BP PIP Harus Terlibat dalam Pendataan Koperasi

Pipnews.co.id, Bogor – Badan Pelayanan Pusat Informasi Perkoperasian (BP-PIP) di bawah naungan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sudah waktunya melakukan pendataan koperasi yang ada di Indonesia. Terlebih badan tersebut sudah mempunyai jaringan melalui Dekopinwil di tingkat provinsi dan Dekopinda di tingkat kaupaten/kota sehingga untuk melakukan tugas tersebut sangat mungkin.

Atas harapan itu beberapa lembaga yang datang ke kantor Dekopin yang berminat melakukan pendataan koperasi tidak kabulkan dan tanggapi. Karena potensi pendataan itu ingin diberikan pada lembaga yang ada di bawah naungannya, yakni BP-PIP.

Demikian disampaikan Sekretaris Jendral (Sekjen) Dekopin Neddy Rafinaldi Halim dalam membuka acara Fasilitasi Pemeritaan di Situs Perkoperasian dan Konsolidasi Tim Redaksi pipnews.co.id Pusat dan Daerah, di Hotel Permata Bogor, Selasa (9/10).

Neddy menambahkan, mengelola data dan informasi memang tidak bekerja seperti karyawan pada umumnya. Tetapi PIP dengan jaringannya bisa berperan sebagai penyampai pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat koperasi. Dengan pesan tersebut bisa dipahami maka alur komunikasi akan menjadi lancar.

“Kalau PIP bisa menggunakan jaringan ke seluruh Indonesia, khususnya menginformasi perkembangan koperasi akan sangat bagus. Terlebih saat ini pengguna gadget di Indonesia jumlahnya lebih besar dari jumlah penduduk Indonesia, maka ini merupakan peluang baik untuk memasyarakatkan koperasi pada rakyat,” ujarnya.

Mencermati hal tersebut maka kepada perorangan atau lembaga yang datang kepadanya dengan menawarkan pendataan koperasi belum direspon. Dia mempersilahkan PIP untuk melakukannya mengingat sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas memberikan informasi perkoperasian bisa melakukan hal tersebut. “Dan itu menjadi peluang PIP untuk menginput koperasi yang utama,” imbuhnya.

Intinya kata dia menginginkan PIP yang bergerak melakukan pendataan, dari pada dia menerima lembaga lain untuk melakukannya dengan konsekuensi menuntut syarat-syarat yang belum tentu pihaknya menyetujuinya. Selain itu Neddy juga meminta semua Dekopinwil bisa presentasikan terhadap keadaan koperasi yang ada di wilayah masing-masing.

Kemudian Neddy juga menekankan PIP daerah juga mesti giat mengekspos perkembangan koperasi dan performennya serta mencatat jumlah koperasi di daerah tersebut.

Terkait Kementerian Koperasi yang telah mempunyai database koperasi dan UKM silahkan saja, bahwa jumlah koperasi sekarang 153.171 unit. Jumlah koperasi sebelumnya mencapai 200 ribu lebih. Setelah ada program Revitalisasi Koperasi hasilnya sekitar 40 ribu koperasi dibekukan.

Mengenai pembekuan koperasi imbuh Neddy, semestinya Dekopin ikut mendampingi dan melakukan pembelaan. Sebab lanjut dia koperasi merupakan darah dagingnya Dekopin. “Kalau Dekopin mempunyai data yang valid terhadap keeradaan koperasi, pasti bisa membela terkait koperasi yang diekukan karena datanya lengkap. Sayangnya kan datanya terhadap koperasi tersebut tidak punya,” tukanya lagi.

Neddy menambahkan, jika saja Dekopin mempunyai data valid selain bisa membela juga mendampingi jika ada koperasi yang dibekukan menyatakan keberatan. Sebab, pembubaran koperasi itu masih ada hal-hal berkaitan dengan pihak lain. Apalagi yang berhak membuarkan koperasi ituu adalah anggota sendiri melalui rapat anggota. (Slamet AW/Yanes).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.