LPDB KUMKM Bakal Bisa Langsung Biayai UMKM

Pipnews.co.id, Jakarta – Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM bakal bisa langsung membiayai kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/2011 telah mengalami penyesuaian.

Selama ini hanya bisa membiayai skim pembiayaan untuk Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pembiayaan Syariah dan sebagainya, tetapi belum bisa langsung ke UMKM. Namun setelah finalisasi perubahan PMK 75/2011 rampung, UMKM bisa dilayani secara langsung.

Demikian diungkapkan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM,Jaenal Aripin dalam acara Bincang-Bincang Ramadan Forwakop, bertemakan “Menelisik Skema Pembiayaan Syariah Inklusif Untuk UMKM,” di Jakarta, Rabu (23/5).

Jaenal menambahkan, bila PMK sudah diubah maka LPDB sudah bisa menerapkan skim pembiayaan syariah langsung ke UMKM. Menurutnya sekitar 52% proposal pengajuan dana bergulir yang masuk ke LPDB ingin dengan pola pembiayaan syariah. “Artinya, ada fenomena kesadaran meningkat akan manfaat pola pembiayaan syariah,” ujarnya.

Masih kata dia dalam perubahan PMK tersebut LPDB Syariah akan turut menyokong skim Nawacita yang digalakan pemerintah, yakni menggarap tiga sektor unggulan (pertanian, perkebunan dan perikanan) dengan special rate sekitar 4,5% pertahun. Jaenal menambahkan pihaknya akan terus menyasar tiga sektor produktif unggulan itu, dimana saat ini, baik lembaga bank dan nonbank, sangat menghindarinya.

Jaenal menjelaskan, seiring derasnya permintaan pola pembiayaan syariah, maka LPDB juga menyesuaikan dengan menambah direktorat syariah. Sehingga sejak Januari 2018 LPDB KUMKM pola syariah telah beroperasioal. Langsung start dengan alokasi dana yang disediakan sebesar Rp 450 miliar, atau 39% dari total Rp1,2 triliun yang disalurkan secara konvensional.

Menurut Jaenal dalam operasional tersebut agar prosesnya makin cepat, pihaknya juga sudah menggandeng perusahaan penjaminan, seperti Jamkrindo dan Jamkrida, juga Askrindo. “Ini semata agar pelayanan kepada mitra prosesnya lebih cepat. Sebab, calon mitra bisa mengajukan tidak haya kepada LPDB KUMKM saja tetapi bisa ke lembaga penjaminan dan asuransi.

Mereka ikut mereviu proposal, apabila memenuhi segala persyaaratan maka diberikan ke LPDB untuk proses selanjutnya dan bila belum akan dikembalikan untuk dilengkapi. Dengan pola sinergi tersebut kata Jaenal akan mempermudah tersalurnya pinjaman. Tidak seperti sekarang dan sebelum-sebelumnya yang prosesnya sangat lama sehingga calon mitra mengeluh. Intinya dengan adanya sinergitas tersebut, pihaknya menargetkan hanya 21 hari pinjaman sudah turun

“Dengan proses verifikasi calon mitra bisa dilakukan oleh perusahaan penjaminan, setelah muncul surat prinsip penjaminan akan diserahkan ke LPDB. Maka resume hasilnya akan keluar dalam 21 hari kerja. Intinya langkah ini menjadi strategi untuk mempercepat layanan LPDB,” jelasnya.
Janenal menambahkan dari target pada 2018 sebesar Rp 450 miliar tersebut yang sudah terealisasikan hingga 30 April sebesar Rp 23 miliar. Dia juga yakin hingga akhir periode targetnya akan terlampaui mengingat proposal yang diajukan hingga pertengahan Mei sudah mencapai 107 proposal.

Adapun pembicara lain, Group Head Mikro Banking BRI Syariah Cahyo Wisnu Prabowo mengajak seluruh pihak untuk terus mengembangkan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia. Walau menurutnya selama ini 80% masih akad jual beli atau murabahah. Tapi ke depan, akan ada pola akad-akad lain selain murabahah.

Masih diungkapkan Cahyo, ketika bank lain belum optimal menggarap sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, Bank BRI Syariah telah melakukan penetrasi kesana. “Kita juga kerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk menggarap UMKM potensial di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Cahyo juga menjabarkan peminat pembinaan syariah terus meningkat dari hari ke hari. Hal tersebut dibuktikan dari target penyaluran sebesar Rp 550 miliar hingga April sudah terelaisasikan Rp 267 miliar, atau telah tersalurkan sebesar 48%.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasaran PT Jamkrindo Syariah Iwan Hermawan menekankan bahwa kehadiran perusahaan penjaminan itu bertujuan agar bank mau membiayai sektor UMKM. “Dalam proses KUR, misalnya, skim penjaminan sudah otomatis ada dalam sistem di bank penyalur KUR tersebut. Yang jelas, kami siap memback-up semua lembaga keuangan yang akan membiayai UMKM. Kita sifatnya follow the bank”, tandas Iwan.

Iwan juga memuji model pembiayaan KUR yang dengan pola sinergitas antar lembaga ini. sebab model-model pembaiayaan yang dibentuk pemerintah seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Tebu Inti Rakyat (TRI) dan sejenisnya semua berhenti dengan catatan tida bahagia. Tetapi KUR yang apdahal dana yang diputar adalah dana masyarakat bisa berumur panjang dan mampu menggerakan ekonomi para pelaku UKM.

Salah satunya kata Iwan karena ada gotong-royong terkait resiko, yakni ada yang njamin dan anda yang menyalurkan juga ada asuransi jika suatu waktu ada resiko gagal bayar karena suatu hal hingga kematian kreditur masih bisa ditutup dengan asuransi. Untuk itu pada tahun ini pembaganya menganggarkan dana sebesar Rp 8,4 triliun untuk penjaminan pada 2018 ini.

Sedangkan pembicara lain yakni Mudzakir dari PT Assuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASKI) lebih kepada mengenalkan lembaganya yang juga memberikan pertanggungan kepada anggota koperasi syariah, nasabah BPR Syariah dan peminjam kepada penyelenggara keuangan syariah lainnya yang mempunyai hutang dengan nilai pertanggungan hingga Rp 150 juta. Jika terjadi resiko meninggal dunia maka hutang akan diselesaikan sesuai ketentuan dan kesepakatan bersama.

Kata dia ASKI yang saham mayorits dimiliki oleh Koperasi Syariah UGT Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur ini yang baru beroperasional pada 2016 ini juga sudah banyak membantu masyarakat yang membutuhkan modal kerja dari pihak pembiayaan syariah. Palimg tidak kata Mudzakir hampir 80% BMT telah mempercayai ASKI.

Sementara dalam acara yang bertempat di Rumah Desain, Smesco Jakarta ini, Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Emilia Suhaimi berharap acara tersebut dapat membantu menjawab permasalahan dalam skema pemberian pembiayaan secara inklusif kepada UMKM melalui berbagai produk-produknya sesuai akad dan masuk secara langsung ke sektor riil. “Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh institusi keuangan formal. Selain itu, 60%-70% UMKM juga belum memiliki akses terhadap perbankan,” pungkas Emilia. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.