40 Konsultan Pendamping UMKM Angkatan Pertama Lulus Uji Kompetensi dari Kemenkop dan UKM

Pipnews.co.id, Bogor – Para konsultan pendamping UMKM yang telah lulus uji kompetensi diharapkan mampu meningkatkan kapasitas atas sumber daya manusia (SDM) para UMKM. Mereka sebanyak 40 orang telah dinyatakan lulus uji kompetensi dan selanjutnya akan menunaikan tugas sebagai konsultan pendamping UMKM.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, saat memberikan pengarahan dalam kegiatan ‘Uji Kompetensi Bagi Konsultan Pendamping UMKM’, di Bogor, Selasa (24/7).

Damanik menambahkan, kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Perkoperasian Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), membuat profesi konsultan pendamping UMKM ini sama pentingnya dengan profesi lainnya. Profesi yang amat dibutuhkan dalam membangun karakter SDM UMKM. “Apalagi saat ini terdapat usaha mikro mencapai 62.9 juta lebih, maka profesi pendamping UKM ini menjadi industri tersendiri,” jelasnya.

Tepatnya sesuai data di Kementerian Koperasi dan UKM saat ini jumlah UMKM sebanyak 62.922.617 unit UMKM. Dengan perincian, usaha mikro sebanyak 62.106.900 unit (98,70%), usaha kecil 757.090 unit (1,20%), dan usaha menengah sekitar 58.627 unit. Sementara usaha besar hanya 5.460 unit.

Uji kompetensi bagi konsultan pendamping UMKM ini kata Damanik adalah untuk pertama kalinya diadakan. “Jadi, para konsultan yang ikut uji kompetensi ini menjadi angkatan pertama, menjadi pionir, yang diharapkan ikut menyebarkan virus perubahan agar para konsultan lainnya ikut uji kompetensi ini,” jelasnya lagi.

Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sebelumnya, pengembangan Pendamping UMKM ini berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No: 02/Per/M.KUMKM/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil. “Jadi butuh waktu sekitar 1,5 tahun peraturan mengenai Uji Kompetensi bagi Konsultan Pendamping UMKM ini keluar,” katanya.

Berhubung bidang UMKM ada kementerian yang mengurusi, maka Menteri Tenaga Kerja memutuskan pemberlakuan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM sesuai tugas dan fungsi.

Karenanya, diterbitkanlah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No: 04 tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. “Biaya uji kompetensi ini dibebankan kepada APBN. Sebenarnya untuk angkatan pertama ini khusus untuk yang dekat-dekat, yaitu Jakarta dan Jawa Barat, namun ternyata dari Jogyakarta dan Lampung ada yang minta,” ungkapnya.

Padahal, nantinya uji kompetensi ini juga akan dilanjutkan di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Dikatakan, konsultan pendamping UMKM ini tak harus berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang penting, memiliki kemampuan teknis dalam memberikan advokasi dan konsultasi. Harus juga memiliki pengetahuan dan pendidikan, serta keahlian yang memadai.
Selain itu, memiliki network yang baik dengan pihak perbankan dan asosiasi. Pendamping juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dan berintegras, serta bersertifikat yang terstandarisasi,” tambahnya.

Menurutnya, peningkatan kapasitas bagi konsultan pendamping UMKM ini penting untuk membantu usaha naik kelas. Peran pendamping sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM UMKM dan menjadikan kegiatan usahanya tumbuh dan berkembang.

“Karenanya, keberhasilan pendampingan UMKM sangat ditentukan oleh kompetensi kerja SDM pendamping, baik sebagai konsultan pendamping UMKM maupun sebagai pengelola lembaga pendamping KUMKM,” ujarnya.
Dikatakan, fokus pemberdayaan pada usaha mikro yang memiliki aset di bawah Rp 50 juta atau omzet di bawah Rp 300 juta per tahun.

Kenapa harus fokus di UMKM karena ternyata banyak UMKM yang membutuhkan pendampingan. Hanya saja mereka tidak sanggup untuk membayar jasa pendampingan. Nah, melalui konsultasi UMKM ini nanti jasa pendampingan dibayar setelah terlihat usahanya meningkat.
“Yang misalnya awalnya Rp 100 juta, terus meningkat jadi Rp 200 juta, baru konsultan ini dibayar. Dengan kata lain, kerja dulu baru dibayar,” katanya.

Uji Kompetensi bagi Konsultan Pendamping UMKM ini sebagai jawaban permasalahan aspek pemberdayaan yang dibutuhkan UMKM. Pendekatan peningkatan kapasitas SDM UMKM ini menjadi inti penyelesaian keseluruhan permasalahan tersebut, khususnya upaya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendamping.

“Dan, pendamping UMKM ini memiliki peran penting dalam membantu mengembangkan usaha sehingga harus memiliki kapasitas yang baik dalam menjalankan perannya,” tutupnya. (Slamet AW).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.