Anggaran Pemberdayaan Kemenkop dan UKM pada 2019 Sebesar Rp 1,291 Triliun

Pipnews.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019 mendapat anggaran pemberdayaan sebesar Rp 1,291 triliun. Keputusan tersebut diterima Menteri Koperasi AAGN Puspayoga saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan Jakarta, Senin (9/7).

Menkop mengatakan hal tersebut sesuai apa yang sudah diusulkannya pada rapat sebelumnya dengan Komisi VI DPR. “Sebagaimana kesimpulan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan kami pada 4 Juni 2018, dimana kami sampaikan tentang kebutuhan tambahan anggaran secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI yang kemudian akan disinkronisasi dengan Badan Anggaran DPR RI,” kata Menkop dan UKM pada wartawan.

Puspayoga menambahkan pengajuan usulan anggaran tambahan itu selain kepada pimpinan Komisi VI DPR RI, juga kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebesar Rp 1,291 triliun.

Menkop mengatakan berdasarkan pagu indikatif Kemenkop UKM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, bahwa program dan kegiatan kementeriannya terbagi atas prioritas nasional sebesar Rp 271 miliar dan non prioritas nasional Rp 656 miliar.

“Fungsi anggaran pada kementerian ini terdiri atas fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan. Adapun untuk anggaran fungsi pendidikan digunakan untuk menunjang pelatihan bagi SDM KUMKM sedangkan di luar kegiatan pelatihan masuk dalam fungsi ekonomi,” katanya.

Dalam suasana rapat kerja itu anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Hanura Djoni Rolindrawan langsung setuju dan mendukung akan tambahan tersebut. “Untuk 2019 mudah-mudahan anggarannya bisa naik. Apalagi programnya bagus semua tinggal nanti pengawasannya,” ujarnya.

Djoni berharap angka tersebut kedepan bisa terus ditingkatkan lagi supaya pemberdayaan kepada pelaku KUMKM bisa maksimal. Faktanya dalam rapat kerja itu pun akhirnya menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp 1,291 triliun untuk menetapkan kekurangan target pada 9 program prioritas.

Sebanyak 9 program prioritas yang dimaksud yakni wirausaha pemula, pelatihan SDM, pendampingan KUR, revitalisasi pasar tradisional, Pusat Layanan Usaha Terpadu, pendampingan sertifikat hak atas tanah, penguatan kapasitas manajemen koperasi simpan pinjam, fasilitas akta koperasi, dan satuan tugas pengawasan koperasi dan pembentukan jabatan fungsional pengawas koperasi.

“Selanjutnya hasil penyempurnaan alokasi anggaran akan kami sampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun anggaran 2019,” kata Pimpinan Sidang Rapat Kerja Komisi VI DPR RI H Dito Ganinduto dengan Menteri Koperasi dan UKM.

Selain itu rapat juga menyepakati pagu indikatif anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2019 termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp 927,4 miliar. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.