksudkan untuk menambah pemahaman dan menyerap aspirasi publik untuk bersama-sama mencari strategi, serta jalan keluar guna mendorong dan menghidupkan kembali gerakan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi di Indonesia,” ungkap Meliadi.

Selanjutnya tentang amandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa, belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah.

Demikian permintaan untuk mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian juga belum ada respon. Kalau toh pernah ada anggota dewan yang setuju, itu hanya bersifat personal dan masih wacana. Namun Kementerian Koperasi dan UKM intinya tetap mendukung langkah Dekopin untuk mengajukan uji materi terhadap UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi.

Sebab, dengan amandemen itu nantinya Kementerian Koperasi dan UKM akan dikembalikan lagi fungsinya menjadi kementerian teknis, atau perubahan status dari level 3 ke level 2. Karena itu Dekopin sebagai wujud dari gerakan koperasi, selain harus mengajukan uji materi, juga disarankan terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, seperti ke Kementerian PANRB, Kemenko Perekonomian, maupun Presiden Joko Widodo.

Rekomendasi berikutnya adalah mendesak pemerintah untuk melakukan pemutihan/penghapusan Kredit Usaha Tania (KUT), belum ada tanggapan cuma sebatas wacana hingga kini. Hanya pada pemerintahan sebelumnya Kemenkop mengaku belum bisa menindaklanjuti karena sulit dipertanggungjawakan, mengingat banyak LSM dan koperasi yang sudah tidak terdeteksi. Hingga berharap ada kemauan politik untuk menghandel hal itu, tetapi hingga pergantian presiden dari SBY ke Joko Widodo, bahkan hingga tahun keempat belum ada keputusan pemutihan/penghapusan KUT.

Terkait aturan kepemilikan asset koperasi yang berasal dari bantuan pemerintah, seperti Gudang Lantai Jemur dan Kantor (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), Rice Milling Unit (RMU) dan asset lainnya. Pemerintah belum memberikan reaksi terkait hal tersebut. Tetapi dari pihak gerakan koperasi, yakni Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid dalam Rakornas Dekopin di Semarang (12-14 Oktober 2018) menegaskan, pihaknya tengah berupaya meminta pada pemerintah bahwa Gudang Lantai Kios (GLK) yang sudah menjadi milik KUD agar segera dikembalikan haknya, sebab kata Nurdin KUD sudah mengangsur hingga lunas.

“Dulu proses pembangunan GLK itu uangnya dipinjam dari Menkeu dan diangsur dengan dipotong Rp 2/kg setiap KUD setor beras ke Bulog,” ujarnya.

Selain itu tentang penurunan pajak UKM yang turun 0,5% dari ketetapan semula 1 persen juga diakui pihaknya ikut dalam upaya tersebut. Demikian juga terhadap penurunan bunga KUR yang terus menurun dari tahun lalu masih 9 persen, dan pada 2018 in turun lagi menjadi 7 persen. “Kita bersama-sama Kementerian Koperasi dan bermacam elemen termasuk Pak Ganjar ikut memperjuangkan penurunan bunga KUR,” ujar Nurdin lagi.

Nurdin menambahkan memang yang direkomendasikan itu belum terealisasi semua, tetapi juga tidak ada yang sama sekali tidak realisasi, di antara yang disebutkan diatas kata dia adalah yang telah diupayakan. Termasuk memperjuangkan agar pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dekembalikan lagi ke koperasi, pihaknya terus mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk payung hukumnya agar kuat. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.